Apa Sebaiknya Dibentuk MKE, Biar Pejabat "Pengpeng" Seperti JK juga Bisa Segera Mundur?

(AMS, artikel)

SEPERTI diketahui, Setya Novanto (Setnov) akhirnya harus mundur dari jabatannya selaku Ketua DPR-RI. Setelah sebelumnya ia dilaporkan dan diseret ke dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Menteri ESDM Sudirman Said, atas tudingan “papa minta saham” atau melakukan pertemuan secara diam-diam dengan PT. Freeport Indonesia dalam upaya mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok, di mana hal inilah yang dianggap tak etis.

“Lembaga” MKD yang sebelumnya tidak begitu dikenal oleh banyak kalangan, tiba-tiba menjadi tenar dan dipahami fungsinya.

Dalam kasus tersebut, Setnov benar-benar kelihatan tak berkutik. Sebab, dikabarkan ada Wapres JK yang “memainkannya”. Ditambah lagi dengan sejumlah media-massa, terutama salah satu stasiun TV swasta milik ketum sebuah parpol pendatang baru, secara terus-menerus “menghajar” Setnov (“anak emas” Aburizal Bakri) ini hingga “babak-belur”, lalu mengundurkan diri sebelum MKD memberi “amar-putusan”.

Dalang Masalah Freeport adalah JK?

(AMS, Artikel)

SITUASI gaduh tingkat tinggi sedang terjadi di negeri ini. Di mana hampir seluruh rakyat Indonesia kini perhatiannya tertuju kepada pertentangan antara Menteri ESDM Sudirman Said (SS) vs Ketua DPR Setya Novanto (SN).

SN yang dinilai telah melakukan sebuah pelanggaran, membuat SS kemudian melaporkan SN ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Secara etika, orang-orang (termasuk saya) tentu sangat menyalahkan SN. Sebab, SN dengan sebuah bukti rekaman percakapan (audio) telah sangat jelas terlibat dalam pembicaraan “bisnis”, meski memang kemudian tudingan SS yang menyebut SN telah meminta saham, tidak terbukti.

Namun meski begitu, pembicaraan (bisnis) seperti itu dengan atribut sebagai ketua DPR tentulah sangat tidak etis dilakukan oleh seorang SN. Dan dari situ SN memang sudah selayaknya diberi sanksi sebagai seorang Ketua DPR yang tidak beretika.

Dan saya yakin, di pikiran seluruh anggota MKD juga sudah bisa memastikan bahwa SN sebetulnya melanggar etika. Namun nampaknya, di kedalaman hati yang paling dalam sebagian besar anggota MKD merasakan ada masalah yang lebih “fatal” dibanding pelanggaran etika tersebut, yang tentunya sangat perlu untuk segera digali. Dan masalah “fatal” inilah sesungguhnya yang sedang coba “dikejar” oleh sebagian besar anggota MKD, yakni terkait persoalan PT. Freeport Indonesia.

Masalah “fatal” seperti apakah gerangan?

Sang Rajawali Bertarung Demi Cenderawasih dan Indonesia Hebat

SEBAGAI tokoh pergerakan perubahan yang sejak dulu telah banyak tampil tak gentar membela kepentingan rakyat, Rizal Ramli tentu sudah sangat mengetahui kondisi hitam-putih di dalam pemerintahan di negeri ini.

Salah satunya, Rizal Ramli sangat mengetahui, bahwa pemerintahan saat ini masih nampak dipenuhi “tikus-tikus” berjubah pejabat yang senantiasa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sehingga seorang presiden tentu tidak akan bisa mempersembahkan yang terbaik kepada rakyatnya apabila di dalam pemerintahannya masih bercokol “tikus-tikus” kotor berjubah pejabat tersebut.

Artinya, bagaimana mungkin petani sawah dapat memanen padi dengan hasil melimpah jika banyak tikus yang menggerogoti padi di sawah tersebut?

Tentulah, sebelum petani bekerja menanam padi, atau jika petani ingin menghasilkan padi yang melimpah buat banyak orang, maka salah satunya adalah sawah itu harus dibikin “gaduh” terlebih dahulu agar tikus-tikus tersebut segera lari terbirit-birit.

Pencatut, Pecatur dan Pelacur Politik di Pemerintahan

(AMS, Artikel)

KELAKUAN elit-elit politik yang diberi amanah sebagai pejabat negara di negeri ini sejak dulu selalu saja begitu, tak pernah berubah dan bahkan kini tambah parah, --sangat bobrok dan amat menjijikkan.

Mungkin karena sudah terlalu banyak melahap duit haram sampai-sampai hati dan pikiran mereka kini telah dipenuhi kotoran, sehingga sudah sangat sulit dibersihkan dan dipulihkan dengan obat apapun, kecuali dengan cara amputasi, alias memberlakukan hukum mati bagi para koruptor atau para pejabat negara yang gemar menyalahgunakan wewenangnya, misalnya berbisnis dalam pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan baik melalui proyek maupun sebagai lintah darat.

Persoalannya sekarang memang terletak pada hukum di negeri ini yang masih saja sulit ditegakkan. Hukum hanya benar-benar tegak dengan angkuhnya di depan rakyat yang lemah, namun sangat rapuh dan cenderung mudah ditakluklan oleh kekuatan uang dan kekuasaan politik.

Rizal Ramli Punya Jurus Rajawali Ngepret Karena Ada Conspiracy of the Heart

(AMS, Artikel)

KALAU saat ini Rizal Ramli bisa tampil bagai Rajawali perkasa yang begitu sangat tegas mengepret seluruh kebijakan sejumlah menteri maupun pejabat tinggi negara lainnya lantaran dinilai bisa merugikan negara, maka itu tidak lain karena “Sang Rajawali” ini digerakkan oleh sebuah konspirasi dari dalam dirinya, yakni konspirasi dari hati.

Sehingga jurus Rajawali Ngepret yang dilakukan Rizal Ramli ini bukanlah sesuatu yang mengada-ngada atau sengaja dibuat-buat untuk kepentingan golongan tertentu. Sebab, daya dorong jurus Rajawali Ngepret ini sama sekali bukanlah dari konspirasi politik, melainkan konspirasi dari hati.

Konspirasi dari hati dapat diterjemahkan sebagai kekuatan murni dari hati yang terbangun secara bathin, senasib juga sepenanggungan, dan secara alami terjalin kesepakatan moral yang ditopang oleh pandangan (pikiran) yang seia-sekata. Dan konspirasi ini hanya dapat konsisten digerakkan jika hati dan pikiran telah benar-benar menyatu satu sama lain (individu).

Jurus Rajawali Rizal Ramli Ngepret Bisa Membuat Indonesia Hebat dan Mandiri

(AMS, Artikel)

SEBAGUS dan secanggih apapun sistem yang diterapkan dalam pemerintahan, dipastikan tidak akan bisa menghasilkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, yakni ketika di dalam pemerintahan masih bercokol sejumlah pejabat kotor.

Atau seberapa pun besar dan banyaknya anggaran negara untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, maka tidak akan mampu membuat rakyat jadi sejahtera.

Sebab semakin banyak anggaran, maka membuat pejabat kotor malah makin kehausan dan ngiler mencari segala cara agar dapat lebih dulu menyedot anggaran tersebut dengan cara KKN.

Laman Web ini Membenarkan Adanya Hubungan Kerajaan Bisnis Keluarga JK-Lino

(AMS, Artikel)

BAGAN struktur yang terdapat dalam halaman web http://www.bukaka.co.id/home/cstruc atau sebagaimana pada gambar di atas, adalah merupakan salah satu indikasi sekaligus bukti, bahwa memang ada hubungan bisnis yang “erat dan mesra” keluarga Jusuf Kalla (JK) dengan keluarga RJ. Lino.

Pada halaman web atau dalam bagan struktur tersebut menunjukkan perusahaan Armadeus Acquisitions Ltd menguasai 46.60% saham PT. Bukaka Teknik Utama Tbk.

Bukaka Teknik Utama adalah “kerajaan bisnis” milik keluarga JK. Sementara Armadeus Acquisitions adalah milik Mohd Ezra Effendi, menantu RJ. Lino.

Di halaman web http://www.armacq.com/ milik Armadeus Acquisitions sendiri juga membenarkan hubungan bisnis tersebut. Di situ tertulis: “Armadeus Acquisitions Ltd (Armadeus) is a Malaysian company incorporated as part of the shareholding structure of PT Bukaka Teknik Utama (Bukaka).” Atau Armadeus Acquisitions Ltd (Armadeus) adalah perusahaan Malaysia yang didirikan sebagai bagian dari struktur kepemilikan saham dari PT Bukaka Teknik Utama (Bukaka).

Ajaib, Semangat Hidup Pemuda Lumpuh Ini Bangkit Bersama Jurus Rajawali Ngepret

(AMS, Artikel)

NURDEN adalah pemuda yang kini berusia 27 tahun. Ia lahir dan bermukim di Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tetapi selama 14 tahun ini, Nurden hanya bisa melalui hari-harinya di dalam kamar berukuran 1,5 x 2,5 meter.

Sebab, saat usia 13 tahun, Nurden telah menderita sakit lumpuh seluruh badan. Dan sejak itu hingga sekarang, Nurden merasa hidup bagai burung yang sekarat di dalam sangkar.

Dari balik jendela kamarnya, Nurden hanya bisa terduduk lemas, menatap kesibukan teman-temannya dan orang-orang lain yang lalu-lalang dengan bebasnya.

Kelumpuhan yang dialami Nurden membuat masa-masa indah remajanya hilang. Perjalanan pendidikannya pun terpaksa kandas. Bahkan, pemuda yang lahir tepat pada hari Bhayangkara itu tak bisa lagi menggapai cita-citanya untuk dapat menjadi tentara atau seorang polisi. Hingga kesempatan untuk dapat membantu dan membahagiakan kedua orangtuanya pun hilang seketika.

Jangan Harap Negeri Ini Maju Jika Pejabat Seperti RJ Lino Dipertahankan?

(AMS, Artikel)

CONGKAK bin angkuh. Sepertinya sikap itulah yang kini dipertontonkan RJ. Lino. Ia memang hanyalah direktur utama di PT. Pelindo II, tetapi minta ampun, arogansinya rasa-rasanya sangat tinggi luar biasa.

Namun jangan salah. Ia bisa dinilai bersikap pongah karena sepertinya punya pengaruh besar layaknya seorang panglima, bahkan melebihi seorang presiden. Dari situ pun bisa ditebak: jangan-jangan RJ. Lino termasuk donatur kakap pemasangan Jusuf Kalla sebagai Cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 kemarin???

Tengok saja ketika peristiwa penggeledahan di kantornya oleh Bareskrim Polri, ia sempat memamerkan keangkuhannya di hadapan publik dengan menghubungi sejumlah menteri dengan lagak seakan-akan menteri-menteri yang dihubungi itu adalah bawahannya, termasuk diduga “memerintahkan” Wapres Jusuf Kalla agar kiranya mengatasi persoalan penggeledahan tersebut.

Rizal Ramli Melawan: Saatnya Trisakti Bergerak ke Arah Freedom, bukan Freeport!

(AMS, Artikel)

PADA Senin 20 Oktober 2015 kemarin, perjalanan Pemerintahan Presiden Jokowi genap setahun. Dan kinerja yang telah dipersembahkan oleh pemerintahan ini kepada rakyatnya, dengan jujur harus diakui, adalah masih memprihatinkan.

Namun tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi (di luar Wapres JK dkk), dengan jujur pula harus diakui sudah mulai membaik sejak dua bulan terakhir. Yakni ketika Presiden Jokowi memasukkan tokoh ekonom senior profesional, independen, yang sejak dulu pro-rakyat dan berintegritas tinggi, yaitu Dr. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya.

Dan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi ini nampak semakin meninggi seiring dengan terobosan-terobosan yang sedang digiatkan oleh Rizal Ramli. Mengapa?

Masa Depan Indonesia yang Hebat Kini Terlukis Di Mata Sang “Rajawali”

(AMS, Artikel)

ORANG-ORANG miskin, anak-anak terlantar dan seluruh rakyat yang susah hidupnya di negeri ini, sungguh telah sangat lama mendambakan perubahan. Salah satunya adalah perubahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sayangnya, meski dengan jeritan, tangisan dan doa yang berirama penderitaan terus disuarakan, namun jeritan dan tangisan tersebut nampaknya hanya kerap dianggap bagai syair serta dongeng pengantar tidur oleh para pejabat negara di balik selimut hangat, di atas kasur empuk, dan di kamar yang amat sejuk. Sehingga perubahan yang sangat didambakan oleh rakyat itu pun hanya tertimbun oleh mimpi-mimpi indah sang pejabat.

Indonesia Fatal Jika Jokowi Tak Mampu Lepaskan Diri Dari Cengkeraman JK?

(AMS, Artikel)

JIKA diamati, sejauh ini sepertinya memang ada kondisi tak sehat yang sedang berlangsung di dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Dan jika kondisi ini tak dapat dihilangkan atau tetap dilakukan pembiaran, maka akibat buruk yang ditimbulkannya bukan hanya dirasakan oleh diri Jokowi, tetapi bangsa dan negara ini juga akan menuju kerusakan yang fatal.

Sebetulnya,  tak sedikit khalayak kini harus merasa jengkel terhadap kondisi yang tak sehat tersebut, bahkan sejumlah lainnya terpaksa berani menghina macam-macam Jokowi sebagai presiden, baik secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk gambar.

Bukan cuma itu, kondisi yang tak sehat itu juga membuat bangsa ini terasa dipaksa dan digiring ke suasana permusuhan satu sama lain. Coba saja tengok di berbagai media sosial. Di sana telah memunculkan sejumlah kubu. Ada kubu Jokowi, JK, Prabowo, dan kubu rakyat.

Demi Berdikari dalam Ekonomi (Trisakti), Rizal Ramli Genjot Kelapa Sawit

(AMS, Artikel)

DATA BPS menunjukkan kontribusi Perkebunan tahun 2014 dalam PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sekitar 3,77 persen. Nilai ini sekaligus menempatkan Perkebunan pada urutan pertama di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Meski kontribusi bidang Perkebunan tersebut terbilang belum terlalu besar, namun subsektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor Industri, penyerap tenaga kerja, dan juga penghasil devisa.

Bahkan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini, perkebunan sebagai subsektor pertanian cukup kuat menghadapi guncangan ekonomi. Dengan kata lain, Perkebunan di negeri ini mampu diandalkan untuk memulihkan kelesuan perekonomian nasional, terutama Perkebunan Sawit.

Artinya, sejauh ini kelapa sawit adalah merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Ingin Sejahterakan Petani Garam, Rizal Ramli “Kepret” Importir dan “Begal” Garam

(AMS, Artikel)

SELAMA ini kegiatan impor garam dengan sistem kuota hanya membuat ekonomi petani garam sulit berkembang dan bahkan kerap merugi. Sedangkan pihak yang banyak menikmati keuntungan dari sistem kuota ini adalah para pengusaha pengimpor garam.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya sejumlah “begal”, seperti yang diungkap oleh Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli, yang menarik keuntungan dari kuota impor garam yang diberikan pemerintah selama ini. Rizal Ramli bahkan mengidentikan para begal tersebut seperti predator.

Bukan cuma itu, persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam tidak bisa dibangun secara sehat, sebab sistem kuota selama ini hanya dikuasai oleh sejumlah importir atau beberapa pengusaha garam kuota yang kerap berprilaku curang.

Rizal Ramli Super-menteri Pembela Kepentingan Rakyat

(AMS, Artikel)

SEJAK diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli (RR) langsung mengeluarkan “jurus Rajawali Ngepret”.

Esensi dari jurus ini adalah sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap para pejabat yang sudah “mahir” memanfaatkan jabatannya dalam menguras uang negara dengan berbagai modus.

Dan mereka itulah kiranyanya pejabat negara yang bermental perampok, yang gemar mengeluarkan sejumlah kebijakan seolah-olah untuk kepentingan rakyat, padahal di otak dan di pikirannya terselip ambisi untuk meraih keuntungan berlipat-lipat buat dirinya (pribadi) dan kelompoknya saja.

Awalnya, pejabat negara bermental perampok ini dapat melakukan kegemarannya secara leluasa karena menganggap tak seorangpun di dalam Kabinet Kerja yang berani ikut campur, apalagi mengganggu-gugat rencana “bisnis-bisnis besar” mereka. Sehingga itulah kiranya suasana di dalam Kabinet Kerja (sebelum Rizal Ramli masuk) selalu terlihat tenang dan jauh dari kegaduhan.

“Syahwat” Bisnis JK yang Bikin Reformasi Jadi Mandul?

(AMS, Opini)

SAAT rezim Orde Baru (Orba) tumbang, ada harapan indah yang terhampar luas di benak para aktivis mahasiswa beserta rakyat Indonesia, juga tertancap di hati sebagai tekad kuat untuk segera diwujudkan di era Reformasi.

Namun sungguh sayang sejuta sayang, reformasi yang dilahirkan dari perasan keringat, otak dan energi serta perjuangan keras dari para aktivis mahasiswa sebagai reformis ketika itu, kini tak lebih hanya bagai bangkai yang dikoyak dan dilahap habis oleh “tikus-tikus” berhati dekil dan tamak.

Ya, cita-cita reformasi boleh dikata saat ini di segala bidang gagal total. Otot-otot Reformasi yang berhasil merobohkan rezim Orde Baru, nyatanya saat ini tak berdaya karena mampu dilumpuhkan oleh kekuatan baru yang justru lebih kejam dari rezim sebelumnya.

Kena “Kepret”, Provokator Bertindak

(AMS, Artikel)

PERNAH dengar istilah: “Cinta Ditolak, Dukun Bertindak”? Ya, kurang-lebih, seperti itulah situasi pada belantika di pemerintahan saat ini (coba dicek kembali arti ‘belantika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia!).

Jika sudah dicek, maka rangkaian kalimatnya akan menjadi: ... Ya, seperti itulah situasi pada usaha dagang atau jasa dalam dunia “permusikan” di pemerintahan saat ini. Yakni: Kena “Kepret”, Provokator Bertindak.

Dari kalimat di atas, kata permusikan bertanda kutip. Maknanya, bahwa terdapat sejumlah pejabat negara yang kini sedang “menjual” (mengeluarkan) kebijakan-kebijkan atau program yang kedengarannya “merdu” tetapi jika diamati iramanya tidaklah “stereo”, dan “syairnya” kurang menyentuh serta dinilai tidak realistis.

Apabila “lagu-lagu atau musik” ini diproduksi lalu dijual, maka akan mendatangkan kerugian besar dan hanya cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Artinya, saat ini terdapat kebijakan-kebijakan dari sejumlah pejabat negara yang sekilas kelihatan dan kedengarannya cukup “mulia”, tetapi jika dicermati kebijakan tersebut cenderung akan menimbulkan kerugian besar bagi bangsa juga negara, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang baru dalam tahap perencanaan.

Soal Rizal Ramli, Margarito “Suruh” JK dan Sofjan Wanandi Tidur Saja di Hutan

(AMS, Artikel)

TERKAIT sepak terjang Rizal Ramli, yang meski baru dilantik menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, namun telah langsung “menjewer” sejumlah kebijakan dari beberapa pejabat negara, termasuk adanya Wapres Jusuf Kalla (JK) karena dinilai lebih cenderung merugikan negara dan bangsa.

Sepak terjang Rizal Ramli yang dinamai “jurus Rajawali ngepret” itu memang kemudian mendadak membuat para pejabat tersebut benar-benar merasa sempoyongan.

Karena merasa status quo “zona kenyamanannya” terusik, mereka (sejumlah pejabat beserta para “koleganya”) pun bahu-membahu melakukan “perlawanan” terhadap Rizal Ramli.

Mereka, misalnya, menyebut dan menuding Rizal Ramli telah melakukan “kegaduhan” di dalam kabinet, yang akibatnya bisa merusak iklim investasi.

Sayangnya, di mata rakyat, kegaduhan yang ditimbulkan oleh Rizal Ramli itu justru adalah tindakan yang memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, untuk mempebaiki sistem dan mental pemerintahan yang terlanjur dikuasai oleh para mafia dan koruptor seperti saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara santun melalui kompromi.

Jika Para Menteri Ikut Gaya Rizal Ramli, Maka Terwujudlah Trisakti!

(AMS, Artikel)

SEBELUMNYA, sebagai pencerahan mari kembali menyimak tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Trisakti sebagai ideologi sekaligus cita-cita yang telah ditanamkan oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, untuk mengangkat lebih tinggi derajat bangsa ini.

Yakni, bahwasanya Trisakti terkandung tiga nilai strategi yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka akan membuat Indonesia menjadi negara “Sakti”. Yaitu: 1). Berdaulat dalam bidang politik; 2). Berdikari dalam bidang ekonomi ; dan 3). Berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Berdaulat dalam Bidang Politik;

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1964, Presiden Soekarno menyebutkan, ketiga prinsip berdikari (Trisakti) ini tidak dapat dipisahkan apalagi dipreteli satu sama lain. Menurutnya, tidak mungkin akan ada kedaulatan dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdirikari dalam ekonomi. Demikian pula sebaliknya.

Olehnya itu, jika benar-benar serius menjalankan Trisakti, Presiden Soekarno meyakini bangsa Indonesia akan menjadi bangsa berdaulat yang tidak bisa didikte (diatur-atur) oleh dan dari negara mana pun.

Rizal Ramli, Sang "Rajawali" Bangsa

(AMS, Artikel)

BANGSA kita saat ini sedang diombang-ambing oleh kondisi ekonomi yang kian memburuk. Pergerakan nilai Rupiah saat ini makin sempoyongan, dan dikuatirkan akan terkapar lemas.

Jauh-jauh hari, kondisi seperti ini sebetulnya sudah diprediksi oleh DR. Rizal Ramli selaku ekonom senior.

Sehingga itu, ketika mantan Menko Perekonomian ini usai dilantik sebagai Menko Kemaritiman, ia langsung “kebelet” membuat “kegaduhan”.

Dan sebetulnya “kegaduhan” tersebut mengandung isyarat “pesan” penegasan khusus kepada para pejabat negara (terutama para menteri), agar segera sama-sama menyikapi kondisi ekonomi yang memburuk saat ini, yakni salah satunya dengan bergegas meninggalkan semua kegiatan yang cenderung bersifat memburu keuntungan dan kepentingan kelompok atau golongan.

Presiden Jokowi Pilih Rizal Ramli Untuk Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

(AMS, Artikel)

“Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai.”

--------

MENYIMAK lirik lagu di atas saja, rasanya sudah cukup menunjukkan, bahwa Bangsa Indonesia sejak dahulu kala adalah memang Bangsa Maritim yang amat besar. Tapi di era-era belakangan, kita hanya bisa mengenang dan menghibur diri melalui lagu tersebut seiring meredupnya kejayaan kita sebagai bangsa maritim.

Padahal, nenek moyang kita adalah pelaut ulung dengan aktivitas kemaritimannya yang sangat tinggi. Sebab, wilayah kepulauan Nusantara yang terletak pada titik silang jaringan lalu-lintas laut dunia, membuat posisi Indonesia sebagai penghubung “dua dunia”, Timur dan Barat.

“Kegaduhan” Rizal Ramli Sebuah Ajakan untuk Melompat Keluar Dari Krisis

(AMS, Artikel)

“KEGADUHAN” yang dilakukan Rizal Ramli adalah merupakan salah satu langkah maju yang memang sangat diharapkan oleh rakyat. Artinya, Rizal Ramli sebagai pejabat negara telah memperlihatkan bentuk transparansi yang memang selama ini dinanti-nantikan rakyat.

Bahkan jika perlu, para pejabat di negeri ini hendaknya juga bisa memiliki mental seperti yang diperlihatkan oleh Rizal Ramli. Sebab, “kegaduhan” seperti itu yang malah bisa dengan cepat menghilangkan “permainan kotor” yang selama ini terpelihara di dalam lingkungan pemerintahan.

Dan tentu saja, dengan masuknya Rizal Ramli di dalam Kabinet Kerja, maka bukan hanya Presiden Jokowi yang bisa sedikit tenang, tetapi rakyat juga bisa agak nyaman karena merasa tidak akan dibohongi lagi oleh menteri-menteri yang doyan “bermain” kotor.

“Kegaduhan” Rizal Ramli adalah Cambuk Buat Menteri Agar Keluar Dari “Zona Nyaman”

SEKELOMPOK pihak kini sedang giat dan sibuk “menyerang” Rizal Ramli. Alasannya, Rizal Ramli yang baru dilantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumberdaya dinilai telah membuat “kegaduhan” dalam Kabinet Kerja.

Saking giatnya, para penyerang ini sedang aktif mengarahkan dan menggambarkan “kegaduhan” yang dibuat oleh Rizal Ramli tersebut seolah-olah sebagai hal yang negatif. Sampai-sampai ada di antara mereka (para penyerang) meminta agar Rizal Ramli mengundurkan diri atau dipecat dari jabatannya.

Padahal, dari pengkajian saya bersama teman-teman di Forum Analisis Dinamika Politik (Fanatik) serta di lingkup Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), hanya menemukan beberapa makna positif dari “kegaduhan” yang dimunculkan Rizal Ramli.

Pertama, secara sederhana bisa didefinisikan, bahwa “kegaduhan” yang ditimbulkan oleh Rizal Ramli tersebut dapat diibaratkan sebagai “antibiotik” dari upaya “malpraktik” menteri-menteri (atau pejabat lainnya) yang gemar memanfaatkan jabatannya guna mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan secara matang dampak buruk yang ditimbulkannya.

Kini “81% Masalah Indonesia” Jadi Tugas Rizal Ramli

(AMS, Artikel):
JIKA menengok sejarah, bangsa Indonesia sesungguhnya adalah negara Maritim yang sangat kuat karena menyimpan kekayaan yang amat melimpah. Para negara penjajah di zaman dahulu tahu persis, bahwa untuk menaklukkan Indonesia adalah hanya dengan menguasai wilayah Kemaritimannya.

Olehnya itu, para penjajah pun memunculkan "propaganda politik" dengan berusaha menggeser "kebudayaan" sekaligus mengalihkan kekuatan Indonesia sebagai bangsa Maritim menjadi bangsa Agraris.

Kemudian, upaya para penjajah itu pun nampaknya berhasil. Bangsa Indonesia yang awalnya bertumpu pada kekuatan sebagai bangsa Maritim, akhirnya berangsur-angsur berpola pikir dan menjelma sebagai bangsa Agraris dengan meninggalkan kekayaan yang menjadi kekuatannya sebagai bangsa Maritim, --hingga sekarang.

Membayangkan: Daripada Pesawat, Mending Rini “Beli” Presiden Dari Luar!

(AMS, Opini)

PERSETERUAN Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli terus ramai diperbincangkan.

Perseteruan tersebut dipicu oleh keinginan Rizal Ramli yang bermaksud membatalkan rencana pembelian pesawat Airbus A350 yang harganya mencapai Rp. 3,3 Triliun hingga Rp. 4,4 Triliun per-unit. Sehingga total yang harus dibelanjakan khusus membeli pesawat sebanyak 30 unit tersebut adalah sekitar Rp.100 Triliun hingga Rp.132 Triliun.

Mengetahui rencana Rizal Ramli yang mengusulkan pembatalan pembelian pesawat tersebut kepada Presiden Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno jadi berang.

Rizal Ramli Vs Rini: Pilih Mana, Salah Kaprah atau Salah Langkah?

(AMS, Artikel)

SEGENAP media kini sedang ramai memberitakan “perseteruan” Rizal Ramli dengan Rini. Pasalnya, Rizal Ramli (RR) yang baru sehari dilantik sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya itu langsung melakukan “gebrakan” yang mengejutkan.

Yakni, Rizal Ramli yang dikenal sebagai sosok ekonom kerakyatan itu mengaku akan berusaha membatalkan rencana PT. Garuda Indonesia TBK untuk melakukan pembelian pesawat berbadan lebar Airbus A350 XWB sebanyak 30 unit.

Dan tahukah kita, berapa harga seunit Airbus tersebut? Harganya (tergantung tipe) mencapai paling rendah Rp.3,3 Triliun per-unit dan paling tinggi Rp.4,4 Triliun per-unit (kurs Rp.13.000 per Dolar AS)

"Minggu lalu, saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, Mas, saya minta tolong layanan diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujar Rizal Ramli di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Presiden Jokowi Jadi Hina Karena Buruknya Kinerja Menteri

(AMS, Opini)

MENJADI presiden seperti Jokowi saat ini sebetulnya sangat bisa disebut sebagai anugerah, namun amat mungkin pula sebagai malapetaka bagi rakyat Indonesia.

Artinya, Jokowi sesungguhnya bisa menjadi anugerah, itu jika saja ia mampu menunaikan tugas-tugasnya selaku Presiden secara baik sebagaimana yang diamanahkan rakyat, yakni dengan mewujudkan janji-janji  yang telah digaungkannya pada masa kampanye Pilpres dulu.

Sebaliknya, apabila Jokowi sebagai presiden tak mampu mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat, dan bahkan hanya memunculkan kebijakan-kebijakan yang cenderung melukai hati serta menyusahkan hidup rakyatnya, maka Jokowi selaku Presiden dipastikan akan menjadi hina dan terhina.

Rizal Ramli Ajak Presiden Jokowi Ikuti Jejak Franklin Roosevelt

(AMS, Artikel)

DARI data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2015 hanya mengalami pertumbuhan 4,71 persen. Angka ini melambat jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama yang mencapai 5,14 persen.

Pemerintah pun berdiplomasi dan berkali-kali membantah, bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia terutama pada kuartal pertama tahun 2015 ini adalah disebabkan oleh pengaruh dan kondisi dari negara-negara lain alias dari luar negeri.

Menanggapai hal tersebut, DR. Rizal Ramli yang diwawancarai oleh salah satu stasiun TV menjelaskan, bahwa hal tersebut sebagian ada benarnya.

Tetapi Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu menyatakan ketidaksetujuannya jika pemerintah terus-terus menuding dan menyalahkan kondisi luar negeri sebagai akibat terjadinya kelambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Ini “Tanda” Presiden Jokowi Mendapat Lailatul Qadar

UMAT Islam sangat meyakini adanya Lailatul Qadar (Lailatul Qad’r), yakni satu malam ketetapan yang teramat penting yang terjadi di malam bulan Ramadhan.

Dalam hadits, dari Aisyah ra mengatakan : "Rasulullah ShallAllahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda: Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadan" (HR: Bukhari 4/225 dan Muslim 1169).

Al-Qur'an juga menjelaskan makna dan keistimewaan Malam Lailatul Qadar tersebut, yakni suatu malam ketetapan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa, yaitu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan.

Jangan Kuatir, Rizal Ramli Tetap Idealis Pejuang Perubahan Pro Rakyat

(AMS, Opini) 

SEJAK Dr. Rizal Ramli ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI) pada 17 Maret 2015 lalu, tidak sedikit kalangan hingga saat ini memandang, bahwa penunjukkan tersebut nampaknya hanyalah sebagai upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk menyumbat pergerakan Rizal Ramli sebagai tokoh pejuang perubahan.

Salah satunya adalah Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menilai, bahwa pengangkatan Rizal Ramli adalah sebagai upaya pembungkaman sikap kritis Rizal Ramli. Karena menurutnya, Rizal Ramli selama ini adalah tokoh yang sangat rajin mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi.

Semua “Barang” Jadi Bagus di Tangan Rizal Ramli

 

(AMS, Opini)

JABATAN bisa diibaratkan sebuah “barang” yang dititipkan kepada seseorang, dengan maksud agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika demikian, jabatan adalah sebuah amanah yang harus senantiasa dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat memenuhi kepentingan orang banyak, bukan untuk memuaskan kepentingan kelompok tertentu saja.

Dalam melaksanakannya, jabatan sangat memerlukan penanganan keahlian, keseriusan dan kepedulian serta pengabdian tingkat tinggi. Jika tidak, maka orang dan “barang” beserta orang-orang yang terkait di dalamnya dipastikan bisa ikut jadi rusak. Olehnya itu, sebuah jabatan sesungguhnya tak bisa diberikan kepada seseorang secara sembarangan.

Pemahaman seperti inilah yang sangat disadari betul oleh Dr. Rizal Ramli. Sehingga “barang” yang telah dititipkan di tangannya semuanya jadi bagus.

Belum Ada Sejarah Rizal Ramli Khianati Rakyat Karena Jabatan

(AMS, Opini)
BERBAGAI pandangan dan komentar bermunculan ketika Dr. Rizal Ramli tiba-tiba ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) baru di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS), Selasa (17/3/2015).

Ada banyak memang yang berpandangan optimis, namun sejumlah lainnya ada juga yang kuatir terhadap Rizal Ramli yang selama ini dikenal kritis, dan sebagai tokoh oposisi yang sering tampil berdiri paling depan membela kepentingan rakyat, dengan jabatannya tersebut jangan-jangan akan bungkam dan tak kritis lagi ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Menteri yang Tak Bermutu Bikin Indonesia Hanya Diliputi Masalah

SEBETULNYA Indonesia sangat bisa menjadi negara hebat, asalkan saja presiden mau benar-benar serius melakukannya dengan penuh kesadaran.

Serius dalam arti menyadari, bahwa Indonesia hanya bisa menjadi hebat jika dikelola dan ditangani oleh orang-orang hebat pula, bukan orang-orang yang baru belajar ingin menjadi hebat.

Laksana ingin memenangkan sebuah pertempuran, seorang panglima perang tentulah harus bisa menyiapkan terlebih dahulu prajurit-prajurit pilihan yang benar-benar tangguh dan berpengalaman dalam menjalankan taktik maupun strategi di medan laga, bukan prajurit yang baru belajar bertempur, apalagi yang baru belajar memegang senjata. Ini bisa fatal jadinya.

Adu Jotos, Seorang Jokowers Tersungkur Menyerah

(AMS, Reportase)

DIDUGA lantaran berdebat soal MoU Proton dan kinerja Presiden Jokowi via media sosial, Twitter, dua pria  @Panca66 dan @Redinparis akhirnya janjian bertemu secara langsung untuk menyelesaikan perdebatan tersebut dengan cara adu jotos.

Nampaknya Panca adalah seorang penentang media-media pemuja Jokowi melalui pemberitaan secara berlebih-lebihan sejak kampanye dulu hingga saat ini. Sementara Redinparis adalah seorang Jokowers.

Waktu dan tempat sebagai arena duel pun disepakati, yakni  di halaman Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu malam (11/2/2015) sekitar pukul 19.00 WIB.

Pandangan Soal Proton dan Pengalaman Rizal Ramli Tangani Industri Pesawat Terbang Indonesia

(AMS, Reportase)

PROTON sebagai produsen mobil nasional made in Malaysia kini resmi “dirangkul” oleh Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dalam memproduksi mobil nasional (mobnas) Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya di negeri Jiran itu, Presiden RI Joko Widodo didampingi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menyaksikan langsung AM Hendropriyono selaku CEO PT Adiperkasa Citra Lestari melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Proton Malaysia, di Kuala Lumpur, Jumat (6/2/2015).

Dari situ, Presiden Jokowi pun mendapat kritik dan protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, terlepas dengan masalah Malaysia yang kerap membuat “ulah” dan memandang “rendah” Indonesia, Proton memang dinilai bukanlah pilihan tepat untuk membangkitkan semangat dan jiwa industri otomotif di tanah air.

Pelengseran di Depan Mata, Jokowi Harus Pilih: Ibu Mega atau Ibu Pertiwi?

(AMS, Opini)

MESKI agak terlambat, tetapi rakyat saat ini berangsur-angsur nampaknya sudah “siuman” dan semakin bisa “mengenali” siapa sebenarnya Jokowi?

Ya, kini akhirnya sudah menjadi rahasia umum dan hampir dipastikan, bahwa Jokowi adalah sesungguhnya hanyalah presiden boneka yang senantiasa harus siap menjalankan perintah “ini dan itu” dari KMP (Kalla, Mega, Paloh).

Mulai dari kebijakan pencabutan subsidi BBM, hingga pada penunjukan menteri-menteri, Jaksa Agung, juga penunjukan Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri, semuanya bukanlah atas kehendak Jokowi, melainkan sangat patut diduga adalah menurut selera dan restu KMP (Kalla, Mega, Paloh).

Situasi Tak Sehat Karena Banyak “Sampah” di Lingkaran Jokowi?

(AMS, Opini)

MULAI dari bagi-bagi “Trikartu” yang tiba-tiba muncul dengan sumber anggaran pengadaannya yang tidak jelas, hingga pada penanganan distribusinya yang belum tuntas dan belum beres-beres.

Juga dengan masalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendadak dinaikkan oleh Pemerintah Jokowi-JK, lalu tiba-tiba harus dua kali diturunkan dalam waktu yang singkat, membuat rakyat kini benar-benar berada di “zona tidak nyaman” karena kondisi harga-harga kebutuhan pokok ikut jadi “kocar-kacir”.

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Panel ahli di badan dunia (PBB) bidang ekonomi, Dr. Rizal Ramli dalam twitternya menyebutkan, kebijakan hanya naikkan harga tanpa menekan biaya, adalah hanya  menyengsarakan rakyat dan membuat Indonesia semakin tidak kompetitif di ASEAN.

“Zona Nyaman” Bagi Koruptor Sedang Berusaha Dibangun di Era Jokowi? Waspadalah!

(AMS, Opini)

MESKI hanya sebagai aktivis penegak kedaulatan rakyat yang selama ini berada di lapisan paling bawah, tetapi saya tentu tak ingin kedaulatan serta hak-hak rakyat dikhianati dan dirampas oleh bajingan (termasuk koruptor) yang berlindung di ketiak pemerintah.

Olehnya itu, saya beserta kawan-kawan aktivis lainnya sudah pasti akan selalu melakukan perlawanan, minimal memberikan pencerahan agar Rakyat Indonesia bisa senantiasa sadar, bahwa sesungguhnya sejak dulu (dan hingga kini pun) kita masih “berperang” dengan korupsi.

Artinya, kita memang harus selalu menyatakan “perang” dengan korupsi. Sebab, selain menyengsarakan rakyat, para pegiat korupsi (koruptor) juga bisa MEMBELI HUKUM di negeri ini dan bahkan bisa MEMESAN ATURAN di tingkat legislatif. Sehingga itu, konflik KPK Vs POLRI tak bisa dipandang remeh! Dan tentu kita akan bertanya-tanya, mengapa konflik ini bisa terjadi?

Situasi Negara Bertambah Sulit, Rizal Ramli: Hanya Mahasiswa, Pemuda dan Buruh yang Mampu Mengubahnya

(AMS, Opini)
KETIKA kita tahu bahwa situasi saat ini begitu sangat sulit dengan permasalahan yang muncul bertubi-tubi dari berbagai penjuru dalam kehidupan berbangsa di negara ini, maka kita tak bisa patah semangat, apalagi bila harus menyerah. Kita harus tetap bangkit berjuang menghadapinya dan berusaha mencari jalan untuk pemecahannya.

Paling tidak, ketika belum jua ada tanda-tanda untuk bisa mengatasi situasi sulit seperti saat ini, kita dapat menghibur diri bahwa ini hanyalah suatu “tahap” yang harus dilalui. Atau, loncat ambil keputusan!

Setidaknya, seperti itulah yang dapat dideskripsikan sebagai sebuah pencerahan tersendiri dari salah satu status yang ditulis Dr. Rizal Ramli dalam akun twitternya.

"Berburu" Koruptor di Atas Hukum Rimba

(AMS, Opini)
MALAM tadi saat kutulis judul artikel ini, ada suara cak... cak... cak... cak secara bersamaan dari dua ekor cicak. Mendengar itu, bulu kudukku sempat berdiri, seakan kemudian saya merasa berada di dalam hutan belantara, dan terasa ada binatang buas seperti buaya, serigala, harimau, ular, dan bahkan banteng yang terusik dengan celoteh cicak tersebut.

Sebetulnya, bukan hanya malam tadi saya (dan mungkin kita semua) merasa berada di dalam hutan. Tapi ketika konflik KPK versus POLRI terjadi, maka sejak itu sepertinya kita sudah merasa negeri ini menjelma bagai hutan belantara. Apakah karena partai penguasa saat ini berlambang seekor kepala banteng? Ataukah karena pemimpin kita saat ini adalah sarjana kehutanan...??? Entahlah..???

Konflik Polri Vs KPK: Upaya Menghambat Kasus BLBI?

(AMS, Reportase)
Sekilas Tentang Kasus BLBI:

SAAT terjadi krisis moneter tahun 1998, Bank Indonesia menggelontorkan uang untuk membantu 48 bank sebesar Rp.147,7 Triliun. Bantuan ini kemudian dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Belakangan, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada beberapa obligor penerima BLBI, padahal kewajiban utang sejumlah obligor tersebut belum terpenuhi.

Seperti diketahui, SKL itu dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Dan saat itu, presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

Menyakitkan! Subsidi untuk Rakyat Dicabut, BUMN Malah “Disubsidi”

(AMS, Reportase)

BUKA mata, buka hati, dan gunakan otak. Bahwa dengan tanpa ragu-ragu, pemerintah Jokowi-JK mencabut berbagai subsidi energi untuk rakyat (BBM, listrik, elpiji). Salah satu alasannya adalah karena diharapkan agar rakyat bisa keluar dari “zona nyaman”, alias tidak malas.

Namun aneh bin ajaibnya, di sisi lain pemerintah yang mengaku prorakyat di saat kampanyenya pada Pilpres kemarin itu, kini malah ingin memberikan “zona nyaman” kepada sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui suntikan subsidi (bail-out) sebesar Rp.72,97 Triliun. Woww... sungguh fantastis?!

Kerja Jokowi Amburadul, DPR Mandul, Polri Jadi Gundul, KPK Disundul

(AMS, Opini)

MULAI dari pengadaan Tri-kartu yang tiba-tiba diluncurkan tanpa melalui mekanisme di DPR. Kemudian mendadak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga energi (BBM, listrik, elpiji) yang juga tanpa melalui “pembicaraan” terlebih dahulu di DPR.

Juga dengan dugaan adanya “campur-tangan” terhadap kekisruhan yang dialami oleh dua partai politik (PPP dan Golkar), hingga kepada proses pengangkatan pejabat negara seperti Jaksa Agung, khususnya Kapolri yang terkesan sangat sarat untuk kepentingan kelompok tertentu, adalah dinilai kesemuanya dilakukan dengan seenaknya saja oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Miris! Jokowi “Melindungi” Nilai Tukar Rupiah dengan Menambah Utang

(AMS, Reportase)
PASCA Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, nilai tukar rupiah terus melemah. Bahkan nilai tukar rupiah pernah hampir menyentuh Rp. 13.000 per Dolar AS, yakni pada Selasa (16/12/2014) menembus level Rp.12.937 per Dolar AS.

Ketika itu, Bank Indonesia pun dikabarkan melakukan intervensi. Sehingga nilai Rupiah pun sedikit menguat. Meski tidak jor-joran, namun intervensi tersebut dipastikan bisa membuat jumlah cadangan devisa (cadev) negara menjadi susut.

Menyikapi pelemahan nilai tukar Rupiah, Presiden Jokowi pun menggelar rapat terbatas bidang ekonomi. Ia menegaskan,  pelemahan Rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan.

Rizal Ramli: Saya Sayang Mbak Mega, Perlu Diingatkan

(AMS, Reportase)

SALAH satu hal yang membuat Dr. Rizal Ramli dulu bisa sukses menjalankan tugasnya selaku Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, adalah karena mampu mendapat kepercayaan dari Presiden KH. Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri.

“Kunci sukses saya sebagai Menko juga terletak pada sikap Presiden dan Wakil Presiden. Saya merasa beruntung karena Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada Menko untuk mengelola bidang tugasnya masing-masing,” kata Rizal Ramli dalam bukunya: “Rizal Ramli Lokomotif Perubahan”.

Namun mengetahui kondisi pemerintahan yang dinilainya kini karut-marut, Rizal Ramli pun mengaku amat prihatin. Ia pun mengimbau mantan atasannya itu, Megawati, agar “membantu” Jokowi untuk bisa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai presiden. Sehingga dengan begitu, Jokowi pun bisa bekerja sebagai presiden menurut jalur konstitusi yang ada.

Jangan Sampai Jkw-JK = Jokowi-Jongos Koruptor?

(AMS, Opini)
KASIHAN sekali negara kita saat ini, punya presiden yang penampilannya merakyat tetapi kebijakannya justru lebih cenderung menyengsarakan rakyat.

Setidaknya, ungkapan tersebut adalah sebuah keprihatinan yang pernah dilontarkan oleh sejumlah tokoh pergerakan perubahan, di antaranya, Rizal Ramli dan Yusril Ihza Mahendra.

Rizal Ramli menyebut demikian, sebab bukan hanya harga BBM (premium dan solar) yang Jokowi naikkan, tetapi gas elpiji, tiket kereta api, tarif dasar listrik juga dinaikkan. Bahkan raskin (beras untuk orang miskin) pun dihapus.

Apa Hebatnya DR. Rizal Ramli Sebagai Menko?

(AMS, Opini)

SEJAUH ini memang belum ada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang bisa dinilai mampu mengangkat perekonomian bangsa secara total.

Tetapi dari semua Menko Perekonomian yang pernah ada, hanya terdapat satu sosok yang patut ditunjuk sebagai mantan Menko Perekonomian yang hebat dan terbaik sepanjang sejarah pemerintahan di negara ini, yakni Menko  Perekonomian era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Dr. Rizal Ramli.

Disebut hebat dan terbaik, sebab meski tak genap setahun menjabat Menko Perekonomian, namun Rizal Ramli pada masanya ternyata jauh lebih mampu menunaikan tugasnya secara optimal dan maksimal membenahi perekonomian untuk kemaslahatan rakyat serta umat banyak di negeri ini.

Presiden Saat ini Bukan Jokowi, Tapi JK?

(AMS, Opini)

SELAKU seorang tokoh yang sudah lanjut usia dan tergolong pengusaha kaya raya, Jusuf Kalla (JK) seharusnya memanfaatkan posisi dan jabatannya yang saat ini sebagai wakil presiden, yakni dengan benar-benar mengabdikan hidupnya sebaik dan searif mungkin untuk bangsa dan negara ini.

Kalau perlu, duit pribadinya yang melimpah itu kiranya bisa didermakan sebagian kepada rakyat yang masih susah hidupnya. Caranya, JK harus memegang data riil nama-nama dan identitas orang miskin yang dianggap memang perlu diberi modal usaha dalam memperbaiki taraf hidupnya.

Atau paling tidak, JK bisa “mendesak” Presiden Jokowi agar dapat mengeluarkan kebijakan yang bisa meringankan beban hidup rakyat. Bukan seperti saat ini, di mana rakyat kecil benar-benar dicekik dan dihajar habis-habisan melalui kebijakan menaikkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), Kereta api (transportasi), gas elpiji, dll.