Istriku Gamar, Pulanglah Sayang!

(AMS, Syair) 

DUHAI... istriku yang kucintai, Gamar Alhasni,

aku memang telah mengusirmu, tetapi bukan berarti sebagai istri engkau benar-benar harus pergi. Aku mengusirmu, sebab engkau yang sering murka kepada anak-anak ketika keluar rumah tanpa izin, tetapi malah itu terjadi padamu.

Yaa... di petang itu,

engkau pergi (keluar) rumah hingga usai Magrib tanpa sepengetahuanku, padahal dirimu tahu aku suamimu belum tidur juga belum makan, karena sedang bekerja dari gelap hingga gelap berikutnya di dalam rumah kita.

Bahkan di saat kalian tertidur dan ngorok bergelimang mimpi, mungkin juga dengan liur, aku malah harus memeras mata, otak, dan keringatku untuk menyusun huruf demi huruf sebagai penulis pejuang, semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kebaikan bangsa ini jua.

Waspadai Pers “Pelacur” Dari Kekuasaan Sang Pengusaha!

(AMS, Artikel)

SEBELUMNYA, mari kita tengok sejenak salah satu tokoh pergerakan yang juga sebagai wartawan yang sangat aktif berjuang, juga amat tegas membela hak-hak rakyat pada masa kolonial. Yaitu Abdul Muis.

Mungkin tak banyak yang tahu, bahwa Abdul Muis adalah tokoh pertama yang dinobatkan oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Ia wafat tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Cikutra, Bandung.

Meski Abdul Muis adalah putra asal Minangkabau yang lahir di Agam, Sumatera Barat, 3 Juli 1883. Namun ia banyak berjuang dan mengabdikan diri di tanah Jawa dan untuk seluruh Indonesia. Yakni setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Ia bahkan termasuk salah seorang pencetus berdirinya Technische Hooge School – Institut Teknologi Bandung (ITB) di Priangan.

Semasa hidup, Abdul Muis banyak menggunakan Pers sebagai alat perjuangannya. Ia meninggalkan pekerjaannya di Departemen Onderwijs en Eredienst (Pendidikan dan Agama) lalu lebih memilih menjadi seorang wartawan di Bandung.

Ini Perbedaan Gaduh Rizal Ramli dengan Gaduh Jusuf Kalla

(AMS, Artikel)

PADA era Orde Baru (Orba), semua kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kemauan sang penguasa. Artinya, kebijakan-kebijakan rezim Orba semuanya hanya bisa disusun dan diyakini mendapat restu dari pemerintah apabila sesuai dengan kehendak dan selera sang penguasa.

Selera yang dimaksud sebagian besar adalah nilai-nilai kepentingan dan keuntungan penguasa beserta keluarga, kolega dan kelompoknya yang berkecimpung sebagai pengusaha secara monopoli dan koruptif. 

Sebab, pada rezim Orba tersebut, jabatan kepemimpinan tertinggi di republik ini dijalankan oleh sang penguasa seolah-olah bagai kerajaan, sehingga anggaran atau uang negara benar-benar bagai “hak milik” yang bisa secara leluasa disedot oleh sang “raja”, dan tak ada satupun menteri (apalagi rakyat) yang bisa protes apalagi melawan.

Sampai itu rakyat, senang atau tidak, suka atau tidak, juga setuju atau tidak, dan mau tidak mau harus menerima serta tunduk terhadap ketentuan kebijakan-kebijakan tersebut.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli Lepas 1.100 Peserta Ekspedisi GMT 2016

(Upacara pelepasa Peserta Ekspedisi Maritim GMT 2016. Sumber: sindonews)

(AMS, Artikel)

SEBAGAI salah satu fenomena alam yang sangat langka terjadi, Gerhana Matahari Total (GMT) tahun 2016 ini pun menjadi hal istimewa bagi penduduk dunia, terutama masyarakat Indonesia.

Sebab, Indonesia adalah negara satu-satunya yang mendapat “jatah kemunculan” GMT pada tahun ini. Sehingga bisa dipastikan hampir seluruh penduduk Indonesia tidak akan melewatkan fenomena alam yang amat istimewa  tersebut untuk dapat disaksikan, baik secara person maupun dalam bentuk kelompok.

Bahkan Kementerian Kemaritiman secara khusus menggelar sebuah kegiatan yang diberi nama “Ekspedisi Maritim Gerhana Matahari Total 2016”.

Dr. Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman pun telah memberangkatkan 1.100 peserta dalam sebuah upacara pelepasan, di Terminal Nusantara Pura 2-Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (8/3/2016).

Rizal Ramli, Sosok Otokritik Sekaligus “Alarm” untuk Bangkit

(AMS, Artikel)

SEBAGAI presiden, Jokowi tentu sangat menyadari bahwa tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat kepadanya sangatlah berat. Sehingga itu Presiden Jokowi menamai kabinetnya dengan nama “Kabinet Kerja”.

Dan untuk memahami makna Kabinet Kerja, tentu saja tak hanya dibayangkan secara sederhana sebagaimana definisi “kerja” menurut kamus Bahasa Indonesia, melainkan juga harus dipahami secara filosofi dan luas. Sebab, pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya atau di negara lain pun telah melakukan kegiatan yang disebut “kerja”.

Sehingga penamaan Kabinet Kerja saat ini bukan berarti “menuding” pemerintahan lain (atau kabinet sebelumnya) tidak melakukan kerja. Hanya saja, Presiden Jokowi menyadari bahwa sistem pemerintahan yang terdiri dari berbagai komponen pemerintahan di dalamnya sejauh ini belumlah berjalan (bekerja) sebagaimana yang diharapkan.

Artinya, Presiden Jokowi nampaknya sangat tahu, bahwa komponen-komponen pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) selama ini masih lebih banyak cenderung mempertahankan kebiasaan buruk, yakni banyak “tidur” (malas dan acuh tak acuh) namun banyak “makan diam-diam” (kongkalikong) seperti yang terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Merasa Dirampok, Menteri ESDM ini “Usir” Investor Tambang Asing

(AMS, Artikel) 

ZIMBABWE adalah negara di benua Afrika yang tidak memiliki lautan. Tetapi meski begitu, Zimbabwe dikenal sebagai tanah legendaris Ophir atau negara kuno yang diberkati “lautan” kekayaan tambang berupa emas, berlian, tembaga, bijih besi, nikel, platinum, lithium, batubara, kromium, dan asbes.

Sayangnya, sumber daya manusia (SDM) di negara ini belum mampu menggarap dan mengelola kekayaan alamnya sendiri. Sehingga negara-negara asing pemburu harta dan kekayaan yang bermodal skill serta teknologi mampu menancapkan “kuku-kuku” mereka, yakni dengan sangat “leluasa” (termasuk melakukan kecurangan) dalam menyedot kekayaan Zimbabwe selama berpuluh-puluh tahun.

Akibatnya, rakyat Zimbabwe tak bisa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri secara maksimal, malah penduduk sekitar dan negara mereka terus mengalami kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Gara-gara Blok Masela: Setelah Sudirman Said, Kini Giliran JK “Menampar” Diri Sendiri?

(AMS, Artikel)

HARI-HARI belakangan ini pembicaraan mengenai rencana pembangunan Kilang Gas Blok Masela cukup seru. Sebab di dalamnya terdapat dua pihak menonjol yang saling silang pendapat. Yakni, Menteri ESDM Sudirman Said menghendaki secara terapung di tengah laut (offshore), sedang Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman mengarahkan agar sebaiknya dilakukan dengan metode onshore (di darat).

Awalnya, proses penggodokan kebijakan Sudirman Said yang seirama dengan keinginan investor asing itu berjalan mulus, sebab memang tak ada pihak-pihak yang “berani” intervensi, sehingga aliran informasinya ke publik pun tidak begitu deras.

Namun setelah mencermati dan “memahami” permasalahannya, Rizal Ramli pun secara tegas “angkat suara”. Dan seketika itulah publik, terutama masyarakat Maluku juga langsung ikut bersuara mendukung metode onshore yang ditawarkan oleh Rizal Ramli.

Karena merasa kehendak dan “cita-citanya” dihalang-halangi, Sudirman Said pun “dililit 4G” (Gerah, Galau, Gusar, dan Gaduh) sendiri.

Untunglah Ada Rizal Ramli dalam Pemerintahan, Kalau Tidak Maka Diam-diam Mafia dan Asing Pasti Sudah Kuasai Blok Masela dll

(AMS, Artikel)

HASRAT Sudirman Said selaku Menteri ESDM bersama gengnya untuk memuaskan keinginan investor asing (Inpex dan Shell) yang menghendaki pembangunan Kilang Gas Blok Masela di tengah laut, hampir saja tercapai secara diam-diam, alias tak diketahui oleh publik. Artinya, kita semua lagi-lagi hampir kecolongan.

Kala itu, PT. Tridaya Advisory (milik mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas) yang bertindak sebagai Firma konsultan Inpex Masela sangat giat melakukan manuver agar pemerintah segera mengeluarkan keputusan pembangunan Kilang Gas Blok Masela dengan metode terapung di laut (Offshore).

Namun setelah Presiden Jokowi memasukkan sosok mantan aktivis mahasiswa ITB yang pernah dipenjara karena melawan sengit rezim Orba, yakni Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, maka sejumlah agenda “tersembunyi” yang telah disusun rapi oleh geng-geng mafia dalam pemerintahan sebagai kebijakan pun langsung “diobrak-abrik” oleh Rizal Ramli. Mengapa?