Situasi Negara Bertambah Sulit, Rizal Ramli: Hanya Mahasiswa, Pemuda dan Buruh yang Mampu Mengubahnya

(AMS, Opini)
KETIKA kita tahu bahwa situasi saat ini begitu sangat sulit dengan permasalahan yang muncul bertubi-tubi dari berbagai penjuru dalam kehidupan berbangsa di negara ini, maka kita tak bisa patah semangat, apalagi bila harus menyerah. Kita harus tetap bangkit berjuang menghadapinya dan berusaha mencari jalan untuk pemecahannya.

Paling tidak, ketika belum jua ada tanda-tanda untuk bisa mengatasi situasi sulit seperti saat ini, kita dapat menghibur diri bahwa ini hanyalah suatu “tahap” yang harus dilalui. Atau, loncat ambil keputusan!

Setidaknya, seperti itulah yang dapat dideskripsikan sebagai sebuah pencerahan tersendiri dari salah satu status yang ditulis Dr. Rizal Ramli dalam akun twitternya.

"Berburu" Koruptor di Atas Hukum Rimba

(AMS, Opini)
MALAM tadi saat kutulis judul artikel ini, ada suara cak... cak... cak... cak secara bersamaan dari dua ekor cicak. Mendengar itu, bulu kudukku sempat berdiri, seakan kemudian saya merasa berada di dalam hutan belantara, dan terasa ada binatang buas seperti buaya, serigala, harimau, ular, dan bahkan banteng yang terusik dengan celoteh cicak tersebut.

Sebetulnya, bukan hanya malam tadi saya (dan mungkin kita semua) merasa berada di dalam hutan. Tapi ketika konflik KPK versus POLRI terjadi, maka sejak itu sepertinya kita sudah merasa negeri ini menjelma bagai hutan belantara. Apakah karena partai penguasa saat ini berlambang seekor kepala banteng? Ataukah karena pemimpin kita saat ini adalah sarjana kehutanan...??? Entahlah..???

Konflik Polri Vs KPK: Upaya Menghambat Kasus BLBI?

(AMS, Reportase)
Sekilas Tentang Kasus BLBI:

SAAT terjadi krisis moneter tahun 1998, Bank Indonesia menggelontorkan uang untuk membantu 48 bank sebesar Rp.147,7 Triliun. Bantuan ini kemudian dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Belakangan, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada beberapa obligor penerima BLBI, padahal kewajiban utang sejumlah obligor tersebut belum terpenuhi.

Seperti diketahui, SKL itu dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Dan saat itu, presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

Menyakitkan! Subsidi untuk Rakyat Dicabut, BUMN Malah “Disubsidi”

(AMS, Reportase)

BUKA mata, buka hati, dan gunakan otak. Bahwa dengan tanpa ragu-ragu, pemerintah Jokowi-JK mencabut berbagai subsidi energi untuk rakyat (BBM, listrik, elpiji). Salah satu alasannya adalah karena diharapkan agar rakyat bisa keluar dari “zona nyaman”, alias tidak malas.

Namun aneh bin ajaibnya, di sisi lain pemerintah yang mengaku prorakyat di saat kampanyenya pada Pilpres kemarin itu, kini malah ingin memberikan “zona nyaman” kepada sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui suntikan subsidi (bail-out) sebesar Rp.72,97 Triliun. Woww... sungguh fantastis?!

Kerja Jokowi Amburadul, DPR Mandul, Polri Jadi Gundul, KPK Disundul

(AMS, Opini)

MULAI dari pengadaan Tri-kartu yang tiba-tiba diluncurkan tanpa melalui mekanisme di DPR. Kemudian mendadak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga energi (BBM, listrik, elpiji) yang juga tanpa melalui “pembicaraan” terlebih dahulu di DPR.

Juga dengan dugaan adanya “campur-tangan” terhadap kekisruhan yang dialami oleh dua partai politik (PPP dan Golkar), hingga kepada proses pengangkatan pejabat negara seperti Jaksa Agung, khususnya Kapolri yang terkesan sangat sarat untuk kepentingan kelompok tertentu, adalah dinilai kesemuanya dilakukan dengan seenaknya saja oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Miris! Jokowi “Melindungi” Nilai Tukar Rupiah dengan Menambah Utang

(AMS, Reportase)
PASCA Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, nilai tukar rupiah terus melemah. Bahkan nilai tukar rupiah pernah hampir menyentuh Rp. 13.000 per Dolar AS, yakni pada Selasa (16/12/2014) menembus level Rp.12.937 per Dolar AS.

Ketika itu, Bank Indonesia pun dikabarkan melakukan intervensi. Sehingga nilai Rupiah pun sedikit menguat. Meski tidak jor-joran, namun intervensi tersebut dipastikan bisa membuat jumlah cadangan devisa (cadev) negara menjadi susut.

Menyikapi pelemahan nilai tukar Rupiah, Presiden Jokowi pun menggelar rapat terbatas bidang ekonomi. Ia menegaskan,  pelemahan Rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan.

Rizal Ramli: Saya Sayang Mbak Mega, Perlu Diingatkan

(AMS, Reportase)

SALAH satu hal yang membuat Dr. Rizal Ramli dulu bisa sukses menjalankan tugasnya selaku Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, adalah karena mampu mendapat kepercayaan dari Presiden KH. Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri.

“Kunci sukses saya sebagai Menko juga terletak pada sikap Presiden dan Wakil Presiden. Saya merasa beruntung karena Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada Menko untuk mengelola bidang tugasnya masing-masing,” kata Rizal Ramli dalam bukunya: “Rizal Ramli Lokomotif Perubahan”.

Namun mengetahui kondisi pemerintahan yang dinilainya kini karut-marut, Rizal Ramli pun mengaku amat prihatin. Ia pun mengimbau mantan atasannya itu, Megawati, agar “membantu” Jokowi untuk bisa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai presiden. Sehingga dengan begitu, Jokowi pun bisa bekerja sebagai presiden menurut jalur konstitusi yang ada.

Jangan Sampai Jkw-JK = Jokowi-Jongos Koruptor?

(AMS, Opini)
KASIHAN sekali negara kita saat ini, punya presiden yang penampilannya merakyat tetapi kebijakannya justru lebih cenderung menyengsarakan rakyat.

Setidaknya, ungkapan tersebut adalah sebuah keprihatinan yang pernah dilontarkan oleh sejumlah tokoh pergerakan perubahan, di antaranya, Rizal Ramli dan Yusril Ihza Mahendra.

Rizal Ramli menyebut demikian, sebab bukan hanya harga BBM (premium dan solar) yang Jokowi naikkan, tetapi gas elpiji, tiket kereta api, tarif dasar listrik juga dinaikkan. Bahkan raskin (beras untuk orang miskin) pun dihapus.

Apa Hebatnya DR. Rizal Ramli Sebagai Menko?

(AMS, Opini)

SEJAUH ini memang belum ada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang bisa dinilai mampu mengangkat perekonomian bangsa secara total.

Tetapi dari semua Menko Perekonomian yang pernah ada, hanya terdapat satu sosok yang patut ditunjuk sebagai mantan Menko Perekonomian yang hebat dan terbaik sepanjang sejarah pemerintahan di negara ini, yakni Menko  Perekonomian era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Dr. Rizal Ramli.

Disebut hebat dan terbaik, sebab meski tak genap setahun menjabat Menko Perekonomian, namun Rizal Ramli pada masanya ternyata jauh lebih mampu menunaikan tugasnya secara optimal dan maksimal membenahi perekonomian untuk kemaslahatan rakyat serta umat banyak di negeri ini.

Presiden Saat ini Bukan Jokowi, Tapi JK?

(AMS, Opini)

SELAKU seorang tokoh yang sudah lanjut usia dan tergolong pengusaha kaya raya, Jusuf Kalla (JK) seharusnya memanfaatkan posisi dan jabatannya yang saat ini sebagai wakil presiden, yakni dengan benar-benar mengabdikan hidupnya sebaik dan searif mungkin untuk bangsa dan negara ini.

Kalau perlu, duit pribadinya yang melimpah itu kiranya bisa didermakan sebagian kepada rakyat yang masih susah hidupnya. Caranya, JK harus memegang data riil nama-nama dan identitas orang miskin yang dianggap memang perlu diberi modal usaha dalam memperbaiki taraf hidupnya.

Atau paling tidak, JK bisa “mendesak” Presiden Jokowi agar dapat mengeluarkan kebijakan yang bisa meringankan beban hidup rakyat. Bukan seperti saat ini, di mana rakyat kecil benar-benar dicekik dan dihajar habis-habisan melalui kebijakan menaikkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), Kereta api (transportasi), gas elpiji, dll.

Soal BBM: Jokowi Bisa Hindari Galau dan Gaduh Andai Ikuti Gagasan Rizal Ramli

(AMS, Opini)

GALAU dan gaduh. Kata inilah mungkin yang tepat untuk melukiskan suasana hati serta pikiran yang sementara dialami oleh Presiden Jokowi, dan juga tentunya kondisi batin yang sedang dirasakan oleh rakyat.

Bagaimana tidak, belum sebulan dilantik jadi presiden, Jokowi tanpa “tengok kiri-kanan” sudah langsung menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.2.000 per liter. Lalu belum dua bulan kebijakan tersebut berjalan, Jokowi secara mendadak menurunkan harga BBM itu dari Rp. 8.500 untuk premium menjadi Rp.7.600 per liter, dan solar dari Rp.7.500 menjadi Rp.7.250 per liter.