Showing posts with label Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi. Show all posts

Thursday, 8 September 2016

Strategi Poros Maritim dan Illegal-Fishing


INI adalah transkip Keynote Speech Dr. Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya pada pembukaan Rakornas Illegal Fishing, di Hotel Borobudur, Jakarta, 30 Juni 2016:

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dukungan Angkatan Laut (AL) dan kawan-kawan semua adalah sesuatu yang luar biasa. Memang, sebagian langkah yang diambil kontroversial. Tetapi kadang-kadang kalau kita mau melakukan perubahan, shock therapy dan kontroversial itu perlu. Setelah itu baru kita benahi sistemnya. Karena tanpa shock therapy, tanpa tindakan kontroversi, ya business as usual saja.

Presiden Jokowi menganggap Poros Maritim sangat penting. Ini benar sekali. Indonesia adalah negara salah satu negara maritim paling besar. Garis pantai kita termasuk yang paling panjang di dunia. Seharusnya kita kuat di laut. Karena siapa yang menguasai laut, akan menguasai dunia.

Dulu, pada abad ke-6, Portugal yang penduduknya hanya 1 juta orang mampu menguasai dunia. Itu terjadi karena mereka menguasai laut. Padahal yang menjadi pelautnya kurang dari 100.000 orang. Tapi mereka mempunyai keberanian sebagai pelaut. Berani mengambil risiko.

Friday, 22 July 2016

Ini yang Membuat Rizal Ramli Bulat Hentikan Reklamasi Pulau G


(AMS, Artikel) 
KOMITE Gabungan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, telah sepakat secara bulat memunculkan 3 poin rekomendasi, salah satunya adalah menghentikan secara permanen pembangunan reklamasi Pulau G.

Namun perlu digaris-bawahi, bahwa dengan dihentikannya pembangunan Pulau G secara permanen, itu bukan berarti Komite Gabungan telah menganulir peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Justru dengan penghentian pembangunan Pulau G tersebut, Komite Gabungan boleh dikata telah berhasil “meluruskan” dan memperjuangkan kehendak hakiki yang tersirat dalam seluruh aturan maupun perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai reklamasi di negara ini. Apa itu? Ya... secara hakiki tentu saja tersirat adalah untuk kepentingan besar bagi rakyat dan negara tercinta ini.

Friday, 15 July 2016

Menko Darmin Lelet, Ekonomi Mencret: Desakan Reshuffle Meroket


(AMS, Artikel) 
SEJAK dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) diyakini punya tekad yang amat besar untuk membenahi seluruh masalah di negeri ini. Olehnya itu, Presiden Jokowi pun tentu sangat diharapkan dapat segera mewujudkan mimpi-mimpi indah seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Sayangnya, sampai saat ini dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi indah rakyat tersebut, Presiden Jokowi dinilai hanya menghambur-hamburkan waktu, tenaga dan energi serta pikiran secara sia-sia.

Disebut demikian, karena hampir dua tahun ini Jokowi menduduki jabatannya sebagai kepala negara dipandang masih keliru menyerahkan tugas-tugas pemerintahan kepada orang-orang yang tidak tepat. Misalnya saja, untuk mengurus masalah perekonomian, Presiden Jokowi dianggap telah dua kali keliru memilih Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.

Friday, 10 June 2016

Menko Rizal Ramli: Kejayaan Maritim di Abad 21 ini Harus Kembali di Tangan RI


(AMS, Artikel)
PRESIDEN Jokowi sesungguhnya memiliki keseriusan serta tekad yang sangat besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara Maritim yang kuat dan tangguh di dunia.

Keseriusan serta tekad Presiden Jokowi tersebut, setidaknya dapat dilihat dari “Visi-Misi serta Program Aksi” Presiden Jokowi yang menempatkan pembangunan Maritim “di posisi teratas” sebagai salah satu jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Yakni tertuang dalam penjabaran Trisakti dan Nawacita.

Dalam penjabaran Trisakti diuraikan pada poin 3 (tiga), yaitu: “Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan KEMARITIMAN sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan”.

Sedangkan dalam Nawacita, soal maritim, dituang pada poin pertama yakni: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan MEMPERKUAT JATI DIRI sebagai negara MARITIM”.

Sunday, 5 June 2016

Karena Pernah Menyelamatkan PLN, Makanya Rizal Ramli Paham Ada Apa “di Balik” Proyek 35 GW Sekarang


(AMS, Artikel)
MARI kita menengok sosok Rizal Ramli saat menjabat Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian pada era Presiden Gus Dur. Kala itu, sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli (RR) benar-benar menjalani kesibukan yang sangat padat serta melelahkan, dan tentunya penuh dengan tekanan dari segala penjuru.

Putaran waktu 24 jam sehari terasa tak cukup baginya, namun Rizal Ramli tak pernah mengeluh, bahkan Sabtu dan Minggu pun harus dimanfaatkan bersama stafnya untuk menuntaskan masalah demi masalah yang melilit di negeri ini.

Bagaima tidak, Rizal Ramli sangat menyadari tanggungjawabnya kepada Bangsa Indonesia yang kondisinya belum juga pulih setelah dihantam krisis ekonomi 1997/1998. Daya beli merosot lantaran rakyat kecil kian sulit menjangkau barang-barang kebutuhan pokoknya.

Dan Rizal Ramli merasa bertanggungjawab agar dapat mengatasi berbagai problem ekonomi yang sangat pelik, yang menuntut proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif. Dan itulah yang dilakukan oleh Rizal Ramli, meski harus berhadapan dengan berbagai ancaman serta teror dari pihak-pihak (sebut saja para mafia) yang berlawanan dengannya.

Tuesday, 12 April 2016

Menko Rizal Ramli Tak ingin Nelayan Terpuruk di Negeri Maritim, Ini Caranya!


(AMS, Artikel)
HARI Nelayan Nasional pada 6 April baru saja berlalu. Namun, sungguh begitu banyak harapan dan mimpi-mimpi indah para nelayan yang masih terombang-ambing diterpa ketidakpastian di negeri maritim ini.

Bahkan, dari data yang ada, jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 32,53 juta orang yang meski berhasil diturunkan tipis pada tahun 2011 menjadi 31,02 juta orang tersebut, namun ternyata jumlah penduduk miskin masih didominasi dari kalangan nelayan. Yakni terdapat 7,87 juta orang (nelayan) miskin, atau sekitar 25 persen dari total jumlah penduduk miskin tahun 2011 tersebut.

Tentu saja, angka kemiskinan yang didominasi dari kalangan nelayan tersebut sangatlah berbanding terbalik (ironi) dengan kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim. Dan salah satu penyebabnya ketika itu (tahun 2008-2009) menurut Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichin, adalah perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim. 

Thursday, 25 February 2016

Publik Kian Paham Soal Blok Masela: Di Darat Untungkan Rakyat, di Laut Kenyangkan Investor dan Asing


(AMS, Artikel)
TERKAIT proyek pembangunan Kilang LNG (Liquefied Natural Gas) Blok Masela, Johan Budi selaku Jurubicara Presiden menyatakan, Presiden Jokowi sejauh ini sudah mendengar berbagai masukan, dan sudah memahami argumen-argumen dari berbagai pihak, baik yang berpendapat membangun kilang di laut  (offshore) maupun membangun kilang di darat (onshore).

“Perhatian utama Presiden adalah bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku keseluruhan memperoleh manfaat secara maksimal, dari keberadaan proyek gas Masela tersebut. Tetapi tentu juga memberi manfaat yang maksimal bagi negara,” ujar Johan.

Jika benar apa yang dikemukakan Johan Budi, maka saat ini Presiden Jokowi seharusnya sudah bisa segera menetapkan satu pilihan sebagai keputusan, yakni memilih pembangunan Kilang gas Blok Masela dengan  metode onshore (di atas darat), bukan secara offshore (terapung di tengah laut). Mengapa?

Monday, 15 February 2016

Andai Aku Menteri Pertanian atau Perikanan, Petani dan Nelayan Pasti Kuberi Gaji

(AMS, Artikel)
DAHULU ketika masih kelas 5 Sekolah Dasar (SD), saya sangat gemar menanam bawang merah, lombok kecil, tomat, jagung, bahkan padi. Selain itu, saya juga memelihara berbagai jenis ikan di kolam yang saya buat sendiri. Semuanya kugarap di pekarangan rumah.

Sebelum tidur, biasanya pukul 20.00 hingga 21.30, dan juga sebelum ke sekolah setiap pagi sekitar pukul 5.00, saya rutin memeriksa perkembangan tanaman dan ikan-ikan tersebut. Hari minggu,  adalah waktu panjang yang kuhabiskan untuk berlama-lama dengan senang hati merawat tanaman serta ikan-ikan tersebut. Dan kegemaran ini berlangsung hingga kelas 2 SMP.

Kegemaranku itu membuat ayah dan ibuku banyak tersenyum dan geleng-geleng kepala. Bahkan pernah mereka bertanya sambil tertawa terbahak-bahak kepada saya, “sudah berapa ton hasil tanaman dan ikan-ikan kamu?”

Ayah ibuku memang wajar ketawa terbahak-bahak. Sebab, rumah kami hanyalah Perumnas tipe 30. Ada pekarangan samping ukurannya cuma sekitar 1 meter x 7 meter, dan pekarangan belakang hanya sekitar 3 meter x 5 meter.

Saturday, 6 February 2016

“Cita-cita” Presiden Jokowi Atasi Dwelling Time Akhirnya Lampaui Target Di Tangan Rizal Ramli


(AMS, Artikel)
MENGATASI masalah dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok boleh dikata adalah merupakan “cita-cita” Jokowi sejak awal. Disebut cita-cita karena sebulan sebelum dilantik sebagai presiden atau tepatnya Selasa, 23 September 2014, Jokowi telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan tersebut lalu mewanti-wanti kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat memangkas dwelling time.

Dwelling time adalah waktu yang dihitung sejak barang (peti-kemas) keluar dari kapal angkut hingga barang tersebut keluar kawasan pelabuhan.

Dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok saat itu adalah 7 hari. Dan kondisi tersebut menurut Jokowi harus bisa dipercepat dengan melakukan pembenahan manajemen pelabuhan supaya jalur distribusi barang tidak terganggu.

Sebab, katanya, pelabuhan merupakan jalur distribusi barang kebutuhan masyarakat. Jika jalur distribusi terganggu, harga barang bagi rakyat bisa naik. Kala itu, Jokowi pun menargetkan dwelling time harus dipangkas menjadi 4,7 hari.

Tuesday, 6 October 2015

Demi Berdikari dalam Ekonomi (Trisakti), Rizal Ramli Genjot Kelapa Sawit


(AMS, Artikel)
DATA BPS menunjukkan kontribusi Perkebunan tahun 2014 dalam PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sekitar 3,77 persen. Nilai ini sekaligus menempatkan Perkebunan pada urutan pertama di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Meski kontribusi bidang Perkebunan tersebut terbilang belum terlalu besar, namun subsektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor Industri, penyerap tenaga kerja, dan juga penghasil devisa.

Bahkan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini, perkebunan sebagai subsektor pertanian cukup kuat menghadapi guncangan ekonomi. Dengan kata lain, Perkebunan di negeri ini mampu diandalkan untuk memulihkan kelesuan perekonomian nasional, terutama Perkebunan Sawit.

Artinya, sejauh ini kelapa sawit adalah merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Wednesday, 30 September 2015

Ingin Sejahterakan Petani Garam, Rizal Ramli “Kepret” Importir dan “Begal” Garam


(AMS, Artikel)
SELAMA ini kegiatan impor garam dengan sistem kuota hanya membuat ekonomi petani garam sulit berkembang dan bahkan kerap merugi. Sedangkan pihak yang banyak menikmati keuntungan dari sistem kuota ini adalah para pengusaha pengimpor garam.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya sejumlah “begal”, seperti yang diungkap oleh Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli, yang menarik keuntungan dari kuota impor garam yang diberikan pemerintah selama ini. Rizal Ramli bahkan mengidentikan para begal tersebut seperti predator.

Bukan cuma itu, persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam tidak bisa dibangun secara sehat, sebab sistem kuota selama ini hanya dikuasai oleh sejumlah importir atau beberapa pengusaha garam kuota yang kerap berprilaku curang.

Sunday, 2 August 2015

Rizal Ramli Ajak Presiden Jokowi Ikuti Jejak Franklin Roosevelt


(AMS, Artikel)
DARI data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2015 hanya mengalami pertumbuhan 4,71 persen. Angka ini melambat jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama yang mencapai 5,14 persen.

Pemerintah pun berdiplomasi dan berkali-kali membantah, bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia terutama pada kuartal pertama tahun 2015 ini adalah disebabkan oleh pengaruh dan kondisi dari negara-negara lain alias dari luar negeri.

Menanggapai hal tersebut, DR. Rizal Ramli yang diwawancarai oleh salah satu stasiun TV menjelaskan, bahwa hal tersebut sebagian ada benarnya.

Tetapi Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu menyatakan ketidaksetujuannya jika pemerintah terus-terus menuding dan menyalahkan kondisi luar negeri sebagai akibat terjadinya kelambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Thursday, 26 March 2015

Belum Ada Sejarah Rizal Ramli Khianati Rakyat Karena Jabatan



(AMS, Opini)
BERBAGAI pandangan dan komentar bermunculan ketika Dr. Rizal Ramli tiba-tiba ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) baru di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS), Selasa (17/3/2015).

Ada banyak memang yang berpandangan optimis, namun sejumlah lainnya ada juga yang kuatir terhadap Rizal Ramli yang selama ini dikenal kritis, dan sebagai tokoh oposisi yang sering tampil berdiri paling depan membela kepentingan rakyat, dengan jabatannya tersebut jangan-jangan akan bungkam dan tak kritis lagi ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Monday, 9 February 2015

Pandangan Soal Proton dan Pengalaman Rizal Ramli Tangani Industri Pesawat Terbang Indonesia


(AMS, Reportase)
PROTON sebagai produsen mobil nasional made in Malaysia kini resmi “dirangkul” oleh Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dalam memproduksi mobil nasional (mobnas) Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya di negeri Jiran itu, Presiden RI Joko Widodo didampingi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menyaksikan langsung AM Hendropriyono selaku CEO PT Adiperkasa Citra Lestari melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Proton Malaysia, di Kuala Lumpur, Jumat (6/2/2015).

Dari situ, Presiden Jokowi pun mendapat kritik dan protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, terlepas dengan masalah Malaysia yang kerap membuat “ulah” dan memandang “rendah” Indonesia, Proton memang dinilai bukanlah pilihan tepat untuk membangkitkan semangat dan jiwa industri otomotif di tanah air.

Saturday, 24 January 2015

Menyakitkan! Subsidi untuk Rakyat Dicabut, BUMN Malah “Disubsidi”


(AMS, Reportase)
BUKA mata, buka hati, dan gunakan otak. Bahwa dengan tanpa ragu-ragu, pemerintah Jokowi-JK mencabut berbagai subsidi energi untuk rakyat (BBM, listrik, elpiji). Salah satu alasannya adalah karena diharapkan agar rakyat bisa keluar dari “zona nyaman”, alias tidak malas.

Namun aneh bin ajaibnya, di sisi lain pemerintah yang mengaku prorakyat di saat kampanyenya pada Pilpres kemarin itu, kini malah ingin memberikan “zona nyaman” kepada sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui suntikan subsidi (bail-out) sebesar Rp.72,97 Triliun. Woww... sungguh fantastis?!

Tuesday, 20 January 2015

Miris! Jokowi “Melindungi” Nilai Tukar Rupiah dengan Menambah Utang


(AMS, Reportase)
PASCA Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, nilai tukar rupiah terus melemah. Bahkan nilai tukar rupiah pernah hampir menyentuh Rp. 13.000 per Dolar AS, yakni pada Selasa (16/12/2014) menembus level Rp.12.937 per Dolar AS.

Ketika itu, Bank Indonesia pun dikabarkan melakukan intervensi. Sehingga nilai Rupiah pun sedikit menguat. Meski tidak jor-joran, namun intervensi tersebut dipastikan bisa membuat jumlah cadangan devisa (cadev) negara menjadi susut.

Menyikapi pelemahan nilai tukar Rupiah, Presiden Jokowi pun menggelar rapat terbatas bidang ekonomi. Ia menegaskan,  pelemahan Rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan.

Saturday, 3 January 2015

Soal BBM: Jokowi Bisa Hindari Galau dan Gaduh Andai Ikuti Gagasan Rizal Ramli


(AMS, Opini)
GALAU dan gaduh. Kata inilah mungkin yang tepat untuk melukiskan suasana hati serta pikiran yang sementara dialami oleh Presiden Jokowi, dan juga tentunya kondisi batin yang sedang dirasakan oleh rakyat.

Bagaimana tidak, belum sebulan dilantik jadi presiden, Jokowi tanpa “tengok kiri-kanan” sudah langsung menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.2.000 per liter. Lalu belum dua bulan kebijakan tersebut berjalan, Jokowi secara mendadak menurunkan harga BBM itu dari Rp. 8.500 untuk premium menjadi Rp.7.600 per liter, dan solar dari Rp.7.500 menjadi Rp.7.250 per liter.

Friday, 19 December 2014

Rizal Ramli Minta Pemerintah Bicara Jujur Soal Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia Saat ini


(AMS, Opini)
DALAM seminggu terakhir, stamina Rupiah melemas. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (16 Desember 2014) bahkan nyaris menyentuh level Rp.13.000 per Dolar AS.

Dan dalam kondisi rupiah yang sangat memprihatinkan seperti itu, pemerintah malah mengatakan fundamental ekonomi masih baik (sehat).

Padahal, menurut Dr. Rizal Ramli, nilai tukar Rupiah yang terus melemah dalam beberapa hari terakhir ini adalah akibat dari kurang sehatnya (tidak baiknya) fundamental ekonomi kita.

Dapat digambarkan secara sederhana, bahwa manusia bisa sakit karena lingkungannya kurang sehat. Begitu pun Rupiah sakit karena fundamental ekonomi kita kurang sehat.

Friday, 5 December 2014

Belum Kerja, Jokowi Sudah Main Kurangi Subsidi. Siapa yang Pemalas?

(AMS, opini)
PADA Pilpres 2014 kemarin, calon pasangan presiden Jokowi-JK benar-benar telah berhasil menjual tampang yang terlihat kerakyatan dengan 1001 macam janji-janji yang sangat pro-rakyat. Tetapi setelah terpilih, Jokowi-JK malah menjalankan kebijakan neoliberalisme yang utuh. Bahkan saat ini pemerintah cenderung menyalahkan dan menuduh rakyat macam-macam.

Menteri ESDM, misalnya. Ia menggambarkan, bahwa rakyat selama ini menjadi malas karena terlalu diberi kesenangan dan kenyamanan melalui subsidi BBM. Olehnya itu, katanya, pemerintah Jokowi-JK ingin mengeluarkan rakyat dari zona nyaman tersebut.

Thursday, 27 November 2014

Ini Kiat Gus Dur Bisa Kurangi ULN. Bagaimana Dengan Jokowi?


(AMS, opini)
MASING-MASING Presiden Republik Indonesia pastilah ada plus-minusnya. Namun fakta menunjukkan, bahwa hanya Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu mengurangi beban negara atas Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 9 Miliar US Dolar.
Hebatnya, Presiden Gus Dur bisa melakukan itu di kala sengatan krisis moneter masih terasa membekas (belum terlalu pulih), dan mampu dicapainya hanya dalam tempo yang sangat singkat, yakni hanya 21 bulan.
Andai saja tak dilengser dari kekuasaannya oleh sejumlah politikus rakus ketika itu, maka sangat diyakini Gus Dur mampu menuntaskan masalah ULN itu hingga berada di posisi nol. Dan ketika itulah Indonesia baru bisa dikatakan benar-benar mampu berdikari (berdiri di kaki sendiri) di bidang ekonomi. Dan kesejahteraan rakyat pun bisa betul-betul diwujudkan.
Sebagai kelanjutan dari artikel saya sebelumnya, berjudul: “Urusan Utang dan Negara: Masih Gus Dur yang Terbaik”, yang mendapat berbagai tanggapan di media sosial. Di antaranya meminta sedikit uraian tentang “jurus” atau kiat seperti apa yang telah dilakukan Gus Dur hingga mampu menurunkan ULN sebesar 9 Miliar US Dolar tersebut?
Maka melalui tulisan kali ini saya mencoba untuk menunjuk “satu kata kunci” yang membuat Presiden Gus Dur mampu mengurangi ULN tersebut, sekaligus mampu membentuk dan menata ekonomi ke arah yang lebih baik.
-----------------

BAHWA secara fisik, Gus Dur di zamannya memang diakui sulit melakukan blusukan seperti yang kerap dilakukan oleh Jokowi. Tetapi Gus Dur bisa lebih hebat dibanding 1001 model blusukan yang dilakukan oleh Jokowi atau dengan presiden lainnya.