(AMS, Artikel)
SELAMA ini kegiatan
impor garam dengan sistem kuota hanya membuat ekonomi petani garam sulit
berkembang dan bahkan kerap merugi. Sedangkan pihak yang banyak menikmati
keuntungan dari sistem kuota ini adalah para pengusaha pengimpor garam.
Kondisi ini kemudian
diperparah dengan adanya sejumlah “begal”, seperti yang diungkap oleh Menko
Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli, yang menarik keuntungan dari kuota
impor garam yang diberikan pemerintah selama ini. Rizal Ramli bahkan
mengidentikan para begal tersebut seperti predator.
Bukan cuma itu, persaingan
usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam tidak bisa dibangun
secara sehat, sebab sistem kuota selama ini hanya dikuasai oleh sejumlah
importir atau beberapa pengusaha garam kuota yang kerap berprilaku curang.
Juga selama berpuluh-puluh
tahun para petani garam selalu saja bernasib buruk, sedangkan para pengimpor dan
pengusaha garam kuota senantiasa merasa nyaman dan cukup sejahtera.
Sehingganya, dengan menyadari
begitu buruknya sistem kuota yang ujung-ujungnya cuma menguntungkan segelintir
oknum dan hanya merugikan petani garam, Rizal Ramli pun bergegas mengambil
sikap: mengepret para importir atau pengusaha garam kuota.
Yakni Rizal Ramli
bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, dan Menteri
Perdagangan, dalam sebuah rapat koordinasi, Senin (21/9/2015) di Kantor Menko Kemaritiman dan Sumberdaya, menyepakati
beberapa hal strategis. Salah satunya adalah mengubah sistem kuota menjadi
sistem tarif dalam kegiatan impor garam.
“Intinya kita harus
berikan keadilan sosial untuk seluruh rakyat petani garam, bukan untuk
pengimpor saja,” katanya.
![]() |
(Rapat Koordinasi membahas Tata Niaga Garam, dipimpin Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Senin (21/9/2015) di kantor Menko Kemaritiman. Sumber: eMaritim) |
Dengan mengganti sistem
kuota menjadi sistem tarif, menurut Rizal Ramli, para pedagang dan pengusaha
kuota garam akan merasa lesu dan tidak lagi begitu bergairah menggeluti bisnis
impor garam karena tidak dimanjakan lagi.
Artinya, Rizal Ramli
tetap mempersilakan untuk siapa saja yang ingin menjalani bisnis impor garam tetapi
dengan syarat dikenai tarif sebesar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saat
ini, katanya, tarif yang akan ditetapkan masih dalam perhitungan yakni sekitar
Rp.150 hingga Rp.200 per-kilogram.
Dan dari nilai tarif
itulah akan menjadi penerimaan buat negara. “Nantinya ada penerimanaan negara
dari (sistem) tarif ini, sehingga kami minta kepada Kementerian Keuangan supaya
penerimaan dari impor garam ini dipakai untuk membiayai program perbaikan garam
rakyat,” ungkap mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.
Dengan begitu, menurut
Rizal Ramli, penetapan sistem tarif ini akan mendatangkan keuntungan buat pemerintah
pada umumnya, dan juga bagi para petani garam lokal pada khususnya.
Sehingga, menurut Rizal
Ramli, perubahan sistem perdagangan garam dari kuota menjadi tarif akan
berdampak positif terhadap percepatan pembangunan industri garam nasional,
termasuk di dalamnya melindungi dan memberikan dukungan kepada para petani
garam agar dapat meningkatkan kualitas produksinya.
Mengenai hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti akan mendukung terobosan Rizal Ramli tersebut dengan menyiapkan
pemberian bantuan geomembrane kepada 35 ribu petani garam di 40 kabupaten/kota.
Sementara itu, Menteri
Perdagangan Thomas Lembong juga mengakui, bahwa selama ini terdapat praktik
tidak sehat dalam keberlangsungan perdagangan garam, dan ini menjadi salah satu
alasan para petani garam mengalami kerugian.
Sehingga itu
Kementerian Perdagangan menyatakan siap menyukseskan sistem tarif yang
disodorkan oleh Rizal Ramli. “Kami siap merombak tata niaga garam (dari kuota
ke tarif) supaya komoditas ini bebas dari praktik oligopoli yang menciptakan
masalah bagi harga maupun pasokan dalam negeri,” tegas Thomas Lembong.
Sedangkan Menteri
Perindustrian Saleh Husin juga mengaku setuju dengan gebrakan yang ditawarkan
oleh Menko Rizal Ramli. Ia mengungkapkan perubahan mekanisme impor tersebut
tidak akan mengganggu pasokan garam. Saleh Husin juga bahkan akan memastikan
kebutuhan garam industri tetap terpenuhi dengan membentuk sebuah tim gabungan.
“Nanti ada tim bersama
bagaimana memonitor agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya
industri tidak akan kekurangan bahan baku,” ujar Saleh.
Tim tersebut, kata
Saleh, akan beranggotakan tenaga ahli dari kepolisian dan tiga kementerian yang
mengurusi garam secara langsung, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tim gabungan itu
bertugas untuk memperkirakan konsumsi garam, produksi garam, dan kebutuhan impor
garam khususnya kebutuhan garam industri, serta kebijakan harga garam sampai
dengan mengawasi realisasi impor garam agar tidak merugikan para petani garam.
Intinya, dalam hal ini
Rizal Ramli bertekad agar seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh negeri ini
dapat dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia secara
mandiri.