(AMS, Artikel)
SEBAGUS dan secanggih apapun sistem yang diterapkan dalam pemerintahan, dipastikan tidak akan bisa menghasilkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, yakni ketika di dalam pemerintahan masih bercokol sejumlah pejabat kotor.
Atau seberapa pun besar dan banyaknya anggaran negara untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, maka tidak akan mampu membuat rakyat jadi sejahtera.
Sebab semakin banyak anggaran, maka membuat pejabat kotor malah makin kehausan dan ngiler mencari segala cara agar dapat lebih dulu menyedot anggaran tersebut dengan cara KKN.
Pola KKN yang dijalankan oleh para pejabat kotor ini cukup canggih dan cantik. Misalnya, dengan menerbitkan kebijakan yang seolah-olah untuk kepentingan rakyat, namun sesungguhnya di dalam kebijakan tersebut terselip kepentingan bisnis (pribadi), minimal mendapat fee ketika kebijakan tersebut berhasil dijalankan.
Dan salah satunya, pola inilah yang kini giat diperangi dan dikepret oleh Menko Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli. Namun persoalannya sekarang adalah, apakah Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bisa kompak untuk mendukung dan menindaklanjuti hal-hal yang telah dikepret oleh Rizal Ramli tersebut?
Jika tidak, maka bisa dipastikan anggaran negara akan selamanya menjadi santapan empuk bagi para pejabat pemuja KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Akibatnya, ekonomi bangsa takkan pernah bisa meroket, sebab anggaran negara lebih dulu ditilep oleh para pejabat kotor (KKN).
Anehnya, segelintir pihak malah menyebut Rizal Ramli hanya membuat gaduh, dan hanya bisa ngomong tanpa ada solusi.
Tipe pihak-pihak yang menilai Rizal Ramli seperti ini cuma ada dua kemungkinan. Yakni, pertama adalah pihak sinis yang merasa terganggu karena sebagai pemuja dan penikmat KKN. Sehingga pihak ini dipastikan melakukan perlawanan dengan menempuh berbagai cara, termasuk cara-cara licik agar Rizal Ramli tersingkir.
Tipe pihak seperti ini bisa merasa leluasa melakukan perlawanan, sebab mudah ditebak karena mengandalkan kekuatan yang memiliki kedudukan jabatan lebih tinggi di atas dari Rizal Ramli. Pernah dengar atau membaca statement sinis dari Sofjan Wanandi, atau dengan lontaran kasar dari Jubir Wapres (JK) pada suatu acara di salah satu stasiun TV?? Seperti itulah kiranya keleluasaan perlawanan pihak ini.
Dan kedua, adalah pihak yang tidak mengerti bahwa Rizal Ramli sebagai Menko, salah satunya dalam hal ini, hanya laksana penunjuk jalan yang telah menunjukkan arah dengan tegas ke mana jalan tepat yang harus ditempuh oleh presiden sebagai pengambil keputusan. Jadi, solusinya ada di tangan Presiden!
Olehnya itu, pihak-pihak yang sering menyebut kepretan Rizal Ramli hanya ngomong doang tanpa ada solusi, itu sangatlah keliru.
Sebab, semua yang menjadi kepretan Rizal Ramli itu sebetulnya adalah merupakan poin yang mengandung tawaran solusi guna mengatasi masalah yang selama ini dihadapi oleh bangsa ini, sekaligus sebagai upaya menuju perubahan yang sama diharapkan. Hanya saja, untuk merealisasikannya tentulah sangat diperlukan keberpihakan presiden.
Tuntutan untuk melakukan perubahan sesungguhnya merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, dari rezim ke rezim persekongkolan sejumlah pejabat negara dalam melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah sangat lama berlangsung dan terjalin hingga menguasai negeri ini. Olehnya itu, rakyat pun pasti sudah lama mendambakan adanya sosok pejabat yang bisa berani tampil sebagai pendobrak untuk membersihkan budaya KKN tersebut.
Dan Presiden Jokowi nampaknya sangat memahami tuntutan rakyat tersebut, dengan pertimbangan bahwa sosok yang bisa membantu mewujudkan tuntutan rakyat itu adalah hanya sosok yang berasal dari non-partisan (tak memihak pada partai tertentu).
Tuntutan untuk melakukan perubahan sesungguhnya merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, dari rezim ke rezim persekongkolan sejumlah pejabat negara dalam melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah sangat lama berlangsung dan terjalin hingga menguasai negeri ini. Olehnya itu, rakyat pun pasti sudah lama mendambakan adanya sosok pejabat yang bisa berani tampil sebagai pendobrak untuk membersihkan budaya KKN tersebut.
Dan Presiden Jokowi nampaknya sangat memahami tuntutan rakyat tersebut, dengan pertimbangan bahwa sosok yang bisa membantu mewujudkan tuntutan rakyat itu adalah hanya sosok yang berasal dari non-partisan (tak memihak pada partai tertentu).
Sehingganya, dengan penuh kesadaran tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak mana pun kecuali murni mendengar aspirasi dari rakyat, maka Presiden Jokowi pun akhirnya menggaet Rizal Ramli ke dalam Kabinet Kerja sebagai salah satu Menko agar dapat menjadi menteri terdepan sekaligus “penyerang utama” atau striker.
Sebab, dengan posisi Rizal Ramli seperti itu, Presiden Jokowi tentu merasa lebih yakin mampu membawa Indonesia menjadi negara yang benar-benar HEBAT dengan kemandiriannya, yang tidak diinjak-injak oleh bangsa asing, paling tidak bisa memperbaiki sistem yang telah terlanjur dirusak oleh pejabat-pejabat bermental perampok. Semoga!
Sebab, dengan posisi Rizal Ramli seperti itu, Presiden Jokowi tentu merasa lebih yakin mampu membawa Indonesia menjadi negara yang benar-benar HEBAT dengan kemandiriannya, yang tidak diinjak-injak oleh bangsa asing, paling tidak bisa memperbaiki sistem yang telah terlanjur dirusak oleh pejabat-pejabat bermental perampok. Semoga!
