Sekalian Aja Harga BBM Dinaikin Rp 1 Juta per Liter, Biar Rakyat Miskin Benar-benar Cepat Berkurang Alias Mampus!

(AMS, Opini)

TENTANG kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, adalah salah satu contoh pejabat yang punya pola pikir terbalik dan boleh dikata sangat menyesatkan.

Bahkan dengan statementnya seputar kenaikan harga BBM tersebut membuat semua orang spontan berkata: “Whaaaaattt.....? Menteri ini bodoh apa gila?"

Ia meyakini bahwa dengan kenaikan harga BBM dipastikan mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan.

Ini Kiat Gus Dur Bisa Kurangi ULN. Bagaimana Dengan Jokowi?

(AMS, opini)

MASING-MASING Presiden Republik Indonesia pastilah ada plus-minusnya. Namun fakta menunjukkan, bahwa hanya Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu mengurangi beban negara atas Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 9 Miliar US Dolar.

Hebatnya, Presiden Gus Dur bisa melakukan itu di kala sengatan krisis moneter masih terasa membekas (belum terlalu pulih), dan mampu dicapainya hanya dalam tempo yang sangat singkat, yakni hanya 21 bulan.

Andai saja tak dilengser dari kekuasaannya oleh sejumlah politikus rakus ketika itu, maka sangat diyakini Gus Dur mampu menuntaskan masalah ULN itu hingga berada di posisi nol. Dan ketika itulah Indonesia baru bisa dikatakan benar-benar mampu berdikari (berdiri di kaki sendiri) di bidang ekonomi. Dan kesejahteraan rakyat pun bisa betul-betul diwujudkan.

Sebagai kelanjutan dari artikel saya sebelumnya, berjudul: “Urusan Utang dan Negara: Masih Gus Dur yang Terbaik”, yang mendapat berbagai tanggapan di media sosial. Di antaranya meminta sedikit uraian tentang “jurus” atau kiat seperti apa yang telah dilakukan Gus Dur hingga mampu menurunkan ULN sebesar 9 Miliar US Dolar tersebut?

Maka melalui tulisan kali ini saya mencoba untuk menunjuk “satu kata kunci” yang membuat Presiden Gus Dur mampu mengurangi ULN tersebut, sekaligus mampu membentuk dan menata ekonomi ke arah yang lebih baik.

-----------------

BAHWA secara fisik, Gus Dur di zamannya memang diakui sulit melakukan blusukan seperti yang kerap dilakukan oleh Jokowi. Tetapi Gus Dur bisa lebih hebat dibanding 1001 model blusukan yang dilakukan oleh Jokowi atau dengan presiden lainnya.

Urusan Utang dan Negara: Masih Gus Dur yang Terbaik

(AMS, Opini)

SUNGGUH, Indonesia hampir saja menjadi bangsa dan negara besar yang benar-benar bisa “bercahaya” dan berdikari di bidang ekonomi. Yakni ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden ke-4 di negeri ini. Ketika itu, Gus Dur mampu mengurangi beban Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 9 Miliar US Dolar.

Gus Dur sungguh luar biasa. Sebab, sepanjang sejarah Indonesia, hanya Gus Dur yang mampu menurunkan jumlah utang luar negeri secara signifikan dalam waktu singkat, yakni hanya dengan waktu 1,9 tahun sebagai presiden. Sebelumnya,  Presiden BJ. Habibie juga berhasil menurunkan ULN sebesar 3 Miliar US Dolar dengan masa jabatan 1,5 tahun.

Jokowi-JK Pemalas dan Culas? Lawan!

(AMS, opini)

SELAKU salah seorang presidium di MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia) sekaligus aktivis penegak kedaulatan, saya pernah menyuarakan dan menyerukan kepada kawan-kawan seperjuangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MKRI tahun 2013. Bahwa kita saat ini sedang dipimpin oleh pemerintah yang pemalas dan culas. Kita harus bangkit dan melawan pemerintah seperti ini, yakni dengan berusaha mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila yang murni lalu melaksanakannya secara konsekuen!!!

Pemerintah pemalas dan culas adalah tipe pemerintah yang di satu sisi hanya membuat rakyat miskin jadi makin lemas karena merasa telah tertipu dengan janji-janji manis pemerintah saat kampanye dulu, dan di sisi lain hanya membuat seluruh kelompok mafia (mafia migas, hukum, pajak, mafia proyek fisik, dsb) makin subur dan kaya raya. Sungguh, kondisi seperti itu membuat rakyat semakin terlunta-lunta bagai anak ayam yang kehilangan induk.

Karena Seenaknya Offside, “Kartu Merah” Menanti Jokowi-JK

(AMS, opini)

BELUM sebulan dilantik sebagai pasangan presiden terpilih di negara (Indonesia) yang menganut sistem demokrasi ini, Jokowi-JK dinilai sudah melakukan sejumlah “offside” (pelanggaran).

Mengadakan tiga kartu, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera, dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah hal-hal yang sangat patut dinilai sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Jokowi-JK. Sebab, kesemua itu dilakukannya tanpa dilandasi dengan aturan yang jelas serta diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan DPR.

JK Sesat Pikir dan Malas Bila Paksakan Harga BBM Naik

(AMS, Opini)

DALAM benak Jokowi-JK, subsidi BBM harus dicabut karena membuat pemerintah tak punya daya dalam keuangan. Dari anggaran subsidi BBM yang dicabut tersebut, sebagian besarnya akan dialihkan ke kegiatan pembangunan fisik atau infrastruktur lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemerintah Jokowi-JK untuk segera selesai di antaranya adalah, tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi dan Trans Papua. Juga termasuk ide tol laut, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dan lain-lain seperti pengerjaan sejumlah proyek pembangkit listrik.

“Sebagian dari subsidi BBM akan diarahkan pada infrastruktur. Sebab kita akan mengejar infrastruktur dan secepatnya diselesaikan,” ungkap Presiden Jokowi.

Soal BBM: Pak JK, “Sakitnya Tuh di Sini!”

(AMS, Opini)
PEMERINTAH, terutama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menyuarakan secara lantang keinginannya untuk segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Akibat dari rencana kenaikan harga BBM tersebut membuat masyarakat tiba-tiba panik, dan antrian kendaraan di SPBU pun mendadak terlihat di berbagai daerah yang kemudian memicu terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Meski aksi penolakan keras dari kalangan mahasiswa mulai digelar di berbagai daerah, terutama di Makassar, namun unjuk-rasa tersebut nampaknya tidak akan membuat surut “nafsu” JK untuk segera menaikkan harga BBM.

Menteri PPN Tertarik Ingin Agendakan Ide Subsidi BBM Rizal Ramli

(AMS, Reportase)

MENTERI Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, berencana dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat dengan sejumlah menteri untuk membicarakan dan membahas seputar masalah Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk di dalamnya akan dibahas ide dan gagasan cerdas dari Rizal Ramli tentang jalan tengah sebagai solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan subsidi BBM.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Menteri PPN, Andrinof Chaniago, dalam acara “Economic Challenges” bertajuk: “Prioritas Pembangunan Jokowi-JK”, di MetroTV, Senin malam (10/11/2014).

Ini “Subsidi BBM yang Pas” Menurut SBY?

(AMS, reportase)
PEMERINTAH setidaknya menghabiskan anggaran negara sekitar Rp350 hingga Rp400 Triliun setiap tahunnya hanya untuk subsidi energi, yakni subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik.

Sayangnya, selama ini subsidi energi tersebut (khususnya BBM) tidaklah tepat sasaran. Artinya, subsidi yang sedianya diarahkan untuk masyarakat bawah (golongan miskin) itu ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era Presiden SBY, Jero Wacik mengaku pernah meneliti, bahwa subsidi energi seperti BBM sebanyak 77 persen dinikmati masyarakat menengah ke atas dan kaya.

Menteri ESDM Pertahankan “Sarang Mafia Migas”. Rizal Ramli: Itu Konyol

(AMS, Reportase)

PERTAMINA Energy Trading Limited (Petral) adalah merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (100 persen saham Petral milik Pertamina). Keberadaan Petral yang bermarkas di Singapura dimaksudkan untuk melakukan kegiatan jual-beli minyak. Petral membeli minyak dari mana saja, selanjutnya akan di jual ke PT. Pertamina.

Singapura sengaja dipilih sebagai lokasi keberadaan Petral adalah karena selain memang merupakan pusat trading penjualan minyak dan gas bumi secara internasional, Singapura juga adalah negara yang menerapkan bebas pajak. Artinya, setiap proses atau transaksi jual-beli minyak di Singapura tidaklah dikenakan pajak.

Meski demikian, sebetulnya masih sangat menguntungkan jika Petral ditempatkan di Indonesia, --atau kalau tidak--, sekalian dibubarkan saja! Kenapa?

Membayangkan Betapa Bersih dan Hebatnya Jokowi Tanpa JK

(AMS, Opini)

SAH-SAH saja, dan siapa pun bisa untuk menjadi presiden maupun wakil presiden, silakan! Dan saya bersama teman-teman seperjuangan adalah termasuk pihak yang akan mendukung lahir-bathin apabila yang bersangkutan benar-benar serius mengabdikan dirinya sebagai pemimpin bangsa untuk kemajuan negeri ini, bukan untuk menyedot dan melahap dengan leluasa anggaran serta kekayaan di negara ini bersama kelompok (politik dan bisnisnya, juga dengan asing) secara serakah.

---------------------

MESKI Jusuf Kalla (JK) sudah dilantik sebagai Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Jokowi, namun jujur, hingga detik ini saya masih tak habis pikir dengan sosok pengusaha yang satu ini. Bahwa setelah gagal mewujudkan mimpinya menjadi presiden 2009, JK malah tiba-tiba kembali tampil bersaing sebagai Cawapres pada Pilpres 2014 kemarin. Padahal hampir semua kalangan tahu, JK sesungguhnya bukanlah satu-satunya pilihan tepat untuk dijadikan pendamping Jokowi. Bahkan boleh jadi, JK justru akan menjadi masalah besar buat Jokowi.