DULU, Wapres Jusuf Kalla (JK) sangat membenci sikap Rizal
Ramli selaku Menko yang kerap melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah.
Sampai-sampai JK memandang Rizal Ramli di dalam kabinet adalah menteri gaduh.
Padahal publik sangat paham, bahwa JK berpandangan
miring seperti itu, karena sesungguhnya ia termasuk pihak yang sangat merasa tidak
nyaman dengan keberadaan Rizal Ramli di dalam Kabinet Kerja.
Pasalnya, kebijakan pemerintah yang dikritisi Rizal
Ramli sebagian besar diduga kuat adalah menyangkut kepentingan bisnis perusahaan
keluarga dan kolega JK. Misalnya, terkait proyek listrik, migas, dan lain
sebagainya.
Dugaan tersebut menjadi semakin jelas, yakni di saat Rizal Ramli berusaha memberi masukan bahwa proyek listrik 35 ribu MW adalah
target yang sangat ambisius dan tidak realistis, JK malah nampak tersinggung lalu buru-buru “menyerang” dan
menyindir Rizal Ramli sebagai menteri yang kurang akal.
HINGGA saat ini, dari 10 partai politik (parpol) yang mengisi
kursi di DPRD DKI Jakarta, baru 4 parpol yang telah menunjuk sosok calon
gubernur yang akan dimajukan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Yakni, Gerindra
yang mengusung Sandiaga Uno. Sedangkan Partai Golkar, Hanura dan Nasdem
berkoalisi mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Status Sandiaga sebagai calon gubernur masih belum
aman. Sebab, Gerindra yang memiliki 15 kursi masih harus mencari parpol lain
untuk memenuhi syarat usung pasangan calon sebesar 20% atau 22 kursi.
Sampai itu, Sandiaga sepantasnya harus terus
“menjelajah” agar bisa “membujuk” parpol lainnya untuk dapat bergabung dengan partai
yang pernah ditumpangi oleh Ahok pada Pilkada DKI 2012 silam itu.
Artinya, jika saat ini Sandiaga masih harus terlihat
berusaha mencari parpol lain untuk pemenuhan syarat usung tersebut, maka tentu
itu adalah hal yang wajar.
Lalu bagaimana dengan Ahok yang meski sudah diusung
oleh Hanura (10 kursi), Golkar (9 kursi) serta Nasdem (5 kursi), ditambah
Teman-Ahok, dan bahkan oleh sebuah lembaga survei sudah sesumbar menelorkan
Ahok sebagai calon dengan elektabilitas yang paling tinggi. Tetapi kok sampai saat ini Ahok sepertinya juga
terus “mengemis” dukungan dari PDI-P dan sejumlah parpol lainnya? Ada apa?
Bukankah seharusnya Ahok tenang-tenang saja karena dukungan sudah aman?
SOSOK Ahok kini makin gencar ditolak oleh warga dari
berbagai penjuru kalangan, bukan hanya warga dari berbagai lapisan dan elemen
masyarakat lainnya, namun sebagian besar elit-elit parpol (di luar parpol
pendukungnya) juga dengan sangat tegas menyatakan menolak dan mengajak warga
untuk tidak memilih Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Penolakan warga terhadap Ahok sebetulnya sudah
berlangsung beberapa bulan terakhir ini. Ada yang menyiapkan batu untuk
mengusir Ahok bila berani berkunjung di daerah mereka. Ada juga yang
terang-terangan membentangkan spanduk
penolakan terhadap Ahok beserta komunitas “teman Ahok”.
Parahnya, bukannya mencoba mengambil hati para warga
tersebut, Ahok malah makin memperlihatkan keangkuhan dan arogansinya, sehingga
warga pun makin bertambah gencar menolak gubernur “estafet” DKI tersebut.
Sehingganya, pada Jumat (10 Juni 2016) RT/RW
se-Jakarta pun kemudian membentuk Forum RT/RW. Forum ini mendeklarasikan Ahok
sebagai musuh warga DKI Jakarta (RT/RW) karena sangat nampak kebijakan-kebijakannya
banyak menyakiti rakyat kecil. “Kita ini satu visi, artinya menolak Ahok untuk
menjadi Gubernur DKI lagi,” ujar
Lukman Hakim selaku Sekjen Forum RT/RW.
PARA kolonialis (penjajah) yang pernah melakukan
penindasan dan pembunuhan kepada rakyat pribumi di Indonesia di masa silam, saat ini bisa saja
menilai dan berkata, bahwa semua anak-anak serta cucu-cucu pejuang pergerakan
dan kemerdekaan Indonesia harusnya berterima kasih kepada kami (penjajah).
Para penjajah tentu saja akan menganggap, bahwa semua
anak-anak dan cucu-cucu para pejuang itu tidak akan bisa mengadakan upacara kehormatan
(ziarah) nasional sekaligus renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP),
apabila tidak dilakukan penindasan (pembunuhan) di bumi pertiwi ini.
“Kalau dulu enggak saya tindas (bunuh) para pejuang
negeri ini, enggak ada tempat buat anak-anak bangsa yang hidup saat ini untuk
melaksanakan upacara kehormatan (ziarah) pada HUT Kemerdekaan mereka,” demikian
paling tidak ungkapan yang bisa dilontarkan oleh kaum kolonialis angkuh yang
tak ingin disalahkan atas penindasan yang dilakukannya.
PADA Senin15
Agustus 2016 kemarin, Archandra Tahar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai
Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi. Padahal, ia baru saja dilantik pada Rabu (27
Juli 2016).
Itu artinya, usia Archandra Tahar baru saja memasuki
19 hari selaku Menteri ESDM. Sungguh usia jabatan menteri paling pendek sepanjang
sejarah di Indonesia, namun sekaligus usia terpanjang (71 tahun) sejak
Indonesia Merdeka, baru pertama kali ini terjadi seorang pemegang status WNA
berhasil lolos (tercatat) sebagai menteri dalam kabinet di Pemerintahan.
Dan memang, satu-satunya alasan Presiden Jokowi
melakukan pemberhentian tersebut, adalah karena secara meyakinkan Archandra berstatus
kewarga-negaraan ganda, alias tercatat sebagai WNA (Warga Negara Asing) Amerika
Serikat.
Namun meski begitu, publik tetap memandang, bahwa
Presiden Jokowi kembali melakukan ketidakbecusan (keteledoran), dan ini tidak
bisa dianggap remeh dengan mengemukakan alasan kecolongan atau kekhilafan.
Sebab, keteledoran dan ketidakbecusan bukan hanya sekali dilakukan oleh Jokowi
selaku Presiden. Dan ini bukan hanya amat memalukan, tetapi juga sangat
berbahaya.
Dan jika ada survei yang menyebutkan bahwa saat ini
tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat meningkat terhadap presiden Jokowi, itu
sudah pasti survei yang dilakukan di negeri dongeng.
MESKI kemunculannyadi
bursa calon Gubernur DKI Jakarta sudah di jelang detik-detik terakhir, namun
nama Rizal Ramli hingga saat ini masih terus disuarakan serta makin menggema di
seluruh lapisan masyarakat.
Bahkan gelombang aspirasi dan dukungan pun terus berdatangan
dari bawah secara nyaring dan terang benderang. Selain meminta Rizal Ramli agar
segera maju bertarung pada Pilkada DKI Jakarta, mereka juga meminta
parpol-parpol agar dapat membuktikan diri sebagai “pihak yang pro-rakyat”
dengan segera mengusung Rizal Ramli sebagai cagub DKI yang muncul secara murni
dari kalangan bawah.
Mereka yakin, Rizal Ramli adalah tokoh kerakyatan yang
selama ini amat dinanti-nantikan, sehingga paling cocok memimpin DKI Jakarta yang
memiliki masyarakat multikultur dari berbagai golongan.
SEBELUM terjadi perombakan Kabinet Kerja Jilid 2, Warga DKI
Jakarta (terutama kalangan menengah ke bawah) masih “meraba-raba” siapa-siapa figur
yang layak mereka dukung untuk dipilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Namun sesaat setelah Jokowi mencopot Rizal Ramli pada
reshuffle Kabinet Jilid 2, maka sebagian besar warga DKI Jakarta pun berbondong-bondong
menyuarakan dukungannya kepada Rizal Ramli untuk dimajukan sebagai calon Gubernur
DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang.
Mereka meyakini, bahwa hanya sosok Rizal Ramli yang paling
cocok memimpin DKI Jakarta. Sebab, sebagai ibukota negara, Jakarta punya masyarakat
multikultur yang terdiri banyak golongan, sehingga Rizal Ramli yang dianggap
sebagai “titisan” Gus Dur sebagai penganut pluralisme itupun tentu sangat layak dipilih
menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pluralisme adalah sebuah kerangka atau keadaan masyarakat
majemuk (secara sosial dan politik) yang di dalamnya terdapat interaksi semua
kelompok yang mengutamakan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama
lain. Mereka hidup berdampingan secara damai (koeksistensi) tanpa menumpahkan
air-mata dan tanpa konflik asimilasi. Sehingga itu kaum Pluralisme adalah kaum
yang sangat tegas menolak praktik dan cara-cara penindasan di dalam seluruh
lapisan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Dan itulah yang menjelaskan mengapa Rizal Ramli di
mana saja kerap “berteriak” ketika melihat dan menemui indikasi “penindasan”. Bukankah korupsi, kolusi, nepotisme, pejabat kongkalikong, otoriter, dan lain sebagainya
adalah termasuk penindasan?
“RIZAL Ramli adalah salah satu sosok penghalang terbesar yang tak pernah berhenti melawan pemerintah yang banyak berpihak dan melindungi kita.”
Kira-kira begitulah ungkapan dan pandangan secara turun-temurun di lingkungan para mafia (seperti mafia Berkeley, Pengpeng, mafia beras, mafia migas, mafia reklamasi, dsb) juga dengan para politikus busuk beserta para begundalnya terhadap diri Rizal Ramli.
Yaaa...., para pejabat “banditlah” yang sangat kekenyangan di negeri ini. Mereka saling “menyuapi” dengan para mafia, politisi busuk serta para begundalnya. Dan ketahuilah, itu sudah berlangsung sejak dulu.
Sementara jeritan dan tangisan kesengsaraan si miskin di emperan-emperan toko, juga dari balik gubuk kumuh dan tembok-tembok rapuh perumahan kredit (kontrakan), hingga kini nyatanya masih terus meraung-raung. Mereka dikejar-kejar, digusur, tanah dan lahan mereka dirampas paksa di negerinya sendiri tanpa diberikan kompensasi yang sesuai.
SEPANJANG zaman penjajahan di negeri yang kita cintai ini, penindasan
dan kekejaman kaum imperialis sungguh sangat menyayat hati dan membuat rakyat harus
menderita di negerinya sendiri. Dan, ketika muncul pergerakan yang digerakkan
oleh seorang pejuang, maka para pemimpin penjajah di saat itu pun (kompeni,
misalnya) langsung murka: “verdomme...”,
dan menuding para pejuang kita itu sebagai tukang gaduh.
Tjut Njak Dhien, Tuanku Imam Bonjol, Sultan
Hasanuddin,Pangeran Diponegoro, Pattimura,
Antasari, Jenderal Sudirman, Sam Ratulangi, I Gusti Ngurah Rai, Marthen Indey, dan
semua pahlawan kita di nusantara ini ketika melakukan perlawanan dan perjuangan
guna membela hak-hak rakyat tertindas pasti diteriakin: “Tukang Gaduh” oleh
para kompeni.
Kisah “tukang gaduh” di mata kompeni juga diceritakan
dalam legenda “si Jampang dan si Pitung”. Dua pendekar silat sang pembela
rakyat itu sangat membuat kompeni geram karena dianggap sering membuat
kegaduhan.
Padahal, tudingan para penjajah (kompeni) yang
menyebut pejuang-pejuang kita sebagai “tukang gaduh” itu sesungguhnya adalah
sebuah ekspresi para penjajah (penindas) karena merasa kenyamanannya telah
diganggu oleh para pejuang kita.
SUASANA batin sebagian besar rakyat Indonesia sampai saat ini
masih terkoyak sejak mengetahui Rizal Ramli yang selama ini menjadi “mata, telinga
dan mulut” rakyat di dalam pemerintahan, tiba-tiba dicopot dari kabinet oleh
Jokowi selaku presiden melalui reshuffle Kabinet Jilid 2, Rabu (27/7/2016).
Sebelumnya, isu reshuffle jilid 2 ini memang sudah
menggelinding awal tahun 2016 lalu, namun rakyat kalangan bawah percaya bahwa
Presiden Jokowi tidak mungkin mencopot menteri yang punya integritas tinggi dan
daya keberpihakan rakyat yang sangat besar seperti Rizal Ramli.
Namun sayang sejuta sayang, Rizal Ramli yang dikenal sejak
dulu sebagai pejuang pembela hak-hak rakyat kalangan bawah, dan sosok
anti-korupsi yang sangat tegas melawan siapa saja yang diniliainya bisa
merugikan keuangan negara, juga dikenal sebagai sosok yang senantiasa mengangkat
kemulian dan derajat bangsa Indonesia (melawan kesewenang-wenangan asing dan
aseng), malah dicopot oleh Jokowi --yang katanya—presiden wong cilik itu.
Alasan Jokowi yang beredar, bahwa Rizal Ramli kerap
membuat gaduh atau keributan di dalam kabinet.
Lalu kegaduhan dan keributan macam apa yang dimaksud
oleh Jokowi selaku presiden yang mengaku mengusung cita-cita Trisakti bung
Karno itu?
Mari kita tengok hubungan antara kegaduhan yang dimaksud
oleh Jokowi itu dengan jiwa (cita-cita) yang dikehendaki oleh Trisakti. Apakah
memang kegaduhan itu bertentangan dengan Trisakti, atau Jokowi yang malah
bertentangan dengan Trisakti (BERDAULAT dalam bidang politik; BERDIKARI dalam
bidang ekonomi; dan BERKEPRIBADIAN dalam kebudayaan)?
KETIKA mengetahui Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang sekaligus juga selaku Ketua Komite Gabungan Reklamasi Jakarta Utara mengeluarkan Rekomendasi penghentian Reklamasi Pulau G, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta bukannya menemui Komite Gabungan tersebut, tetapi malah langsung ke Istana Negara untuk “mengadukan” Komite Gabungan ke Presiden Jokowi.
Sikap Ahok yang langsung "main lapor" ke Presiden inilah yang kemudian dinilai oleh Rizal Ramli bahwa Ahok “Cengeng”.
Rizal Ramli bahkan mengaku bingung terhadap sikap Ahok yang lebih ngotot membela kepentingan pihak pengembang daripada membela kepentingan rakyat (warganya).
Hal ini pula yang kemudian membuat Rizal Ramli menyentil Ahok dengan pertanyaan: “Ahok itu Gubernur DKI Jakarta atau Karyawan Pengembang?”
Dan di bawah ini adalah video yang pernah ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta tentang Ahok yang membantah dirinya disebut Cengeng, namun mengakui bahwa dirinya (Ahok) memang telah menemui Presiden Jokowi terkait rekomendasi dari Komite Gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G.
Dalam video tersebut dapat dilihat bagaimana gaya komunikasi seorang Gubernur seperti Ahok di hadapan publik yang menyampaikan "petikan" pertemuannya dengan Presiden Jokowi: “.... Apa benar Menko LOE ngomong bahwa Keppres KAMU kalah sama Menko...” lontar Ahok kepada Presiden Jokowi seraya 'memperagakan' pertanyaan tersebut di hadapan media.
Dan andai pada akhirnya Presiden Jokowi ternyata "berpihak" kepada Ahok terhadap masalah reklamasi tersebut, maka dapat dipastikan rakyat pun akan ikut bertanya kepada Presiden Jokowi yang mirip-mirip dengan pertanyaan yang dilontarkan ahok seperti di atas: “...Apa benar LOE (Presiden Jokowi) kalah sama gubernur kamu ...???”
Semoga Ahok bisa lebih mampu menggunakan diksi yang pantas dalam setiap gaya komunikasinya di hadapan publik yang dapat mencerminkannya sebagai pejabat negara yang patut dicontoh, bukan sebagai preman yang tak mampu mengendalikan tutur katanya ketika sedang mabuk di pinggir jalan.
JOKO Widodo (Jokowi) sesungguhnya adalah seorang
presiden yang sangat memimpikan terwujudnya perubahan positif yang besar di
negeri ini. Buktinya, ia sejak awal telah memilih dan bertekad untuk
menjalankan “Revolusi Mental”, terutama di lingkungan pemerintahan dan juga di
dunia pendidikan.
Sayangnya, sampai hari ini mimpi Presiden Jokowi
tersebut masih sangat sulit untuk dapat diwujudkan. Lihat saja, di lingkungan
pemerintahan hingga hari inipun masih saja terlihat adanya sebagian besar
pejabat yang bermental “raja”, bermental “bisnis”, dan bermental “manis kata”.
Disebut bermental “raja” karena sebagian besar pejabat
negara saat ini masih bertindak seolah-olah sebagai raja yang harus mendapat
pelayanan penuh dari negara dan rakyat.
Disebut bermental “bisnis”, karena saat ini masih saja
ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya sebagai kesempatan untuk membesarkan bisnisnya demi meraup keuntungan
yang sebesar-besarnya dari negara.
Sedangkan disebut bermental “manis kata”, karena masih
saja ada pejabat negara yang saat ini tahu dengan banyaknya situasi dan kondisi
buruk yang bermunculan dalam ruang lingkup tugasnya namun hanya pandai
“bermanis” kata, --dulu dikenal dengan istilah “ABS: Asal Bapak Senang”.
PADA artikel saya sebelumnya, berjudul: “Virus yang Melumpuhkan Demokrasi dan Bangsa itu Bernama Pengpeng (Penguasa-Pengusaha)”, --terdapat pandangan seorang pemenang nobel ekonomi, Mancur Olson, yang menekankan pandangannya, bahwa satu faktor utama penyebab kehancuran suatu bangsa adalah karena adanya gangguan koalisi pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam sistem kelembagaan negara.
Cukup sederhana untuk memahami pandangan Mancur Olson tersebut. Yakni, bahwa proses kehancuran suatu bangsa itu akan sangat diwarnai dengan situasi munculnya banyak kebijakan yang seolah-olah adalah untuk kepentingan bangsa, namun sebetulnya kebijakan-kebijakan yang muncul dari hasil koalisi pengusaha yang berkolusi dengan penguasa tersebut lebih memberi keuntungan besar kepada pengusaha dan penguasa itu sendiri. Dan situasi seperti inilah yang sedang terjadi di negeri kita saat ini.
Dan pada artikel kali ini, saya akan menarik satu pandangan lagi dari Mancur Olson yang akan menghubungkan “situasi lain” yang juga sedang terjadi di negeri kita saat ini.
Yakni, ketika rezim Orde Baru berhasil diruntuhkan, seluruh rakyat Indonesia pun percaya bahwa wajah demokrasi dan kedaulatan rakyat yang diemban oleh era Reformasi akan dapat berjalan mulus dan sehat. Namun nyatanya, sangat aneh dan mengherankan hal itu tidaklah terjadi.
SEBELUMNYA, mari kita tengok sejenak salah satu tokoh
pergerakan yang juga sebagai wartawan yang sangat aktif berjuang, juga amat
tegas membela hak-hak rakyat pada masa kolonial. Yaitu Abdul Muis.
Mungkin tak banyak yang tahu, bahwa Abdul Muis adalah
tokoh pertama yang dinobatkan oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Ia wafat
tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Cikutra, Bandung.
Meski Abdul Muis adalah putra asal Minangkabau yang
lahir di Agam, Sumatera Barat, 3 Juli 1883. Namun ia banyak berjuang dan
mengabdikan diri di tanah Jawa dan untuk seluruh Indonesia. Yakni setelah
kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada
pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Ia bahkan termasuk salah
seorang pencetus berdirinya Technische Hooge School – Institut Teknologi
Bandung (ITB) di Priangan.
Semasa hidup, Abdul Muis banyak menggunakan Pers
sebagai alat perjuangannya. Ia meninggalkan pekerjaannya di Departemen Onderwijs
en Eredienst (Pendidikan dan Agama) lalu lebih memilih menjadi seorang wartawan
di Bandung.
ZIMBABWE adalah negara di benua Afrika yang tidak memiliki
lautan. Tetapi meski begitu, Zimbabwe dikenal sebagai tanah legendaris Ophir
atau negara kuno yang diberkati “lautan” kekayaan tambang berupa emas, berlian,
tembaga, bijih besi, nikel, platinum, lithium, batubara, kromium, dan asbes.
Sayangnya, sumber daya manusia (SDM) di negara ini
belum mampu menggarap dan mengelola kekayaan alamnya sendiri. Sehingga
negara-negara asing pemburu harta dan kekayaan yang bermodal skill serta teknologi
mampu menancapkan “kuku-kuku” mereka, yakni dengan sangat “leluasa” (termasuk
melakukan kecurangan) dalam menyedot kekayaan Zimbabwe selama berpuluh-puluh
tahun.
Akibatnya, rakyat Zimbabwe tak bisa menikmati hasil
kekayaan alamnya sendiri secara maksimal, malah penduduk sekitar dan negara
mereka terus mengalami kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.
HARI-HARI belakangan ini pembicaraan mengenai rencana
pembangunan Kilang Gas Blok Masela cukup seru. Sebab di dalamnya terdapat dua
pihak menonjol yang saling silang pendapat. Yakni, Menteri ESDM Sudirman Said menghendaki
secara terapung di tengah laut (offshore), sedang Rizal Ramli selaku Menko
Kemaritiman mengarahkan agar sebaiknya dilakukan dengan metode onshore (di
darat).
Awalnya, proses penggodokan kebijakan Sudirman Said yang
seirama dengan keinginan investor asing itu berjalan mulus, sebab memang tak
ada pihak-pihak yang “berani” intervensi, sehingga aliran informasinya ke publik
pun tidak begitu deras.
Namun setelah mencermati dan “memahami” permasalahannya,
Rizal Ramli pun secara tegas “angkat suara”. Dan seketika itulah publik,
terutama masyarakat Maluku juga langsung ikut bersuara mendukung metode onshore
yang ditawarkan oleh Rizal Ramli.
Karena merasa kehendak dan “cita-citanya” dihalang-halangi,
Sudirman Said pun “dililit 4G” (Gerah, Galau, Gusar, dan Gaduh) sendiri.
MESKIseluruh elemen masyarakat Maluku secara sangat tegas menolak metode offshore (di laut) terhadap rencana
proyek pembangunan Kilang Gas Blok Masela, namun Sudirman Said selaku menteri
ESDM tetap berkeras dan ngotot menginginkan metode offshore. Akibatnya, suara
kedaulatan masyarakat Maluku pun merasa disepelekan.
Sehingga, ngototnya Sudirman yang
sangat nampak melawan kehendak masyarakat Maluku itupun mengundang tanda tanya
besar. Dan publik pun mulai penasaran, ada apa sebetulnya di balik kengototan
Sudirman Said untuk menggolkan metode offshore proyek pembangunan Kilang Gas
Blok Masela tersebut?
Tanda tanya publik semakin besar
ketika Sudirman Said tak hanya ngotot, tetapi juga Sudirman Said telah
melakukan “perlawanan” terhadap pihak-pihak lain (termasuk masyarakat Maluku) yang
menghendaki metode onshore (di darat) atas proyek pembangunan Kilang Gas Blok
Masela tersebut.
Bentuk perlawanan tersebut, yakni
Sudirman Said meminta pihak-pihak yang ada di luar dirinya (tentu saja termasuk masyarakat Maluku) untuk
berhenti berpolemik terhadap rencana proyek Kilang Blok Masela tersebut.
Parahnya, Sudiman bahkan seakan-akan menuding pihak-pihak (termasuk masyarakat
Maluku) itu sebagai pihak yang pura-pura berjuang untuk rakyat, pembohong, juga
sebagai penipu.
JANGANKAN ISIS, berhadapan dengan aksi teror dari kelompok teroris neraka yang paling kejam sekali pun, nyali kami (rakyat Indonesia) tidak akan pernah ciut. Sebab, rakyat Indonesia aslinya memang adalah rakyat yang memiliki nyali yang super-high.
Artinya, “kualitas” nyali rakyat Indonesia ini memang sejak dari dulu telah teruji, takkan menyerah dan pantang mundur ke belakang dari segala bentuk serangan dan tekanan dari kelompok teroris atau para penjajah mana pun.
Buktinya, para penjajah yang pernah menjajah di negeri ini, hingga kini masih saja sangat bingung: bagaimana mungkin ledakan granat dan dentuman mortir dari kendaraan lapis baja bisa ditembus oleh pejuang Indonesia hanya dengan bambu runcing? Makanya, meski dengan berabad-abad, para penjajah tetap saja tak mampu menaklukkan nyali rakyat Indonesia.
SEBETULNYA
dulu Indonesia sudah nampak mulai bangkit. Jantung dan nadi perubahan serta
otot-otot Reformasi sesungguhnya telah berhasil didenyutkan dan digerakkan oleh
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Kala
itu, pola keseriusan dan ketegasan Presiden Gus Dur dalam upaya kebangkitan dan
perubahan di negeri ini sangatlah
sederhana, yakni hanya dengan ungkapan ringan namun amat “mematikan”, yakni “Gitu aja kok repot”. Dan ungkapan “sakti”
inilah yang kerap terlontar dari mulut Presiden Gus Dur.
Kedengarannya
memang santai, namun makna ungkapan itu sangat tajam dan bernyali. Sebab
ungkapan itu tidaklah dilontarkan begitu saja secara asal-asal, melainkan terlontar
dari hasil proses pikiran dan hati nurani yang paling matang serta mendalam
sebagai seorang pemimpin bagi seluruh umat.
KELAKUAN elit-elit politik yang diberi amanah sebagai pejabat negara di negeri ini sejak dulu selalu saja begitu, tak pernah berubah dan bahkan kini tambah parah, --sangat bobrok dan amat menjijikkan.
Mungkin karena sudah terlalu banyak melahap duit haram sampai-sampai hati dan pikiran mereka kini telah dipenuhi kotoran, sehingga sudah sangat sulit dibersihkan dan dipulihkan dengan obat apapun, kecuali dengan cara amputasi, alias memberlakukan hukum mati bagi para koruptor atau para pejabat negara yang gemar menyalahgunakan wewenangnya, misalnya berbisnis dalam pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan baik melalui proyek maupun sebagai lintah darat.
Persoalannya sekarang memang terletak pada hukum di negeri ini yang masih saja sulit ditegakkan. Hukum hanya benar-benar tegak dengan angkuhnya di depan rakyat yang lemah, namun sangat rapuh dan cenderung mudah ditakluklan oleh kekuatan uang dan kekuasaan politik.