Tuntaskan SKL-BLBI: Rizal Ramli Siap Bantu, Tinggal Tunggu Nyali Abraham

SEBAGAI salah satu pihak  yang sangat dibutuhkan keterangannya seputar kasus dugaan penyimpangan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rizal Ramli tentu saja selalu antusias memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kunjungan pertamanya ke Kantor KPK, Kamis (11/4/2013) silam, Rizal Ramli bahkan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Meski masih sangat dipadati dengan kesibukan sosial sebagai tokoh pergerakan perubahan, Rizal Ramli samasekali tak menampakkan rona letih di wajahnya. Ia bahkan terus melempar senyuman lebar.

Menyedihkan, Faisal Basri Terkena “Wabah” Stockholm Syndrome?

FAISAL Basri adalah sosok yang dikenal sebagai mantan aktivis pemberani. Mahfud MD bahkan menyebutnya sebagai sosok lurus dan prorakyat. Tetapi “titel” itu rasa-rasanya sudah harus dilepaskan dari diri Faisal Basri.

Sebab, sejak ia diangkat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) alias Tim Pemberantas Mafia Migas pada Minggu (16/11/2014), Faisal Basri tiba-tiba berubah “wujud”.

“Bahasa Diplomasi” Jokowi-JK Menjengkelkan

(AMS, Opini)

DALAM mengomentari dan menanggapi suatu masalah di depan publik, Jokowi seringkali melontarkan pernyataan yang dinilai cukup menjengkelkan.

Di antaranya, “Saya itu tidak pernah menaikkan harga BBM. Saya (cuma) mengalihkan subsidi. Itu jelas sekali beda, jadi mahasiswa itu salah sasaran demo saya karena menaikkan harga BBM,” tutur Jokowi saat memberikan kuliah umum di Balai Senat UGM, Selasa (9/12/2014).

Rizal Ramli Minta Pemerintah Bicara Jujur Soal Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia Saat ini

(AMS, Opini)

DALAM seminggu terakhir, stamina Rupiah melemas. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (16 Desember 2014) bahkan nyaris menyentuh level Rp.13.000 per Dolar AS.

Dan dalam kondisi rupiah yang sangat memprihatinkan seperti itu, pemerintah malah mengatakan fundamental ekonomi masih baik (sehat).

Padahal, menurut Dr. Rizal Ramli, nilai tukar Rupiah yang terus melemah dalam beberapa hari terakhir ini adalah akibat dari kurang sehatnya (tidak baiknya) fundamental ekonomi kita.

Dapat digambarkan secara sederhana, bahwa manusia bisa sakit karena lingkungannya kurang sehat. Begitu pun Rupiah sakit karena fundamental ekonomi kita kurang sehat.

Rizal Ramli Ingatkan Rini Jangan Pandang Bangsa Lain Lebih Hebat

(AMS, Opini)

SATU lagi kebijakan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Rini Soemarno, yang mengundang kontroversi.

Yakni, ia dengan penuh percaya diri berencana merekrut orang asing untuk didudukkan sebagai direksi (atau bos) di lingkungan BUMN.

Alasan Rini, perusahaan BUMN membutuhkan seorang ahli untuk memimpin perusahaan BUMN, untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

Dulu Soekarno Mengusir Penjajah, Sekarang Jokowi “Mengundang” untuk Dijajah

(AMS, Opini)

DULU, para pejuang pergerakan kemerdekaan dan para pahlawan nasional, yakni orangtua dan nenek-nenek moyang kita, berjuang dengan gigih mempertaruhkan jiwa dan raga demi mengusir penjajah dari muka bumi Ibu Pertiwi.

Mereka dengan semangat berapi-api tanpa pamrih, bangkit dan maju melawan para kolonialis juga imperialis yang telah lama menguasai, menyedot dan melahap seluruh kekayaan alam kita.

Meski darah dan nyawa yang harus jadi taruhannya, para pejuang kita tidaklah menuntut dan mengharap apa-apa selain “Merdeka atau Mati”. Dan itulah prinsip serta tekad yang tidak bisa ditawar-tawar sedikitpun, yang penting, para penjajah harus segera angkat kaki dari negeri tercinta ini, Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia ingin mengatur dan membangun negaranya sendiri tanpa “bacok” dan pelecok dari kaum imperialis negara asing.

Jokowi-JK Pasangan Presiden “Amatiran”, Pembohong “Profesional”? Ingatlah Tuhan!

“CIRI orang yang munafik ada tiga, yakni: 1. Apabila berbicara, ia bohong; 2. Apabila berjanji, ia mengingkarinya; dan 3. Apabila diberi kepercayaan, ia berbuat khianat atau tidak amanah” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.)

------------------ 

KETIGA ciri orang munafik yang disebutkan dalam hadits tersebut sepertinya sangat mendekati pada diri Jokowi, juga Jusuf Kalla (JK).

Kedua orang ini yang “katanya” sebagai pasangan presiden pilihan rakyat itu, akhir-akhir ini justru dinilai makin pintar berbohong, dan makin pandai ingkar janji, sehingga makin sulit dipercaya. Dan apabila kebiasaan buruk tersebut terus dilakukan oleh kedua pemimpin ini, maka KIH bisa dipastikan berubah nama menjadi “Koalisi Indonesia Hancur”.

Tugas Jokowi Selanjutnya, Mempresidenkan JK?

(AMS, Opini)

JABATAN tinggi bagi Jokowi sepertinya tidaklah terlalu penting untuk “diseriusi” secara normatif. Begitu pun dengan masa pengabdiannya sebagai pemimpin terpilih yang diberi amanah dari rakyat, adalah sepertinya tidaklah terlalu perlu untuk dituntaskan.

Dulu sebagai Walikota Solo, Jokowi memang sempat menghabiskan 1 periode. Namum setelah terpilih kembali pada periode berikutnya, Jokowi justru sepertinya lebih tertarik menjalankan sebuah “misi politik”, yakni menjadikan wakilnya naik ke tingkat lebih tinggi sebagai pemimpin utama.

Doa di Pagi Hari Mencari Rezeki yang Halal

Ya Allah ya Rabb, ampuni kami yang selama ini banyak tertipu kemilau dunia.

Letakkan harta di tangan kami, bukan di hati kami. Bantu kami menjadikan dunia sebagai tempat berbuat kebaikan dan bersyukur, bukan sebagai tempat berbuat kerusakan dan hina. 

Untuk itu, bimbinglah kami agar tidak diperbudak oleh kemilau dunia yang bisa membutakan hati dan iman serta ketaqwaan kami terhadapMU. Amin..

Keberpihakan Sudah Salah Arah, Rizal Ramli Ajak Jokowi Kembali ke Trisakti

(AMS, Opini)

RAKYAT lebih tertarik memilih Jokowi pada Pilpres 2014 kemarin bukan karena Jokowi bagai dewa yang hebat dan super-power.

Dengan jujur harus disadari dan diakui, bahwa Jokowi bisa menjadi pilihan karena selain mampu tampil ndeso dan lugu, kemenangan Jokowi juga boleh dikata adalah sebagai akibat kejenuhan rakyat yang telah lama mengendap terhadap karakter kepemimpinan yang diperagan SBY selama dua periode.

Artinya, rakyat sesungguhnya telah jenuh dan lelah selama 10 tahun di bawah kepemimpinan presiden SBY yang punya karakter yang nampak tampan, perkasa dan berwibawa, namun wajah ekonomi bangsa Indonesia di ujung pemerintahannya tidak setampan, seperkasa dan tidak sewibawa sebagaimana yang diharapkan. Atau dengan kata lain, kemenangan Jokowi “diuntungkan” oleh adanya kejenuhan rakyat terhadap kepemimpinan SBY.

Belum Kerja, Jokowi Sudah Main Kurangi Subsidi. Siapa yang Pemalas?

(AMS, opini)

PADA Pilpres 2014 kemarin, calon pasangan presiden Jokowi-JK benar-benar telah berhasil menjual tampang yang terlihat kerakyatan dengan 1001 macam janji-janji yang sangat pro-rakyat. Tetapi setelah terpilih, Jokowi-JK malah menjalankan kebijakan neoliberalisme yang utuh. Bahkan saat ini pemerintah cenderung menyalahkan dan menuduh rakyat macam-macam.

Menteri ESDM, misalnya. Ia menggambarkan, bahwa rakyat selama ini menjadi malas karena terlalu diberi kesenangan dan kenyamanan melalui subsidi BBM. Olehnya itu, katanya, pemerintah Jokowi-JK ingin mengeluarkan rakyat dari zona nyaman tersebut.

Sekalian Aja Harga BBM Dinaikin Rp 1 Juta per Liter, Biar Rakyat Miskin Benar-benar Cepat Berkurang Alias Mampus!

(AMS, Opini)

TENTANG kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, adalah salah satu contoh pejabat yang punya pola pikir terbalik dan boleh dikata sangat menyesatkan.

Bahkan dengan statementnya seputar kenaikan harga BBM tersebut membuat semua orang spontan berkata: “Whaaaaattt.....? Menteri ini bodoh apa gila?"

Ia meyakini bahwa dengan kenaikan harga BBM dipastikan mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan.

Ini Kiat Gus Dur Bisa Kurangi ULN. Bagaimana Dengan Jokowi?

(AMS, opini)

MASING-MASING Presiden Republik Indonesia pastilah ada plus-minusnya. Namun fakta menunjukkan, bahwa hanya Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu mengurangi beban negara atas Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 9 Miliar US Dolar.

Hebatnya, Presiden Gus Dur bisa melakukan itu di kala sengatan krisis moneter masih terasa membekas (belum terlalu pulih), dan mampu dicapainya hanya dalam tempo yang sangat singkat, yakni hanya 21 bulan.

Andai saja tak dilengser dari kekuasaannya oleh sejumlah politikus rakus ketika itu, maka sangat diyakini Gus Dur mampu menuntaskan masalah ULN itu hingga berada di posisi nol. Dan ketika itulah Indonesia baru bisa dikatakan benar-benar mampu berdikari (berdiri di kaki sendiri) di bidang ekonomi. Dan kesejahteraan rakyat pun bisa betul-betul diwujudkan.

Sebagai kelanjutan dari artikel saya sebelumnya, berjudul: “Urusan Utang dan Negara: Masih Gus Dur yang Terbaik”, yang mendapat berbagai tanggapan di media sosial. Di antaranya meminta sedikit uraian tentang “jurus” atau kiat seperti apa yang telah dilakukan Gus Dur hingga mampu menurunkan ULN sebesar 9 Miliar US Dolar tersebut?

Maka melalui tulisan kali ini saya mencoba untuk menunjuk “satu kata kunci” yang membuat Presiden Gus Dur mampu mengurangi ULN tersebut, sekaligus mampu membentuk dan menata ekonomi ke arah yang lebih baik.

-----------------

BAHWA secara fisik, Gus Dur di zamannya memang diakui sulit melakukan blusukan seperti yang kerap dilakukan oleh Jokowi. Tetapi Gus Dur bisa lebih hebat dibanding 1001 model blusukan yang dilakukan oleh Jokowi atau dengan presiden lainnya.

Urusan Utang dan Negara: Masih Gus Dur yang Terbaik

(AMS, Opini)

SUNGGUH, Indonesia hampir saja menjadi bangsa dan negara besar yang benar-benar bisa “bercahaya” dan berdikari di bidang ekonomi. Yakni ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden ke-4 di negeri ini. Ketika itu, Gus Dur mampu mengurangi beban Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 9 Miliar US Dolar.

Gus Dur sungguh luar biasa. Sebab, sepanjang sejarah Indonesia, hanya Gus Dur yang mampu menurunkan jumlah utang luar negeri secara signifikan dalam waktu singkat, yakni hanya dengan waktu 1,9 tahun sebagai presiden. Sebelumnya,  Presiden BJ. Habibie juga berhasil menurunkan ULN sebesar 3 Miliar US Dolar dengan masa jabatan 1,5 tahun.

Jokowi-JK Pemalas dan Culas? Lawan!

(AMS, opini)

SELAKU salah seorang presidium di MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia) sekaligus aktivis penegak kedaulatan, saya pernah menyuarakan dan menyerukan kepada kawan-kawan seperjuangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MKRI tahun 2013. Bahwa kita saat ini sedang dipimpin oleh pemerintah yang pemalas dan culas. Kita harus bangkit dan melawan pemerintah seperti ini, yakni dengan berusaha mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila yang murni lalu melaksanakannya secara konsekuen!!!

Pemerintah pemalas dan culas adalah tipe pemerintah yang di satu sisi hanya membuat rakyat miskin jadi makin lemas karena merasa telah tertipu dengan janji-janji manis pemerintah saat kampanye dulu, dan di sisi lain hanya membuat seluruh kelompok mafia (mafia migas, hukum, pajak, mafia proyek fisik, dsb) makin subur dan kaya raya. Sungguh, kondisi seperti itu membuat rakyat semakin terlunta-lunta bagai anak ayam yang kehilangan induk.

Karena Seenaknya Offside, “Kartu Merah” Menanti Jokowi-JK

(AMS, opini)

BELUM sebulan dilantik sebagai pasangan presiden terpilih di negara (Indonesia) yang menganut sistem demokrasi ini, Jokowi-JK dinilai sudah melakukan sejumlah “offside” (pelanggaran).

Mengadakan tiga kartu, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera, dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah hal-hal yang sangat patut dinilai sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Jokowi-JK. Sebab, kesemua itu dilakukannya tanpa dilandasi dengan aturan yang jelas serta diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan DPR.

JK Sesat Pikir dan Malas Bila Paksakan Harga BBM Naik

(AMS, Opini)

DALAM benak Jokowi-JK, subsidi BBM harus dicabut karena membuat pemerintah tak punya daya dalam keuangan. Dari anggaran subsidi BBM yang dicabut tersebut, sebagian besarnya akan dialihkan ke kegiatan pembangunan fisik atau infrastruktur lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemerintah Jokowi-JK untuk segera selesai di antaranya adalah, tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi dan Trans Papua. Juga termasuk ide tol laut, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dan lain-lain seperti pengerjaan sejumlah proyek pembangkit listrik.

“Sebagian dari subsidi BBM akan diarahkan pada infrastruktur. Sebab kita akan mengejar infrastruktur dan secepatnya diselesaikan,” ungkap Presiden Jokowi.

Soal BBM: Pak JK, “Sakitnya Tuh di Sini!”

(AMS, Opini)
PEMERINTAH, terutama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menyuarakan secara lantang keinginannya untuk segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Akibat dari rencana kenaikan harga BBM tersebut membuat masyarakat tiba-tiba panik, dan antrian kendaraan di SPBU pun mendadak terlihat di berbagai daerah yang kemudian memicu terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Meski aksi penolakan keras dari kalangan mahasiswa mulai digelar di berbagai daerah, terutama di Makassar, namun unjuk-rasa tersebut nampaknya tidak akan membuat surut “nafsu” JK untuk segera menaikkan harga BBM.

Menteri PPN Tertarik Ingin Agendakan Ide Subsidi BBM Rizal Ramli

(AMS, Reportase)

MENTERI Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, berencana dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat dengan sejumlah menteri untuk membicarakan dan membahas seputar masalah Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk di dalamnya akan dibahas ide dan gagasan cerdas dari Rizal Ramli tentang jalan tengah sebagai solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan subsidi BBM.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Menteri PPN, Andrinof Chaniago, dalam acara “Economic Challenges” bertajuk: “Prioritas Pembangunan Jokowi-JK”, di MetroTV, Senin malam (10/11/2014).

Ini “Subsidi BBM yang Pas” Menurut SBY?

(AMS, reportase)
PEMERINTAH setidaknya menghabiskan anggaran negara sekitar Rp350 hingga Rp400 Triliun setiap tahunnya hanya untuk subsidi energi, yakni subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik.

Sayangnya, selama ini subsidi energi tersebut (khususnya BBM) tidaklah tepat sasaran. Artinya, subsidi yang sedianya diarahkan untuk masyarakat bawah (golongan miskin) itu ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era Presiden SBY, Jero Wacik mengaku pernah meneliti, bahwa subsidi energi seperti BBM sebanyak 77 persen dinikmati masyarakat menengah ke atas dan kaya.

Menteri ESDM Pertahankan “Sarang Mafia Migas”. Rizal Ramli: Itu Konyol

(AMS, Reportase)

PERTAMINA Energy Trading Limited (Petral) adalah merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (100 persen saham Petral milik Pertamina). Keberadaan Petral yang bermarkas di Singapura dimaksudkan untuk melakukan kegiatan jual-beli minyak. Petral membeli minyak dari mana saja, selanjutnya akan di jual ke PT. Pertamina.

Singapura sengaja dipilih sebagai lokasi keberadaan Petral adalah karena selain memang merupakan pusat trading penjualan minyak dan gas bumi secara internasional, Singapura juga adalah negara yang menerapkan bebas pajak. Artinya, setiap proses atau transaksi jual-beli minyak di Singapura tidaklah dikenakan pajak.

Meski demikian, sebetulnya masih sangat menguntungkan jika Petral ditempatkan di Indonesia, --atau kalau tidak--, sekalian dibubarkan saja! Kenapa?

Membayangkan Betapa Bersih dan Hebatnya Jokowi Tanpa JK

(AMS, Opini)

SAH-SAH saja, dan siapa pun bisa untuk menjadi presiden maupun wakil presiden, silakan! Dan saya bersama teman-teman seperjuangan adalah termasuk pihak yang akan mendukung lahir-bathin apabila yang bersangkutan benar-benar serius mengabdikan dirinya sebagai pemimpin bangsa untuk kemajuan negeri ini, bukan untuk menyedot dan melahap dengan leluasa anggaran serta kekayaan di negara ini bersama kelompok (politik dan bisnisnya, juga dengan asing) secara serakah.

---------------------

MESKI Jusuf Kalla (JK) sudah dilantik sebagai Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Jokowi, namun jujur, hingga detik ini saya masih tak habis pikir dengan sosok pengusaha yang satu ini. Bahwa setelah gagal mewujudkan mimpinya menjadi presiden 2009, JK malah tiba-tiba kembali tampil bersaing sebagai Cawapres pada Pilpres 2014 kemarin. Padahal hampir semua kalangan tahu, JK sesungguhnya bukanlah satu-satunya pilihan tepat untuk dijadikan pendamping Jokowi. Bahkan boleh jadi, JK justru akan menjadi masalah besar buat Jokowi.

Ketika Harga BBM Naik, JK Juga Bisa Naik Jadi Presiden?

(AMS, opini)

ADA “hadiah” pertama buat rakyat Indonesia dari pasangan presiden terpilih Jokowi-JK yang diusung oleh PDIP beserta para koalisinya (KIH: Koalisi Indonesia Hebat), yakni harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dinaikkan, atau dalam pengertian lain subsidi BBM akan segera dialihkan untuk membiayai hal-hal lain.

Padahal tahun lalu, PDIP adalah parpol yang sangat ngotot dan paling keras menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Ketika itu PDIP beralasan, kenaikan harga BBM hanya membuat rakyat makin sengsara.

Melalui Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, ketika itu menyatakan, kenaikan harga BBM akan memberikan dampak secara signifikan terhadap kenaikan harga bahan pokok. “Dengan kenaikan BBM tentu saja secara otomatis barang-barang kebutuhan pokok akan merangkak naik, kemudian distribusi barang pokok itu akan semakin naik juga dan tentu saja akan memberatkan dan membuat rakyat makin sengsara,” kata Puan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Tolong JK Janganlah Bermimpi “Menjadi” B.J. Habibie atau Arung Palakka!

(AMS, Opini)

TUBUH Jusuf Kalla (JK) memang boleh dikata kerdil dan usianya juga terbilang sudah cukup sepuh, tetapi sebetulnya ia adalah sosok politikus tangguh, tak mudah menyerah karena punya semangat dan kapasitas yang tinggi dalam mencapai cita-cita dan harapannya.

Sayangnya, dalam memainkan perannya sebagai politikus, JK kerap memperlihatkan mentalitas dan jatidirinya sebagai seorang “pedagang” (pengusaha) yang lebih condong mendahulukan kepentingan dan keuntungan kelompok serta dirinya sendiri. Ambisinya untuk meraih tempat dan kekuasaan tertinggi juga tak bisa disembunyikannya, sungguh sangatlah besar.

Bukan KMP, Tapi Kabinet Neolib yang Akan Menjegal Jokowi

(AMS, Opini)

SEMUA orang yang dalam keadaan sadar tentulah tahu persis, bahwa tugas Jokowi sebagai presiden RI pasca pemerintahan SBY sungguh amatlah berat dan sangat rumit.

Artinya, “peta” atau kondisi tugas Presiden Jokowi ke depan sudah jelas terlihat medannya sangatlah rumit dan berat. Yakni, selain terdapat tumpukan nan menggunung masalah bangsa dan negara yang “diwariskan” oleh pemerintahan SBY, Jokowi juga tak bisa menghindar untuk senantiasa “berhadapan” dengan kelompok penguasa di parlemen yang menjadi rival politiknya pada Pilpres 2014 kemarin, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketika Kabinet Jokowi tak “Berisi” Trisakti, “Tritura” Berpotensi Terulang

(AMS, opini)

TRISAKTI adalah salah satu ajaran dan ideologi yang akan dijadikan tonggak bagi Jokowi-JK dalam membangun pemerintahannya.

Dalam setiap kampanyenya di hadapan publik jelang Pilpres 2014 kemarin, Jokowi bahkan berhasil meyakinkan banyak rakyat bahwa hanya dengan menegakkan ajaran Trisakti, Indonesia mampu menjadi negara hebat. Dan ternyata, ajakan Jokowi untuk menghidupkan kembali ajaran Trisakti tersebut memanglah sangat ampuh, rakyat pun lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada sosok insinyur kehutanan tersebut untuk menjadi presiden.

Sebab, sejauh ini rakyat Indonesia memang amatlah mendambakan sebuah konsep tentang Indonesia Hebat. Sehingga di mata rakyat, Trisakti dipandang adalah sebuah ajaran yang sangat tepat untuk dapat dijadikan sebagai kekuatan sekaligus solusi dalam upaya membentuk Indonesia menjadi negara hebat. Sebab, Trisakti memang terdapat tiga doktrin yang sangat sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat, yakni: Berdaulat dalam bidang politik; Berdikari dalam bidang ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan.

Mau Indonesia Hebat? Para Menterinya Harus “Level Presiden”!

(AMS, Opini)

SEBAGAI pasangan Presiden terpilih Jokowi-JK yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), di mata masyarakat tentunya sangat dimaknai sebagai semangat dan babakan baru dalam kepemimpinan negara yang akan membawa perubahan mendasar, yakni menuju Indonesia Hebat.

Artinya, rakyat saat ini memandang sekaligus menaruh harapan besar kepada Pemerintahan Jokowi-JK nantinya akan dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan di negeri ini, dan akan membuat Indonesia menjadi negara hebat.

Sebaiknya Menko Ekonomi Jokowi-JK Jangan Dari Parpol. Rizal Ramli Sangat Cocok

(AMS, Opini)

MENTERI Koordinator (Menko) Ekonomi adalah merupakan salah satu “organ” yang sangat vital di dalam tubuh kabinet. Jika bisa saya analogikan, Menko Ekonomi itu adalah ibarat sebuah jantung.

Jantung bisa dinilai sehat apabila tekanan darah “normal” dengan memompa darah berisi oksigen yang “segar”. Jantung memiliki dua pompa yang harus bekerja secara “seimbang” dan berdenyut “berirama” teratur sehingga bisa mendistribusikan darah ke seluruh jaringan pembuluh darah secara “merata”. Jika tidak, bisa dipastikan fatal jadinya.

Begitu pun dengan seseorang yang akan diberi tugas sebagai Menko Ekonomi, ia harus “segar” (steril, tidak terkontaminasi) agar dipastikan bisa bekerja secara “normal” (tidak ada kelainan, menurut pola umum), “seimbang” (sama berat, netral, tidak berat sebelah), dan “berirama” (terukur, terarah) secara merata (menyeluruh).

Rizal Ramli “Sang Aktor” Pergerakan Perubahan, Pro-Rakyat, Dibenci Mafia dan Penguasa Zalim

(AMS, Opini)

“RIZAL Ramli adalah salah satu sosok penghalang besar yang tak pernah berhenti menghasut dan melakukan perlawanan kepada setiap pemerintah yang banyak berbaik hati kepada kita,” kiranya demikianlah pandangan secara turun-temurun di lingkungan para mafia (seperti mafia Berkeley, mafia beras, mafia, migas, dsb) dan para politisi busuk beserta para begundalnya terhadap diri Rizal Ramli.

Para mafia inilah yang telah berhasil menguasai Indonesia dengan cara menjajah negerinya sendiri dibantu kekuatan luar (negara asing) pasca lengsernya Soekarno.

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” demikian sepenggal pidato yang pernah diucapkan Presiden Soekarno.

Kalah di Parlemen, Jokowi Jangan Bangun Kabinet “Parlente”

(AMS, Opini)

JOKOWI-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat ini jangan pernah merasa hebat, atau sok jago, apalagi arogan dengan kemenangan yang telah diraihnya pada Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Sebab, remote-control kewenangan di level parlemen (DPR dan MPR) saat ini berhasil berada di tangan Koalisi Merah Putih (KMP). Dan itu berarti, Jokowi sebagai Presiden terpilih telah berada di posisi yang sama sekali tidak menguntungkan di dalam arena pertarungan politik untuk lima tahun ke depan.

Jokowi Presiden. Anugerah atau Malapetaka?

(AMS, Artikel)

PEMILU 2014 memang baru saja usai, tetapi bukan berarti pemenang Pemilu (Pileg maupun Pilpres) bisa dengan serta merta bernafas lega.

PDI-P sebagai pemenang Pileg sekaligus pemenang Pilpres bersama “grupnya”, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), boleh jadi mulai saat ini hingga di hari-hari mendatang akan lebih banyak mengalami “sesak nafas”.

Yang “Berkecamuk” Saat ini Sudah “Dijawab” Rizal Ramli 6 Tahun Silam

(AMS, Opini)

PASCA Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini, ada dua hal yang hingga kini sedang “berkecamuk” dan ramai diperbincangkan dengan 1001 pro-kontra yang mewarnainya. Yaitu pertama, tentang formasi kabinet kementerian amat diharapkan benar-benar bisa diisi oleh orang-orang tepat agar mampu melaksanakan seluruh agenda perubahan yang didorong oleh cita-cita ideologi Pancasila dan ajaran Trisakti. Seperti apakah agenda perubahan itu???

Kedua, tentang berhasilnya Koalisi Merah Putih (KMP) “menaklukkan” Kabinet Indonesia Hebat (KIH) dalam menggolkan Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) via DPRD pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014). Tentunya ini kemudian membuat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak lagi bisa menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.

Dari Semua Calon Menteri, Hanya Rizal Ramli yang Punya Konsep Perubahan yang Jelas

(Artikel, AMS)

SEMUA orang tahu, bahwa sesungguhnya bangsa dan negara ini sedang “babak-belur” dihantam berbagai masalah berat dari berbagai penjuru. Sehingga itu, pasca Pilpres 2014 ini, kita tentu sangatlah menantikan dan amat berharap agar Jokowi-JK segera dapat melahirkan struktur kabinet yang berisi orang-orang tepat dan mumpuni.

Tak salah jika sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, pengamat politik, LSM, serta lembaga survei pun ikut memunculkan nama-nama calon menteri, guna membantu pasangan Presiden terpilih Jokowi-JK agar tidak salah menunjuk dan menempatkan orang-orang ke dalam kabinetnya.

Jokowi-JK Bisa Salah Pilih Menteri Lain, Tapi Jangan Sampai Salah Pilih Menko Perekonomian

SAAT ini banyak beredar nama figur yang disebut-sebut bakal mengisi struktur Kabinet di Pemerintahan Jokowi-JK. Sayangnya, menurut banyak kalangan, tidak sedikit figur yang dinilai layak menjadi menteri adalah hanya karena dianggap telah memberi andil atas kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

“Jika seseorang bisa dengan mudahnya ditunjuk sebagai menteri hanya karena seseorang tersebut dinilai telah berjasa dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, maka kami yakin kualitas pemerintahan Jokowi-JK sangat jauh dari yang diharapkan oleh rakyat,” ujar Azis Taba-- seorang pemerhati politik di Papua Barat, kepada penulis belum lama ini.

Walk-out, Fraksi Demokrat Pecundang?

PADA sidang paripurna DPR dalam pembahasan RUU Pilkada, Jumat Dini hari (26/9/2014), Fraksi Demokrat secara mengejutkan mengambil langkah yang tidak demokratis dari proses penentuan kata mufakat, yakni walk-out.

Sikap tersebut dilakukan Fraksi Demokrat setelah jalan tengah yang ditawarkannya mengalami stagnasi terhadap dua opsi yang harus segera dipilih dan ditetapkan, yakni: apakah Pilkada dilakukan secara langsung atau diselenggarakan melalui pemilihan di tingkat DPRD.

Jangan Sampai Pemerintahan Jokowi-JK “Berjalan Bagai Mumi”

RODA pemerintahan Indonesia untuk periode 2014-2019 sebentar lagi akan segera dimulai oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla.

Dan sebelum roda pemerintahan baru ini dijalankan, tentunya tidak sedikit pihak yang jauh-jauh hari sudah menaruh harapan besar agar Jokowi-JK bisa benar-benar serius mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau partai tertentu.

Demam Putriku Sembuh Usai Kuceritakan Kisah: “Sang Yatim Piatu yang Jadi Menteri”

“WADUHHH... Hilman, bangun nak, ayo bangun dulu!” ucapku pelan setelah kumendadak terbangun akibat lengan kiriku tak sengaja menyentuh ompol si Hilman di kasur lipat, bocahku yang kini masih berusia 4 tahun 10 bulan itu.

Tanpa menunggu matanya terbuka, Hilman sudah langsung kubopong ke kamar mandi. Di sana, baju dan celananya kulepas. Ia mendengkus saat bokongnya kusirami air, matanya pun telah terbuka ketika usai membasuh wajahnya yang mungil.

“Hilman ngompol lagi, sayang,” bisikku ke telinganya seraya menggendongnya menuju kamar kakak-kakaknya untuk memakaikannya kembali baju dan celana.

Ini Cara Rizal Ramli Agar Subsidi BBM Aman dan Tepat Sasaran

SEJAK diberlakukannya kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), memang semua kalangan atas dan bawah ramai-ramai “meneguk” BBM. Tapi tahukah kita, siapa yang lebih banyak meneguk BBM bersubsidi itu?

Menurut mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik (yang kini jadi tersangka kasus pemerasan oleh KPK), setidaknya pemerintah menghabiskan sekitar Rp.350 hingga Rp.400 Triliun setiap tahunnya untuk subsidi energi yang di dalamnya ada subsidi BBM dan subsidi listrik.

Rizal Ramli Figur Paling Ideal Bagi Jokowi-JK Wujudkan Trisakti

SELAIN Pancasila 1 Juni 1945, dalam materi Pendahuluan Visi-Misi Jokowi-JK dengan sangat jelas juga menempatkan Trisakti sebagai sebuah ideologi yang harus dilaksanakan. Dan hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa Jokowi-JK nantinya dalam menjalankan pemerintahannya di lima tahun ke depan bertekad mewujudkan ajaran Trisakti yang dilahirkan oleh Presiden pertama RI, Soekarno.

Rakyat Dukung Pemerintah Baru Ambil Jalan Tengah Atasi Masalah BBM

(AMS, artikel)

PERBINCANGAN seputar BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga saat ini masih menjadi trending topic di mana-mana serta sangat menyedot perhatian seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya di semua media massa maupun dalam forum-forum resmi, “pembahasan” mengenai BBM ini juga telah memenuhi meja-meja warung kopi, rumah-rumah makan (restoran juga warteg), dan bahkan telah menembus dinding-dinding dapur di setiap rumah tangga.

Tentang BBM, Jika Hal Ini Mampu Dilaksanakan Maka Rakyat Tak Menyesal Memilih Jokowi-JK

(AMS, Artikel)

APABILA Jokowi-JK memang benar-benar serius ingin menjalankan pemerintahan barunya untuk kepentingan rakyat dan kemajuan negara ini, khususnya di bidang pengelolaan migas (BBM: Bahan Bakar Minyak), maka Pemerintahan Jokowi-JK hendaknya tidak memandang sebelah mata sejumlah gagasan dari sejumlah pihak, termasuk adanya ide-ide terobosan yang ditawarkan oleh Dr. Rizal Ramli.

Pihak Jokowi-JK Sudah Tepat Bila Mengadopsi Gagasan dari Orang yang Tepat

(AMS, Artikel)

ADA gagasan menarik dari Dr. Rizal Ramli yang jauh-jauh hari sudah merumuskan tentang sebuah kebijakan penggunaan anggaran yang dapat mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Gagasan tersebut untuk pertama kalinya dikemukakan dan diekspos langsung oleh Rizal Ramli saat tampil sebagai salah satu peserta debat kandidat Capres-RI versi konvensi rakyat, di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Minggu (2/3/2014).

Rizal Ramli: Mafia Berkeley Bikin Ekonomi Indonesia Dari Awal Babak Belur

(AMS, Artikel)
SEJAK dulu hingga saat ini setiap kali turun ke lapangan, baik sebagai jurnalis maupun selaku pengamat sosial, saya kerap menemui sebuah pertanyaan dari sejumlah orang di lapisan bawah.

Begini pertanyaannya: “Kenapa ekonomi Indonesia sejak awal selalu saja tumbuhnya sangat lambat. Padahal, negara kita punya banyak uang dan punya kekayaan alam yang lebih melimpah. Ke mana semua itu? Apakah ada orang jahat (penjahat ekonomi) yang sengaja menguasai untuk kepentingan kelompoknya saja?

Rizal Ramli: Saya Beruntung Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati Beri Kewenangan Kepada Menko

(AMS, Artikel)

DI bawah ini adalah “sepenggal kisah” dan pengalaman yang pernah dilalui Dr. Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Wapres Megawati Soekarnoputri.

Pengalaman Rizal Ramli ini tentu saja sangat patut dijadikan sebagai contoh, minimal cerminan dan perbandingan bagi para menteri yang duduk dalam kabinet di pemerintahan baru, mendatang.

Sebaiknya Rekrutmen Menteri Diserahkan Penuh Kepada yang Berhak

(AMS, opini)

URUSAN PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi (MK) belumlah tuntas, namun kubu pasangan Capres Jkw-JK beberapa terakhir ini sudah mulai “merakit” dan menggodok nama-nama yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinet di pemerintahan baru periode 2014-2019.

Sepintas, pola yang dilakukan oleh kubu pasangan capres nomor 2 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014 oleh KPU itu, nampaknya cukup bagus, karena bernilai aspiratif. Yakni dengan mengajukan dan memunculkan polling yang berisi nama-nama yang dianggap layak menduduki posisi menteri di setiap departemen.

SBY Amat “Takut” Jika Ingin Serahkan Jabatannya Kepada “Orang Lain”

(AMS, opini)

MENDUDUKI dan memangku jabatan selaku kepala negara (Presiden), apalagi hingga  dua periode, adalah tentu sebuah “kenikmatan” tersendiri yang tiada taranya di muka bumi ini.

Seperti itu pula kiranya yang dialami selama ini oleh SBY, yang mampu menduduki kekuasaan selama dua periode berturut-turut sebagai presiden Indonesia, negeri yang sangat subur ini.

Warisan SBY Sungguh “Melimpah”

DALAM sebuah postur anggaran dan dalam pengelolaan ekonomi bangsa, baik itu APBN maupun APBD, jika dalam pelaksanaannya mengalami beberapa defisit maka itu adalah indikator yang cukup jelas betapa buruknya kinerja pemerintahan yang bersangkutan.

Dan sepanjang pemerintahan SBY (selama dua periode) hingga jelang akhir masa jabatannya selaku presiden, defisit adalah hal yang sangat sering terjadi secara beruntutan.

Tak Cemas, Siapapun Jadi Presiden yang Penting Para Menterinya Diisi oleh Ahlinya

(AMS, Artikel)

BISA dipastikan, para Tim Sukses (Timses) dan seluruh pendukung fanatik kedua pasangan capres Pemilu Presiden (Pilpres) saat ini sedang sangat diliputi kecemasan tingkat tinggi.

Saking cemasnya, sampai-sampai kedua kubu langsung membangun opini dan bergegas mendeklarasikan diri sebagai pihak pemenang Pilpres sesuai hasil quick-count yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga survei, beberapa saat sesudah pencoblosan usai, Rabu (9 Juli 2014).

Tak tanggung-tanggung, quick-count tersebut langsung dipublikasikan di berbagai media massa, terutama di sejumlah stasiun TV.

Doa Buat Istriku, Negaraku, juga Rakyat Gaza

(AMS, Artikel)

Sejenak aku beranjak meninggalkan meja kerjaku, lalu berjalan menuju kamar tidur putriku. Memang seperti biasa, di kala malam sudah larut, malam ini pun kembali aku harus menengok ke kamar itu dulu untuk memastikan apakah kedua putriku sudah tertidur. Dan di sana, keduanya memang sudah pulas.

Putriku yang pertama saat ini adalah siswi kelas 2 SMA. Sedangkan yang kedua kelas 3 SMP. Meski kedua-duanya lahir di kampung halamanku, Makassar, namun mereka kini bersekolah di kota kelahiran istriku, Gorontalo.

Inikah “Petunjuk Alam” untuk Memilih Presiden ke-7 RI?

(AMS, opini)

TAHUN 2013 lalu, tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiran saya untuk menjadi seorang Golput (Golongan Putih). Yakni golongan yang tak ingin menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden.

Namun sejak medio Mei 2014, minat saya untuk Golput tiba-tiba meninggi. Dan hal ini berlangsung hingga pagi ini, 9 Juli 2014 (beberapa jam sebelum pencobloson).

Rizal Ramli Ajak Sama-sama Kawal Bangsa Menuju Kejayaan

(AMS, artikel)

KAMPANYE dan Debat Capres sudah diselenggarakan secara frontal. Dan meski berlangsung keras serta konfrontatif dengan diwarnai berbagai intrik di dalamnya, namun sejumlah pihak terutama pejuang demokrasi meminta agar hari puncak Pilpres haruslah terlaksana secara damai dan sejuk.

Penegasan dan ajakan tersebut salah satunya disampaikan oleh salah satu sosok intelektual yang dikenal selaku ekonom senior,  DR. Rizal Ramli.

Mencontoh Sikap Negarawan Sri Sultan dan Rizal Ramli Pada Pilpres 2014

(AMS, Artikel)

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu arti negarawan adalah: “Pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.”

Pertanyaannya, masih adakah negarawan seperti yang didefinisikan dalam KBBI itu?

PangLIMA HIDUPKU:

LIMA (5) Rukun ISLAM:
1. Mengucapkan dua kalimat Syahadat
2. Melaksanakan dan Menegakan Shalat
3. Membayar Zakat
4. Berpuasa di bulan Ramadhan
5. Menunaikan Ibadah Haji (bila mampu)

LIMA (5) Butir PANCASILA :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara :
1. Hidup sebelum Mati
2. Sehat sebelum Sakit
3. Waktu Luang sebelum Sibuk
4. Muda sebelum Tua
5. Kaya sebelum Miskin.

Dan Alhamdulillah LIMA (5) JARI di tangan serta di kaki Kiri dan Kananku adalah “FASILITAS” dari Tuhan untuk selalu ingin ku gunakan ke hal-hal yang berguna bagi banyak orang. InsyaAllah.... Amin.

Program “Kartu” Jokowi akan Alami Overlapping

(AMS, artikel)

KETIKA bertarung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Gubernur kala itu menawarkan program “Kartu Sehat” dan “Kartu Pintar”. Dan berhasil tampil sebagai pemenang.

Belum dua tahun melaksanakan programnya tersebut, kini Jokowi sebagai Calon Presiden (Capres) dengan bangga kembali menawarkan program kartu tersebut untuk diterapkannya apabila terpilih nanti sebagai Presiden pada Pilpres 9 Juli 2014 ini.

Pilpres Kali ini Ibarat Momen Jelang “Kiamat”

(AMS, opini)

SEJAK para parpol peserta Pemilu 2014 “sepakat” bertarung dengan hanya memunculkan dua pasang capres, maka sejak itu para politisi dan seluruh pengikutnya di masing-masing kubu pun tiba-tiba menjelma bagai malaikat “jadi-jadian”.

Mereka semuanya jadi rajin tersenyum manis kepada siapa saja, dan giat mengunjungi serta menyalami orang-orang susah (miskin) di daerah kumuh hingga ke pedalaman.

Debat Capres: Ramai Masalah HAM, soal KKN Sepi

(AMS, artikel)

SEJAUH ini isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat ramai diperbincangkan di sana-sini. Bahkan seakan sengaja dijadikan sebagai bentuk “serangan empuk” terhadap salah satu pasangan kandidat presiden tertentu.

“Saya memang agak kaget (heran), kebanyakan isu di sosial-media itu lebih banyak soal human-right (HAM). Itu sih penting, tentu. Tapi rakyat kita yang perhatian dan suka isu-isu seperti begitu hanya 10-15%, (itupun cuma kalangan) elit,” ujar Rizal Ramli di SindoTV ketika memberikan analisa tentang materi debat capres.

Rizal Ramli Ingatkan Para Capres, Baru 20% Rakyat yang “Merdeka”

(AMS, artikel)

PEMERINTAH yang akan datang harus benar-benar serius untuk sebisa mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indikatornya sederhana, cukup dengan mengetahui Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup di dalamnya adalah hal-hal yang mendasar.

Hal tersebut dikemukakan Dr. Rizal Ramli selaku ekonom senior ketika memberi analisa berupa masukan maupun saran terhadap visi-misi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dari para capres, di SindoTV, minggu malam (15/6/2014).

Rizal Ramli: Kedua Capres Lumayan, Cuma Visinya Sebaiknya Dikoreksi

(Artikel, AMS)

DIBANDING seluruh debat capres yang sudah digelar, debat capres sesi II yang bertema “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” tentulah yang amat penting untuk didalami. Sebab, di bidang inilah terletak permasalahan krusial bangsa selama ini, dan bergantung banyak harapan agar dapat mengubah nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan.

Sehingga visi-misi pembangunan ekonomi dari kedua capres yang ada saat ini pun adalah menjadi sangat penting untuk dapat benar-benar dipahami oleh semua pihak.

Rizal Ramli: IPM Indonesia Ranking 5 di Asean

(Artikel, AMS)

SESUAI data dari badan dunia (PBB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih berada pada posisi paling rendah, yakni ranking 5 di Asean. Ranking 1 adalah Singapura; 2. Malaysia; 3. Thailand; 4. Philipina; dan 5. Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan seorang ekonom senior yang juga salah satu anggota panel ekonomi di badan dunia, Dr. Rizal Ramli, yang tampil sebagai analisis pada acara “De Voters” di SindoTV yang sengaja disiarkan secara live bersamaan digelarnya Debat Capres sesi II “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”, Minggu malam (15 Juni 2014), di Jakarta.

Rizal Ramli Sarankan Visi-Misi Kedua Capres Sebaiknya Diperbaiki

RR1news: WAJAH masa depan ekonomi Indonesia masih dalam sketsa yang belum jelas, karena dua pasang capres yang ada saat ini sama-sama kurang menguasai masalah pembenahan ekonomi kerakyatan.

Hal ini terlihat pada debat capres kedua yang sudah digelar beberapa waktu lalu, sangat jelas keduanya sosok capres hanya mengandalkan analisa yang terkesan “instruksional”, dan juga diwarnai pemikiran yang “emosional”.

Tokoh Lain “Berburu” Jabatan, Rizal Ramli Tetap Konsisten?

(AMS, Opini)

ADA banyak tokoh-tokoh yang semula berapi-api menonjolkan dan membangga-banggakan diri sebagai figur yang paling layak memimpin negeri ini. Namun karena tidak terakomodir sebagai capres atau cawapres, para tokoh itu pun kini ramai-ramai menyeberang dan terang-terangan mendukung pasangan capres resmi masing-masing yang ada saat ini.