Pilkada DKI: Idul Adha, Parpol dan Rizal Ramli

(AMS, Artikel)

BARU saja, Senin (12 September 2016) ini, seluruh umat Muslim di muka bumi ini telah merayakan hari besar Idul Adha dengan penuh sukacita. Takbir bersahut-sahutan dan dikumandangkan di seluruh jagat raya sebagai bentuk pengakuan kehambaan manusia di hadapan Allah, Tuhan Maha Besar Sang Maha Kuasa Pemilik seluruh alam semesta ini.

Dan perayaan Idul Adha kali ini terasa sangat menarik dan istimewa, sebab pada September ini juga (19-21 September 2016) khusus warga Ibukota DKI Jakarta melalui parpol-parpol, akan menyodorkan (mendaftarkan) nama-nama calon pasangan gubernur ke KPUD Jakarta, yang selanjutnya akan dipilih dalam Pilkada Februari 2017 mendatang.

Sehingga itu, sebelum terlanjur memajukan (mendaftarkan) apalagi melahirkan pasangan gubernur, maka momentum Idul Adha yang baru saja ditunaikan itu hendaknya dapat dengan sungguh-sungguh diserap hikmahnya terutama bagi para parpol dan juga segenap warga DKI Jakarta.

Strategi Poros Maritim dan Illegal-Fishing

INI adalah transkip Keynote Speech Dr. Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya pada pembukaan Rakornas Illegal Fishing, di Hotel Borobudur, Jakarta, 30 Juni 2016:

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dukungan Angkatan Laut (AL) dan kawan-kawan semua adalah sesuatu yang luar biasa. Memang, sebagian langkah yang diambil kontroversial. Tetapi kadang-kadang kalau kita mau melakukan perubahan, shock therapy dan kontroversial itu perlu. Setelah itu baru kita benahi sistemnya. Karena tanpa shock therapy, tanpa tindakan kontroversi, ya business as usual saja.

Presiden Jokowi menganggap Poros Maritim sangat penting. Ini benar sekali. Indonesia adalah negara salah satu negara maritim paling besar. Garis pantai kita termasuk yang paling panjang di dunia. Seharusnya kita kuat di laut. Karena siapa yang menguasai laut, akan menguasai dunia.

Dulu, pada abad ke-6, Portugal yang penduduknya hanya 1 juta orang mampu menguasai dunia. Itu terjadi karena mereka menguasai laut. Padahal yang menjadi pelautnya kurang dari 100.000 orang. Tapi mereka mempunyai keberanian sebagai pelaut. Berani mengambil risiko.

Kritik Kebijakan Jokowi, JK Akhirnya Ikuti “Jejak” Rizal Ramli

(AMS, Artikel)

DULU, Wapres Jusuf Kalla (JK) sangat membenci sikap Rizal Ramli selaku Menko yang kerap melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Sampai-sampai JK memandang Rizal Ramli di dalam kabinet adalah menteri gaduh.

Padahal publik sangat paham, bahwa JK berpandangan miring seperti itu, karena sesungguhnya ia termasuk pihak yang sangat merasa tidak nyaman dengan keberadaan Rizal Ramli di dalam Kabinet Kerja.

Pasalnya, kebijakan pemerintah yang dikritisi Rizal Ramli sebagian besar diduga kuat adalah menyangkut kepentingan bisnis perusahaan keluarga dan kolega JK. Misalnya, terkait proyek listrik, migas, dan lain sebagainya.

Dugaan tersebut menjadi semakin jelas, yakni di saat Rizal Ramli berusaha memberi masukan bahwa proyek listrik 35 ribu MW adalah target yang sangat ambisius dan tidak realistis, JK malah nampak tersinggung lalu buru-buru “menyerang” dan menyindir Rizal Ramli sebagai menteri yang kurang akal.

Ahok Cemas, Hanya Parpol ini yang Dipastikan Mengusung Rizal Ramli

(AMS, Artikel)

HINGGA saat ini, dari 10 partai politik (parpol) yang mengisi kursi di DPRD DKI Jakarta, baru 4 parpol yang telah menunjuk sosok calon gubernur yang akan dimajukan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Yakni, Gerindra yang mengusung Sandiaga Uno. Sedangkan Partai Golkar, Hanura dan Nasdem berkoalisi mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Status Sandiaga sebagai calon gubernur masih belum aman. Sebab, Gerindra yang memiliki 15 kursi masih harus mencari parpol lain untuk memenuhi syarat usung pasangan calon sebesar 20% atau 22 kursi.

Sampai itu, Sandiaga sepantasnya harus terus “menjelajah” agar bisa “membujuk” parpol lainnya untuk dapat bergabung dengan partai yang pernah ditumpangi oleh Ahok pada Pilkada DKI 2012 silam itu.

Artinya, jika saat ini Sandiaga masih harus terlihat berusaha mencari parpol lain untuk pemenuhan syarat usung tersebut, maka tentu itu adalah hal yang wajar.

Lalu bagaimana dengan Ahok yang meski sudah diusung oleh Hanura (10 kursi), Golkar (9 kursi) serta Nasdem (5 kursi), ditambah Teman-Ahok, dan bahkan oleh sebuah lembaga survei sudah sesumbar menelorkan Ahok sebagai calon dengan elektabilitas yang paling tinggi. Tetapi kok sampai saat ini Ahok sepertinya juga terus “mengemis” dukungan dari PDI-P dan sejumlah parpol lainnya? Ada apa? Bukankah seharusnya Ahok tenang-tenang saja karena dukungan sudah aman?

Penolakan Ahok Makin Gencar, Rizal Ramli Kian Diincar

(AMS, Artikel)

SOSOK Ahok kini makin gencar ditolak oleh warga dari berbagai penjuru kalangan, bukan hanya warga dari berbagai lapisan dan elemen masyarakat lainnya, namun sebagian besar elit-elit parpol (di luar parpol pendukungnya) juga dengan sangat tegas menyatakan menolak dan mengajak warga untuk tidak memilih Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penolakan warga terhadap Ahok sebetulnya sudah berlangsung beberapa bulan terakhir ini. Ada yang menyiapkan batu untuk mengusir Ahok bila berani berkunjung di daerah mereka. Ada juga yang terang-terangan membentangkan spanduk penolakan terhadap Ahok beserta komunitas “teman Ahok”.

Parahnya, bukannya mencoba mengambil hati para warga tersebut, Ahok malah makin memperlihatkan keangkuhan dan arogansinya, sehingga warga pun makin bertambah gencar menolak gubernur “estafet” DKI tersebut.

Sehingganya, pada Jumat (10 Juni 2016) RT/RW se-Jakarta pun kemudian membentuk Forum RT/RW. Forum ini mendeklarasikan Ahok sebagai musuh warga DKI Jakarta (RT/RW) karena sangat nampak kebijakan-kebijakannya banyak menyakiti rakyat kecil. “Kita ini satu visi, artinya menolak Ahok untuk menjadi Gubernur DKI lagi,” ujar Lukman Hakim selaku Sekjen Forum RT/RW.

Ahok Mirip Penjajah yang Berkata: Kalau Bukan Saya Tak Ada Makam Pahlawan Untuk Upacara

(AMS, Artikel)

PARA kolonialis (penjajah) yang pernah melakukan penindasan dan pembunuhan kepada rakyat pribumi di Indonesia di masa silam, saat ini bisa saja menilai dan berkata, bahwa semua anak-anak serta cucu-cucu pejuang pergerakan dan kemerdekaan Indonesia harusnya berterima kasih kepada kami (penjajah).

Para penjajah tentu saja akan menganggap, bahwa semua anak-anak dan cucu-cucu para pejuang itu tidak akan bisa mengadakan upacara kehormatan (ziarah) nasional sekaligus renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP), apabila tidak dilakukan penindasan (pembunuhan) di bumi pertiwi ini.

“Kalau dulu enggak saya tindas (bunuh) para pejuang negeri ini, enggak ada tempat buat anak-anak bangsa yang hidup saat ini untuk melaksanakan upacara kehormatan (ziarah) pada HUT Kemerdekaan mereka,” demikian paling tidak ungkapan yang bisa dilontarkan oleh kaum kolonialis angkuh yang tak ingin disalahkan atas penindasan yang dilakukannya.

Setelah Archandra, Bagaimana dengan Rini Soemarno?

(AMS, Artikel)

PADA Senin 15 Agustus 2016 kemarin, Archandra Tahar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi. Padahal, ia baru saja dilantik pada Rabu (27 Juli 2016).

Itu artinya, usia Archandra Tahar baru saja memasuki 19 hari selaku Menteri ESDM. Sungguh usia jabatan menteri paling pendek sepanjang sejarah di Indonesia, namun sekaligus usia terpanjang (71 tahun) sejak Indonesia Merdeka, baru pertama kali ini terjadi seorang pemegang status WNA berhasil lolos (tercatat) sebagai menteri dalam kabinet di Pemerintahan.

Dan memang, satu-satunya alasan Presiden Jokowi melakukan pemberhentian tersebut, adalah karena secara meyakinkan Archandra berstatus kewarga-negaraan ganda, alias tercatat sebagai WNA (Warga Negara Asing) Amerika Serikat.

Namun meski begitu, publik tetap memandang, bahwa Presiden Jokowi kembali melakukan ketidakbecusan (keteledoran), dan ini tidak bisa dianggap remeh dengan mengemukakan alasan kecolongan atau kekhilafan. Sebab, keteledoran dan ketidakbecusan bukan hanya sekali dilakukan oleh Jokowi selaku Presiden. Dan ini bukan hanya amat memalukan, tetapi juga sangat berbahaya.

Dan jika ada survei yang menyebutkan bahwa saat ini tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat meningkat terhadap presiden Jokowi, itu sudah pasti survei yang dilakukan di negeri dongeng.

Gus Solah: Ahok Tak Beretika, DKI Sangat Cocok Dipimpin Rizal Ramli

(AMS, Artikel)

GUS SOLAH atau KH. Solahuddin Wahid adalah adik Presiden Indonesia ke-4 KH. Abdurrahman Wahid mengungkapkan, bahwa sejauh ini sangat banyak pihak yang merasa dirugikan dengan beberapa kebijakan yang diterapkan Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Kepemimpinan Ahok caranya bicara tidak menyenangkan banyak orang, saya lihat di televisi seorang ibu diteriaki maling,” katanya.

Hal tersebut dikemukakan Gus Solah saat melakukan kunjungan silaturahim sebagai tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU) di kantor ECONIT milik Rizal Ramli, di Tebet-Jakarta Selatan, Senin (15 Agustus 2016).

Archandra Diberhentikan, Rizal Ramli Terbukti Bukan Biang Kegaduhan

(AMS, Artikel)

RIZAL RAMLI dicopot dari jabatannya karena dinilai kerap melakukan kegaduhan di dalam kabinet. Padahal publik sangat paham “warna” kegaduhan seperti apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli selama di dalam Kabinet Kerja.

Yakni, tidak lain dan tidak bukan Rizal Ramli banyak “berkicau”, karena ia melihat begitu banyak yang tidak beres (keganjilan serta keanehan) yang tengah “digiatkan oleh kubu tertentu” dalam menggerogoti cita-cita Trisakti di dalam kabinet (pemerintahan).

Disebut menggerogoti, karena di satu sisi hanya menguntungkan kubu atau kelompok tertentu itu saja, namun di sisi lainnya bisa menimbulkan kerugian besar bagi bangsa dan negara.

Dan itulah semua yang membuat Rizal Ramli tak ingin berhenti berteriak sekencang-kencangnya. Selain bertujuan agar rakyat bisa tahu tentang adanya kegiatan “gelap” yang cenderung digiatkan oleh kubu tertentu di dalam pemerintahan, juga diharapkan agar “kelompok” yang bersangkutan bisa segera menghentikan “kegiatan buruknya” tersebut.

Dan umumnya, teriakan Rizal Ramli cenderung mengarah ke hal-hal yang memiliki “keterkaitan” dengan sosok Jusuf Kalla (JK), mulai dari masalah proyek listrik 35 ribu megawatt, Pelindo 2, Freeport, Blok Masela, dan lain sebagainya.

Kisah "Petualangan Ahok Berburu" Jabatan dan Kekuasaan

(Ilustrasi)

(AMS, Artikel)

SEJAUH ini, tentu masih banyak yang belum tahu sejarah atau perjalanan politik seorang Ahok dari awal dalam “memburu” kekuasaan hingga berhasil “menjelma” seperti sekarang. Berikut ini adalah kisahnya:

Ahok mulai muncul di panggung politik ketika berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur (2004-2009) dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB).

Dari situ, ia melihat sebuah kesempatan dari perubahan situasi politik yang tersedia saat itu, yakni untuk pertama kalinya pemilihan kepada daerah dilakukan secara langsung, Ahok pun mulai membangun ambisinya dengan melepaskan jabatannya sebagai anggota dewan demi menduduki kekuasaan eksekutif, ia pun maju sebagai calon Bupati Belitung Timur dengan dukungan PPIB, PNBK dan beberapa partai gurem lainnya.

Ahok akhirnya terpilih sebagai Bupati Belitung periode 2005-2010 bersama wakilnya Khairul Efendi dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).

Kemenangan Ahok ketika itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang luar biasa, sebab memang momentum pilkada langsung membuka kesempatan yang sama bagi siapapun yang didukung partai politik untuk berlaga. Terlebih lagi kala itu masyarakat memang mengalami situasi “kejenuhan” terhadap para parpol “senior”.

Rapat PDIP di Rumah Megawati Pertimbangkan Rizal Ramli Masuk Cagub

(AMS, Artikel)

MESKI rapat PDI-Perjuangan yang digelar tadi, Jumat (12/8/2016), di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng-Jakarta Pusat, belum memutuskan nama yang akan diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, namun Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI-Perjuangan memberikan sinyal kuat seperti Rizal Ramli sebagai sosok yang sangat patut dipertimbangkan karena mendapat aspirasi murni dari warga.

Dan meski Hasto mengakui, bahwa rapat rutin hari ini partainya belum mengupas secara detail tentang Pilkada DKI Jakarta, dan hanya membahas persoalan internal kaderisasi serta penegakan disiplin partai, namun Hasto mengungkapkan sejauh ini pihaknya sedang mempersiapkan beberapa skenario politik untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik.

“Kami melihat mana aspirasi yang seperti sebuah hasil rekayasa, mana aspirasi yang murni untuk Jakarta yang lebih baik. Semua kami pertimbangkan dengan seksama,” ujar Hasto.

Pendukung Ahok Panik, Rizal Ramli Coba Dihambat Pakai “Setrum PLN”

(AMS, Artikel)

“TELAT mikir, keliru lagi?!” Apakah kalimat ini yang pantas diarahkan kepada pihak-pihak yang menuding Rizal Ramli tidak akurat mengenai alasan penghentian reklamasi pulau G?

Entahlah? Yang jelas, Petrus Selestinus selaku pihak yang mengaku sebagai Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), “tiba-tiba” belakangan ini lantang bersuara menyebut Rizal Ramli tidak akurat menunjuk “jaringan listrik” sebagai alasan untuk menghentikan reklamasi pulau G.

Petrus mengemukakan tudingan tersebut setelah mendengar keterangan dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikabarkan oleh sejumlah media online, bahwa reklamasi tidak mengganggu jaringan listrik bawah laut.

“Tidak ancam distribusi. Kabel di bawah laut itu kalau diuruk sama seperti kabel tanah. Tak ada masalah,” kata General Manager PLN Disjaya, Syamsul Huda, di Tanjung Lesung, Banten, Jumat, (5/8).

Mengetahui pernyataan dari pihak PLN seperti itu, Petrus pun tak hanya menuding, tetapi juga mencoba “menyerang” dan mengancam Rizal Ramli.

Dukungan Rakyat Buat Rizal Ramli Murni dan Transparan, Yang Lain Banyak Tapi Tidak Jelas

(AMS, Artikel)

MESKI kemunculannya di bursa calon Gubernur DKI Jakarta sudah di jelang detik-detik terakhir, namun nama Rizal Ramli hingga saat ini masih terus disuarakan serta makin menggema di seluruh lapisan masyarakat.

Bahkan gelombang aspirasi dan dukungan pun terus berdatangan dari bawah secara nyaring dan terang benderang. Selain meminta Rizal Ramli agar segera maju bertarung pada Pilkada DKI Jakarta, mereka juga meminta parpol-parpol agar dapat membuktikan diri sebagai “pihak yang pro-rakyat” dengan segera mengusung Rizal Ramli sebagai cagub DKI yang muncul secara murni dari kalangan bawah.

Mereka yakin, Rizal Ramli adalah tokoh kerakyatan yang selama ini amat dinanti-nantikan, sehingga paling cocok memimpin DKI Jakarta yang memiliki masyarakat multikultur dari berbagai golongan.

Ketika Rizal Ramli Disingkirkan, Rakyat Dipaksa "Berebut Tulang"

(AMS, Artikel)

SEBELUM terjadi perombakan Kabinet Kerja Jilid 2, Warga DKI Jakarta (terutama kalangan menengah ke bawah) masih “meraba-raba” siapa-siapa figur yang layak mereka dukung untuk dipilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun sesaat setelah Jokowi mencopot Rizal Ramli pada reshuffle Kabinet Jilid 2, maka sebagian besar warga DKI Jakarta pun berbondong-bondong menyuarakan dukungannya kepada Rizal Ramli untuk dimajukan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang.

Mereka meyakini, bahwa hanya sosok Rizal Ramli yang paling cocok memimpin DKI Jakarta. Sebab, sebagai ibukota negara, Jakarta punya masyarakat multikultur yang terdiri banyak golongan, sehingga Rizal Ramli yang dianggap sebagai “titisan” Gus Dur sebagai penganut pluralisme itupun tentu sangat layak dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pluralisme adalah sebuah kerangka atau keadaan masyarakat majemuk (secara sosial dan politik) yang di dalamnya terdapat interaksi semua kelompok yang mengutamakan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup berdampingan secara damai (koeksistensi) tanpa menumpahkan air-mata dan tanpa konflik asimilasi.

Sehingga itu kaum Pluralisme adalah kaum yang sangat tegas menolak praktik dan cara-cara penindasan di dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dan itulah yang menjelaskan mengapa Rizal Ramli di mana saja kerap “berteriak” ketika melihat dan menemui indikasi “penindasan”. Bukankah korupsi, kolusi, nepotisme, pejabat kongkalikong, otoriter, dan lain sebagainya adalah termasuk penindasan?

Hari ini, Di Gedung Juang Digelar Penggalangan Tanda Tangan Dukungan Rizal Ramli for DKI-1

(AMS, Artikel)

SEBAGAI wujud nyata aspirasi warga DKI Jakarta dari seluruh kalangan, kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Aliansi Gerakan Selamatkan Indonesia (AGSI) melakukan langkah keseriusan, yakni menggelar penggalangan dukungan untuk ikut secara sukarela meminta Rizal Ramli agar dapat maju bertarung pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Penggalangan dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk pengumpulan tanda tangan yang digelar di Gedung Juang, Cikini-Jakarta, Senin hari ini (8 Agustus 2016).

Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya agar tidak menyia-nyiakan momen yang sangat berharga dalam memilih sosok yang tepat untuk memimpin DKI Jakarta, yakni Dr. Rizal Ramli.

Disebut demikian, karena sampai saat ini sosok yang jelas-jelas secara terang-benderang siap dan rela mempertaruhkan jabatannya demi membela rakyat kecil adalah Rizal Ramli. Integritas, kredibilitas dan keberpihakannya dalam membela serta memperjuangkan hak-hak rakyat bawah sudah terbukti.

Menurut Ketua Umum Liga Pemuda Indonesia (LPI), Lalu Hilman Afriandi, keberpihakan Rizal Ramli membela dan memperjuangkan rakyat tertindas sudah sangat teruji dan tak perlu diragukan lagi. Dan perjuangan tersebut dilakukan sangat konsisten secara tegas dan berani, baik di luar maupun di saat di dalam pemerintahan.

Aspirasi Rizal Ramli for DKI-1 Makin Tak Terbendung, Pemuda Kong Hu Cu Ikut Mendukung

(AMS, Artikel) 

PERBINCANGAN sosok-sosok calon Gubernur DKI Jakarta, hingga kini kian mengerucut pada satu nama yang dianggap sangat tepat memimpin Jakarta sebagai ibukota Indonesia, yakni Rizal Ramli.

Sehingga hasil survei dari lembaga-lembaga survei “tertentu” yang gencar ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta, saat ini pun nampaknya hanya dianggap “sampah”.

Sebab, banyak pihak yang mengaku tak ingin dibodoh-bodohi lagi dengan hasil survei yang cenderung tidak objektif, dan tak sesuai dengan situasi “kebatinan” sebagian besar warga DKI Jakarta saat ini.

Selain menolak hasil survei yang dinilai tak objektif tersebut, sebagian besar warga DKI Jakarta juga dengan tegas menolak calon gubernur yang sikapnya jelas-jelas cenderung membela kepentingan kelompok tertentu saja, yang justru hanya akan menindas ekonomi rakyat jelata serta kalangan menengah ke bawah.

Olehnya itu, elemen-elemen masyarakat pun kini tak tinggal diam untuk mengajak bersatu padu demi melahirkan sosok pemimpin (gubernur DKI Jakarta) yang benar-benar berasal dari rakyat oleh dan untuk rakyat, yang diyakini kepemimpinannya dapat membawa ketenangan, ketenteraman serta kedamaian untuk semua golongan. Dan sosok yang dimaksud adalah Rizal Ramli.

Ahmad Dhani, Musisi yang Tegas Mendukung Rizal Ramli Sang “Maestro” Kerakyatan

(AMS, Artikel)

HAMPIR semua orang di negeri ini mengetahui nama Ahmad Dhani sebagai musisi papan atas. Namun tentunya hanya sedikit yang mampu mengenali seperti apa “genre kebatinannya” di luar dunia musik.

Meski ia sudah kerap menunjukkannya di hadapan publik secara fulgar, tetapi sebagian di antaranya tampaknya masih sulit menerjemahkan “genre kebatinan” seperti apa yang dimiliki Ahmad Dani sejauh ini. Akibatnya, hanya memunculkan “irama-irama” kontroversi.

Dari masalah perjalanan keluarganya yang dinilai sebagian besar publik sebagai sebuah “kekacauan”, juga dengan konsep-konsep pemikirannya terkait keyakinan yang dianutnya, adalah selayaknya dipandang sebagai sebuah prinsip pribadi yang tak perlu “dihakimi” apabila masih diikuti dalil dan alasan mendasar.

Apalagi sebagai musisi tersohor yang muncul tidak secara instan, tentu Ahmad Dhani sebelumnya telah melalui  perjalanan yang cukup berliku-liku dan telah mengalami pahit getirnya berjuang mencapai kesuksesan.

Ahmad Dhani Komandani Relawan Rizal Ramli-Sandiaga Uno “OK”

(AMS, Artikel)

ASPIRASI dukungan terhadap Rizal Ramli untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta pada laga Pilkada 2017 mendatang, benar-benar sulit terbendung, hingga saat ini masih terus mengalir

Setelah JNIB: Jaringan Nasional Indonesia Baru (salah satu komunitas relawan Jokowi); Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI); Komunitas Gerakan Jakarta Memanggil Rizal Ramli; Komunitas Jakarta Tanpa Tangis; serta kelompok-kelompok warga yang secara langsung mendatangi Rizal Ramli di kediamannnya.

Kini giliran musisi Ahmad Dhani menyatakan siap “tempur” mendukung pasangan Rizal Ramli – Sandiaga Uno.

Sebagai langkah awal untuk membuktikan keseriusannya mendukungan pasangan tersebut, Ahmad Dhani telah membentuk relawan yang diberi nama “OK” (Orang Kita).

Relawan OK yang dikomandani oleh Ahmad Dhani ini pun telah mempersiapkan Deklarasi Dukungan kepada pasangan Rizal Ramli-Sandiaga Uno, yang akan digelar pada hari ini (Jumat, 5 Agustus 2016), pukul 13.00, di kediaman Ahmad Dhani di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Bagi mereka atau warga Jakarta yang tergerak hatinya untuk ikut mendukung pasangan ini, dapat merapat atau bertandang ke lokasi tersebut.

Rizal Ramli for DKI-1: Jangan Hiraukan Jika Disebut “Barisan Sakit Hati”, Ini Alasannya

(AMS, Artikel) 

MESKI Rizal Ramli di dalam pemerintahan dinilai begitu aktif melakukan berbagai terobosan, dan sangat sengit membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat, namun Presiden Jokowi tiba-tiba mencopotnya melalui reshuffle kabinet jilid 2 dengan alasan karena kerap melakukan kegaduhan.

Tetapi di seluruh lapisan masyarakat, tak sedikit yang memandang bahwa alasan pencopotan tersebut amat mengada-ngada dan sangat sarat kepentingan politik serta kepentingan pihak-pihak tertentu.

Justru kegaduhan yang dilakukan oleh Rizal Ramli tersebut dinilai sebagai  bukti keberpihakan kepada rakyat, terutama rakyat di kalangan bawah. Juga sekaligus menunjukkan, bahwa kegaduhan seperti itu merupakan upaya penegakkan konstitusi dengan benar. Sebab, bukankah memang konstitusi (sebagai pembatas kekuasaan penguasa) menghendaki agar kepentingan rakyat dapat diletakkan di atas daripada kepentingan kelompok tertentu?

Atas semua itulah, tak lama berselang dicopotnya Rizal Ramli dari jabatannya selaku Menko Kemaritiman, berbagai lapisan masyarat pun merasa terpanggil untuk “gantian” membela Rizal Ramli, sosok yang rela mempertaruhkan jabatannya demi membela kepentingan rakyat.

Rizal Ramli Pro-Rakyat, Dibenci Mafia dan Rezim “Banditisme”

(AMS, Artikel)

“RIZAL Ramli adalah salah satu sosok penghalang terbesar yang tak pernah berhenti melawan pemerintah yang banyak berpihak dan melindungi kita.”

Kira-kira begitulah ungkapan dan pandangan secara turun-temurun di lingkungan para mafia (seperti mafia Berkeley, Pengpeng, mafia beras, mafia migas, mafia reklamasi, dsb) juga dengan para politikus busuk beserta para begundalnya terhadap diri Rizal Ramli.

Yaaa...., para pejabat “banditlah” yang sangat kekenyangan di negeri ini. Mereka saling “menyuapi” dengan para mafia, politisi busuk serta para begundalnya. Dan ketahuilah, itu sudah berlangsung sejak dulu.

Sementara jeritan dan tangisan kesengsaraan si miskin di emperan-emperan toko, juga dari balik gubuk kumuh dan tembok-tembok rapuh perumahan kredit (kontrakan), hingga kini nyatanya masih terus meraung-raung. Mereka dikejar-kejar, digusur, tanah dan lahan mereka dirampas paksa di negerinya sendiri tanpa diberikan kompensasi yang sesuai.

Pembela Hak-hak Rakyat Tertindas Disebut “Tukang Gaduh”, Bukti Indonesia Masih Dijajah

(AMS, Artikel)

SEPANJANG zaman penjajahan di negeri yang kita cintai ini, penindasan dan kekejaman kaum imperialis sungguh sangat menyayat hati dan membuat rakyat harus menderita di negerinya sendiri. Dan, ketika muncul pergerakan yang digerakkan oleh seorang pejuang, maka para pemimpin penjajah di saat itu pun (kompeni, misalnya) langsung murka: “verdomme...”, dan menuding para pejuang kita itu sebagai tukang gaduh.

Tjut Njak Dhien, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Antasari, Jenderal Sudirman, Sam Ratulangi, I Gusti Ngurah Rai, Marthen Indey, dan semua pahlawan kita di nusantara ini ketika melakukan perlawanan dan perjuangan guna membela hak-hak rakyat tertindas pasti diteriakin: “Tukang Gaduh” oleh para kompeni.

Kisah “tukang gaduh” di mata kompeni juga diceritakan dalam legenda “si Jampang dan si Pitung”. Dua pendekar silat sang pembela rakyat itu sangat membuat kompeni geram karena dianggap sering membuat kegaduhan.

Padahal, tudingan para penjajah (kompeni) yang menyebut pejuang-pejuang kita sebagai “tukang gaduh” itu sesungguhnya adalah sebuah ekspresi para penjajah (penindas) karena merasa kenyamanannya telah diganggu oleh para pejuang kita.

Besok, Kaum Buruh Deklarasi Dukung Rizal Ramli for DKI-1

(AMS, Artikel)

SETELAH kemarin relawan Jokowi (JNIB: Jaringan Nasional Indonesia Baru) telah menyatakan dengan sukarela mendukung Rizal Ramli untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta, kini giliran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan penuh keyakinan secara bulat juga meminta kepada seluruh warga DKI Jakarta yang senasib dan sepenanggungan untuk habis-habisan mendukung Dr. Rizal Ramli menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kaum buruh tersebut mengaku bahwa saatnya Jakarta dipimpin oleh seorang figur yang benar-benar lahir dari darah dan perut ibu pertiwi, dan benar-benar berasal dari rakyat bawah agar nantinya dapat memberikan yang terbaik buat ibu pertiwi dan rakyat bawah, bukan untuk kepentingan kapitalis asing maupun aseng yang cenderung menindas.

Sebagai bentuk keseriusan dari kaum buruh tersebut, Presiden KSPI telah menyampaikan undangan kepada kalangan PERS dalam rangka Deklarasi dukungan kepada Dr. Rizal Ramli untuk jadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017,  yakni pada Selasa (2/8/2017) di Jakarta.

Dokter Calon Penerima Nobel: Ahok dan Pendukungnya Alami Masalah di Otak

(AMS, Artikel)

SEORANG calon penerima nobel, Prof. Taruna Ikrar, guru besar Neurobiologi dari Universitas California-Amerika Serikat, dikabarkan telah mengamati perilaku dan retorika Ahok selama menjabat Gubernur Jakarta. Hasilnya, tentu tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan yang telah mengetahui “kelakuan” Ahok dan para pendukungnya selama ini.

Yakni, dari sudut pandang neurosains, menurut Prof. Taruna, Ahok termasuk pemimpin di Indonesia yang perlu diobservasi otaknya. Demikian artikel yang dikutip dari “Neuropolitic dalam Pilkada DKI Jakarta” oleh Bang Sem.

Neurosains atau ilmu syaraf adalah bidang ilmu yang mempelajari sistem saraf atau sistem neuron. Area studi mencakup struktur, fungsi, sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, penghitungan neurosains dan patologi sistem saraf.

Aspirasi Terus Mengalir Minta Rizal Ramli Maju Rebut DKI-1

(AMS, Artikel)

KETIKA menyadari alasan sebenarnya pencopotan Rizal Ramli dari kabinet, warga DKI Jakarta dari berbagai penjuru dan kalangan pun seketika melihat munculnya sosok pembawa harapan dan kebangkitan guna melepaskan diri dari keterpurukan untuk perubahan dan kejayaan, yakni Dr. Rizal Ramli.

Olehnya itu, warga DKI Jakarta dari berbagai lapisan itu pun, dapat dipastikan tidak akan menyia-nyiakan sosok Rizal Ramli untuk segera “dipaksa” agar dapat segera maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Apalagi kaum pergerakan juga buruh sudah menyatakan dukungannya terhadap Rizal Ramli forDKI-1.

Bahkan Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) juga saat ini telah mulai bergerak menggalang dukungan buat mantan Menko Kemaritiman tersebut.

Mengetahui Rizal Ramli mendapat dukungan untuk maju bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta, Ahok seakan memperlihatkan “kekuatirannya” dengan menyebut bahwa Rizal Ramli bisa jadi Gubernur Bank Indonesia (BI), kalau Gubernur DKI itu tidak mungkin.

Namun sejumlah pengamat politik justru “melarang” Rizal Ramli untuk sebaiknya menolak jabatan sebagai Gubernu BI jika ada “tawaran” dari pihak istana. Alasannya, jika negeri ini masih terindikasi dikuasai oleh rezim licik, Rizal Ramli percuma menduduki jabatan Gubernur BI tersebut. Bahkan jika Rizal Ramli menerima tawaran itu, maka rakyat malah akan menilai Rizal Ramli adalah pemburu jabatan.

Rakyat Terharu Rizal Ramli Dicopot Karena Bela Rakyat, Jauh Beda Ketika JK Dicopot

(AMS, Artikel)

SUASANA batin sebagian besar rakyat Indonesia sampai saat ini masih terkoyak sejak mengetahui Rizal Ramli yang selama ini menjadi “mata, telinga dan mulut” rakyat di dalam pemerintahan, tiba-tiba dicopot dari kabinet oleh Jokowi selaku presiden melalui reshuffle Kabinet Jilid 2, Rabu (27/7/2016).

Sebelumnya, isu reshuffle jilid 2 ini memang sudah menggelinding awal tahun 2016 lalu, namun rakyat kalangan bawah percaya bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin mencopot menteri yang punya integritas tinggi dan daya keberpihakan rakyat yang sangat besar seperti Rizal Ramli.

Namun sayang sejuta sayang, Rizal Ramli yang dikenal sejak dulu sebagai pejuang pembela hak-hak rakyat kalangan bawah, dan sosok anti-korupsi yang sangat tegas melawan siapa saja yang diniliainya bisa merugikan keuangan negara, juga dikenal sebagai sosok yang senantiasa mengangkat kemulian dan derajat bangsa Indonesia (melawan kesewenang-wenangan asing dan aseng), malah dicopot oleh Jokowi --yang katanya—presiden wong cilik itu.

Alasan Jokowi yang beredar, bahwa Rizal Ramli kerap membuat gaduh atau keributan di dalam kabinet.

Lalu kegaduhan dan keributan macam apa yang dimaksud oleh Jokowi selaku presiden yang mengaku mengusung cita-cita Trisakti bung Karno itu?

Mari kita tengok hubungan antara kegaduhan yang dimaksud oleh Jokowi itu dengan jiwa (cita-cita) yang dikehendaki oleh Trisakti. Apakah memang kegaduhan itu bertentangan dengan Trisakti, atau Jokowi yang malah bertentangan dengan Trisakti (BERDAULAT dalam bidang politik; BERDIKARI dalam bidang ekonomi; dan BERKEPRIBADIAN dalam kebudayaan)?

Selamatkan Jakarta (Indonesia) Dari “Penjajahan” Pengembang: Segera Usung Rizal Ramli Jadi Gubernur DKI!

(AMS, Artikel)

PENCOPOTAN Rizal Ramli dari jabatannya selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya melalui Reshuffle Kabinet Jilid 2, sungguh dan benar-benar sangat mengejutkan sekaligus amat mencabik-cabik hati sebagian besar rakyat Indonesia, terutama wong cilik.

Bagaimana tidak, pencopotan Rizal Ramli tersebut dinilai sangat jauh dari perkiraan, sebab boleh dikata seluruh rakyat Indonesia tahu persis bahwa Rizal Ramli adalah SATU-SATUNYA menteri yang jelas-jelas dan terang benderang berani melawan siapapun demi membela kepentingan rakyat dan negara, bumi Pertiwi ini.

Keberpihakan Rizal Ramli terhadap rakyat kecil memang telah teruji sejak lama. Artinya, tidak muncul secara instan. Sejak sebagai aktivis mahasiswa ITB, dengan sangat menyadari betapa perihnya tak punya ibu dan ayah lagi karena sejak bocah telah berstatus sebagai anak yatim-piatu, membuat Rizal Ramli pun tak ingin “kehilangan ibu” lagi, yakni IBU PERTIWI.

Sejak itu, Rizal Ramli telah mampu memperlihatkan jatidirinya sebagai anak bangsa yang berintegritas tinggi, dan sudah menanamkan tekat untuk melawan siapa saja yang ingin coba-coba “menyakiti dan melumpuhkan” Ibu Pertiwi. Sampai itu, Rizal Ramli pantang menyerah maju ke barisan terdepan dalam setiap aksi demo di era Orde Baru (Orba) tahun 1977-1978 selaku aktivis mahasiswa, meski harus mempertaruhkan dan mengorbankan diri sendiri, yakni dipenjara oleh rezim Orba yang dinilai amat otoriter.

Bara JP: Luhut dan Rizal Ramli Menko Terbaik Presiden Jokowi

(AMS, Artikel)

SIANG ini direncanakan akan digelar Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II di Istana Negara. Dan jelang dilaksanakannya reshuffle tersebut, sejak kemarin seluruh media (televisi, radio, cetak, dan online) hingga pagi ini masih terus memberitakan dan memunculkan “spekulasi” seputar siapa-siapa yang “terkena” reshuffle kabinet kali ini.

TV One misalnya, dalam acara TalkShow secara live pagi tadi juga membahas mengenai reshuffle kabinet jilid II dengan menghadirkan narasumber M. Qadari sebagai pengamat politik serta Sihol Manulang selaku Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).

Pada acara yang dikemas dalam Program Apa Kabar Indonesia TV One tersebut, baik Qadari maupun Sihol Manulang menyebutkan, bahwa Presiden sangat pantas mempertahankan dua sosok untuk tetap berada dalam Kabinet Kerja, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Rizal Ramli.

Menurut Qadari, Luhut dan Rizal Ramli adalah menteri yang sangat sejalan dengan Trisakti dan Nawacita. Sementara menurut Sihol Manulang, Luhut dan Rizal Ramli adalah dua sosok menteri yang sangat kecil kemungkinan untuk diganti apalagi untuk dikeluarkan, sebab keduanya adalah Menko terbaik yang sangat nyata-nyata berani maju terdepan membela kepentingan rakyat.

Sementara itu, tidak sedikit kalangan menyarankan, bahwa kalau pun Presiden Jokowi ingin me-reshuffle Luhut dan Rizal Ramli, paling tidak posisinya saja yang digeser. Misalnya, Luhut digeser menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, sedangkan Rizal Ramli sangat cocok digeser menjadi Menko Perekonomian, sebab sejauh ini Rizal Ramli sangat jelas-jelas merupakan sosok ekonom senior yang berhaluan ekonomi kerakyatan.

Bakar Semangat Kemaritiman, Rizal Ramli Ajak Pelajar ”Berlayar Gratis” Keliling Indonesia

(AMS, Artikel) 

“Nenek moyangku seorang pelaut || Gemar mengarung luas samudra || Menerjang ombak tiada takut ||

Menempuh badai sudah biasa || Angin bertiup layar terkembang || Ombak berdebur di tepi pantai ||

Pemuda berani bangkit sekarang || ke laut kita beramai-ramai”

LIRIK lagu di atas tentu tidaklah cukup dengan hanya dinyanyikan agar bangsa kita dapat kembali menjadi negara Maritim yang tangguh. Tanpa ada upaya yang maksimal sejak dini, maka lagu tersebut dapat dipastikan hanya akan menjadi “penghibur lara” dalam mengenang masa-masa kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Dunia sangat mengakui, bahwa nenek moyang kita adalah pelaut ulung dengan aktivitas kemaritimannya yang sangat tinggi. Sebab, wilayah kepulauan Nusantara yang terletak pada titik silang jaringan lalu-lintas laut dunia, membuat posisi Indonesia sebagai penghubung “dua dunia”, Timur dan Barat.

Kekayaan dan hasil bumi Indonesia merupakan kebutuhan yang “diperebutkan” di pasaran dunia. Hal itulah yang membuat aktivitas kemaritiman (perdagangan dan pelayaran) kita amat padat dan ramai, bahkan menjadi “incaran” untuk dikuasai oleh bangsa lainnya.

[VIDEO] Ahok Berkata: “Loe.. Kamu” Kepada Presiden Jokowi?

KETIKA mengetahui Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang sekaligus juga selaku Ketua Komite Gabungan Reklamasi Jakarta Utara mengeluarkan Rekomendasi penghentian Reklamasi Pulau G, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta bukannya menemui Komite Gabungan tersebut, tetapi malah langsung ke Istana Negara untuk “mengadukan” Komite Gabungan ke Presiden Jokowi.

Sikap Ahok yang langsung "main lapor" ke Presiden inilah yang kemudian dinilai oleh Rizal Ramli bahwa Ahok “Cengeng”.

Rizal Ramli bahkan mengaku bingung terhadap sikap Ahok yang lebih ngotot membela kepentingan pihak pengembang daripada membela kepentingan rakyat (warganya).

Hal ini pula yang kemudian membuat Rizal Ramli menyentil Ahok dengan pertanyaan: “Ahok itu Gubernur DKI Jakarta atau Karyawan Pengembang?”

Dan di bawah ini adalah video yang pernah ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta tentang Ahok yang membantah dirinya disebut Cengeng, namun mengakui bahwa dirinya (Ahok) memang telah menemui Presiden Jokowi terkait rekomendasi dari Komite Gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G.

Dalam video tersebut dapat dilihat bagaimana gaya komunikasi seorang Gubernur seperti Ahok di hadapan publik yang menyampaikan "petikan" pertemuannya dengan Presiden Jokowi: “.... Apa benar Menko LOE ngomong bahwa Keppres KAMU kalah sama Menko...” lontar Ahok kepada Presiden Jokowi seraya 'memperagakan' pertanyaan tersebut  di hadapan media.

Dan andai pada akhirnya Presiden Jokowi ternyata "berpihak" kepada Ahok terhadap masalah reklamasi tersebut, maka dapat dipastikan rakyat pun akan ikut bertanya kepada Presiden Jokowi yang mirip-mirip dengan pertanyaan yang dilontarkan ahok seperti di atas: “...Apa benar LOE (Presiden Jokowi) kalah sama gubernur kamu ...???”

Semoga Ahok bisa lebih mampu menggunakan diksi yang pantas dalam setiap gaya komunikasinya di hadapan publik yang dapat mencerminkannya sebagai pejabat negara yang patut dicontoh, bukan sebagai preman yang tak mampu mengendalikan tutur katanya ketika sedang mabuk di pinggir jalan.

SALAM REVOLUSI MENTAL

Silakan disimak videonya:

Ini yang Membuat Rizal Ramli Bulat Hentikan Reklamasi Pulau G

(AMS, Artikel) 

KOMITE Gabungan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, telah sepakat secara bulat memunculkan 3 poin rekomendasi, salah satunya adalah menghentikan secara permanen pembangunan reklamasi Pulau G.

Namun perlu digaris-bawahi, bahwa dengan dihentikannya pembangunan Pulau G secara permanen, itu bukan berarti Komite Gabungan telah menganulir peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Justru dengan penghentian pembangunan Pulau G tersebut, Komite Gabungan boleh dikata telah berhasil “meluruskan” dan memperjuangkan kehendak hakiki yang tersirat dalam seluruh aturan maupun perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai reklamasi di negara ini. Apa itu? Ya... secara hakiki tentu saja tersirat adalah untuk kepentingan besar bagi rakyat dan negara tercinta ini.

Ahok Terjerohok Dalam “Lumpur” Reklamasi

(AMS, Artikel)

KOMITE Gabungan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang terdiri 2 orang dari Kementerian LHK, 2 orang dari KKP, 2 orang dari Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, 2 orang dari Kemendagri, 1 perwakilan dari Sekretariat Kabinet serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, dan 2 orang dari Pemda DKI Jakarta, telah mengeluarkan 3 point rekomendasi, yakni: 1. Reklamasi Pulau G dibatalkan seterusnya atau diberhentikan pembangunannya secara permanen; 2. Reklamasi Pulau C, D dan N dapat dilanjutkan namun dengan syarat; 3. Reklamasi 13 pulau lainnya dikaji ulang.

Alasan reklamasi Pulau C, D dan N dapat dilanjutkan, sebab para pengembangnya bersedia dan berkomitmen untuk tunduk dan mematuhi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Sebagaimana diketahui kondisi Pulau C dan D sengaja digabung (disatukan) oleh pengembang sehingga tak ada jarak yang memisahkan kedua pulau tersebut. Sementara Perpres No. 54 Tahun 2008 memerintahkan agar reklamasi antar-pulau harus dipisahkan oleh kanal yang berukuran lebar 300 meter dengan kedalaman 8 meter.

Sedangkan penyebab reklamasi Pulau G dinyatakan dibatalkan atau diberhentikan pembangunannya secara permanen, adalah karena keberadaan Pulau ini selain dinyatakan membahayakan lingkungan hidup dan mengganggu arus lalu-lintas laut ke dan dari pelabuhan, juga di sekitar pulau tersebut terdapat prasarana vital dan strategis seperti kabel-kabel listrik milik PLN, dan sebagainya.

Ahok Mantap Jika Melawan Menteri untuk Bela Rakyat Kecil, Sayangnya Ahok Bagai “Penjajah yang Hanya Membela Kaumnya”

(AMS, Artikel) 

KONTROVERSI megaproyek reklamasi Pantai Utara Jakarta terus berlanjut, dan sepertinya sudah semakin jelas tentang siapa berpihak siapa.

Awalnya, pelaksanaan megaproyek yang digarap sebagian besar oleh perusahaan milik non-pribumi itu disambut dengan gelombang penolakan keras dari rakyat, terutama dari para nelayan dan sejumlah aktivis LSM pemerhati sosial dan lingkungan hidup.

Menyadari perlawanan dari rakyat yang semakin kuat, Ahok selaku Gubernur “estafet” DKI Jakarta itupun makin geram. Bahkan tak jarang Ahok mencaci dan menghina siapa saja yang ingin menghalang-halangi pembangunan reklamasi tersebut, termasuk rakyat kecil dengan kata-kata kasar dan kotor.

Kata-kata kasar dan kotor dari seorang kompeni Belanda di zaman penjajahan sepertinya masih lebih “santun” ketika murka kepada pribumi: “verdomme..” (Sialan..), tetapi kata-kata yang muncrat dari mulut si Ahok sungguhlah sangat kotor dan kasar demi membela kepentingan pengusaha sebagai kaum kapitalis itu.

Menko Darmin Lelet, Ekonomi Mencret: Desakan Reshuffle Meroket

(AMS, Artikel) 

SEJAK dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) diyakini punya tekad yang amat besar untuk membenahi seluruh masalah di negeri ini. Olehnya itu, Presiden Jokowi pun tentu sangat diharapkan dapat segera mewujudkan mimpi-mimpi indah seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Sayangnya, sampai saat ini dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi indah rakyat tersebut, Presiden Jokowi dinilai hanya menghambur-hamburkan waktu, tenaga dan energi serta pikiran secara sia-sia.

Disebut demikian, karena hampir dua tahun ini Jokowi menduduki jabatannya sebagai kepala negara dipandang masih keliru menyerahkan tugas-tugas pemerintahan kepada orang-orang yang tidak tepat. Misalnya saja, untuk mengurus masalah perekonomian, Presiden Jokowi dianggap telah dua kali keliru memilih Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.

Menko Rizal Ramli: Kejayaan Maritim di Abad 21 ini Harus Kembali di Tangan RI

(AMS, Artikel)

PRESIDEN Jokowi sesungguhnya memiliki keseriusan serta tekad yang sangat besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara Maritim yang kuat dan tangguh di dunia.

Keseriusan serta tekad Presiden Jokowi tersebut, setidaknya dapat dilihat dari “Visi-Misi serta Program Aksi” Presiden Jokowi yang menempatkan pembangunan Maritim “di posisi teratas” sebagai salah satu jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Yakni tertuang dalam penjabaran Trisakti dan Nawacita.

Dalam penjabaran Trisakti diuraikan pada poin 3 (tiga), yaitu: “Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan KEMARITIMAN sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan”.

Sedangkan dalam Nawacita, soal maritim, dituang pada poin pertama yakni: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan MEMPERKUAT JATI DIRI sebagai negara MARITIM”.