(AMS, Artikel)
PADA Senin 20 Oktober 2015 kemarin, perjalanan Pemerintahan Presiden Jokowi genap setahun. Dan kinerja yang telah dipersembahkan oleh pemerintahan ini kepada rakyatnya, dengan jujur harus diakui, adalah masih memprihatinkan.
Namun tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi (di luar Wapres JK dkk), dengan jujur pula harus diakui sudah mulai membaik sejak dua bulan terakhir. Yakni ketika Presiden Jokowi memasukkan tokoh ekonom senior profesional, independen, yang sejak dulu pro-rakyat dan berintegritas tinggi, yaitu Dr. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya.
Dan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi ini nampak semakin meninggi seiring dengan terobosan-terobosan yang sedang digiatkan oleh Rizal Ramli. Mengapa?
Sebab, sesaat setelah dilantik, Rizal Ramli langsung memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat. Yakni dengan agresif menghalau semua kebijakan yang dinilai hanya merugikan bangsa dan negara, serta dengan tegas melawan siapa saja yang cenderung mengutamakan kepentingan asing dan golongan tertentu.
Jadi, sangat aneh dan miris jika saat ini ada pihak-pihak atau elit-elit yang kemudian berseberangan atau melakukan protes dengan apa yang kini sedang diperjuangkan oleh Rizal Ramli.
Namun dengan begitu, kelopak mata rakyat bisa menjadi terbuka dan mengetahui siapa yang membela siapa, serta siapa yang tak menghendaki terjadinya perubahan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini dengan cenderung mempertahankan status-quo.
“Maju terus Pak Rizal..!!!”. Demikian pekik yang kini rakyat kumandangkan di mana-mana guna menyemangati perjuangan dan keberpihakan Rizal Ramli terhadap bangsa dan negara ini.
Support dari rakyat ini muncul karena rakyat melihat Rizal Ramli sedang berjuang sendiri di pemerintahan dalam menegakkan kepentingan bangsa dan negara tanpa misalnya pembelaan dari parpol, sebab sejauh ini Rizal Ramli memang bukanlah kader atau petinggi parpol manapun, melainkan diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi berikut oleh PDIP sebagai seorang Menko atas nama rakyat, bukan atas nama parpol tertentu.
Rakyat juga merasa patut mendukung perjuangan Rizal Ramli, sebab Rizal Ramli begitu nampak tegas dan tak gentar menghadapi siapa saja. Termasuk Wapres Jusuf Kalla dkk yang dinilainya cenderung mengejar keuntungan bisnis melalui berbagai kebijakan tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami oleh bangsa dan negara.
Dan akhir-akhir ini, rakyat juga sangat mendukung Rizal Ramli yang kembali mengepret karena geram dengan kerakusan PT. Freeport beserta sejumlah pejabat yang diduga “berlabel” budak asing.
Bagaimana tidak, Freeport sebagai perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat ini sedang berusaha “mendikte” pemerintah agar dapat segera melakukan perpanjangan Kontrak Karya (KK) tambangnya di Grasberg, Papua.
Padahal menurut aturan, PP No. 23 Tahun 2010, pembahasan kontrak hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum berakhirnya masa operasi produksi KK.
Dan jika KK itu direstui oleh pemerintah, maka pemerintah sudah mengajarkan kepada rakyatnya untuk tidak segan-segan menabrak aturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Dan sekaligus jika KK Freeport itu tetap dipaksakan, maka patut diduga Menteri ESDM dkk adalah budak asing pengkhianat bangsa yang mudah disogok.
Lalu apa iya, negara kita sebesar dan sekaya ini pada akhirnya harus bertekuk-lutut pada perusahaan yang bernama Freeport? Luaarrr biasa apabila hal ini terjadi: Negara Vs Freeport.
Olehnya itulah Rizal Ramli melawan dan ngotot mengajak rakyat agar saatnya cita-cita Trisakti dihidupkan ke arah freedom (kemandirian), bukan untuk Freeport atau negara-negara asing lainnya.
Perlawanan Rizal Ramli ini sangat beralasan. Sebab, salah satunya, adalah tahukah kita bahwa di planet Bumi ini ternyata Indonesia adalah negara paling kaya, sampai itulah negara sebesar Amerika saja begitu gigih bernafsu menyedot kekayaan tambang yang terkandung di perut Ibu Pertiwi melalui PT. Freeport.
Dan tahukah kita emas di Papua yang telah disedot oleh Freeport itu jika dibagikan ke 240 juta rakyat Indonesia maka akan kebagian +3 ton emas untuk tiap-tiap penduduk. Yakni, berdasarkan analisis yang ada tahun 2014, bahwa Freeport telah menyedot emas kita sebanyak 724,7 juta ton.
724,7 juta ton emas tersebut dibagi 240 juta penduduk Indonesia, maka setiap rakyat mendapat +3 ton emas per jiwa. Kemudian 724,7 juta ton emas itu coba dikalikan dengan harga emas 1 gram, taruhlah Rp.550 ribu per gram, maka hasilnya Rp. 398.585.000.000.000.000.000.
Dan jika benar-benar kita bisa kebagian 3 ton emas per jiwa, maka tak ada lagi warga kita yang harus terpisah dari keluarganya karena terpaksa menjadi TKI/TKW di negara lain. Dan juga tak ada lagi seorang ibu yang terpaksa mencuri susu di supermarket karena tak punya uang demi menghentikan tangisan bayinya yang kelaparan, dan lain sebagainya.
Namun miris dan sayangnya, akibat ulah dan kerakusan budak-budak asing yang bercokol dalam pemerintahan sebagai pejabat negara hingga saat ini, membuat rakyat menjadi terlunta-lunta hidupnya di negeri yang jusrtu melimpah dengan kekayaan sumberdaya alam ini. Bahkan parahnya, negeri ini malah dililit utang luar negeri yang menggunung.
Sungguh kekayaan sumberdaya alam tambang (emas) kita sangatlah melimpah. Namun bukan negara kita sendiri yang mengolahnya, tetapi diserahkan kepada Amerika, juga kepada negara-negara asing lainnya.
Bahkan ketika emas dan tembaga di Papua yang kini mulai menipis, ternyata di bawah lapisan emas pada kedalaman 400 meter ditemukan kandungan mineral yang harganya 100 kali lebih mahal dari pada emas, yaitu Uranium! Sungguh, bahan baku pembuatan bahan bakar nuklir itu ditemukan di sana.
Meski belum jelas seberapa besar kandungan uranium yang ditemukan di sana, namun kabar terakhir yang beredar dari para ahli kandungan uranium menyebutkan cukup untuk membuat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang mampu menerangi seluruh bumi.
Freeport banyak berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, yakni bagi sejumlah jenderal dan juga sejumlah politisi busuk serta sejumlah saudagar beratribut pejabat tinggi negara yang kini bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta. Mereka semuanya itulah yang kini menari-nari di atas kemiskinan dan penderitaan rakyat.
Makanya, dengan memahami kondisi tersebut, Rizal Ramli rela mempertaruhkan apa saja, termasuk jabatannya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Bahkan Rizal Ramli dengan tegas menuturkan, jika Freeport enggan menuruti aturan yang sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia, maka Kontrak Karya Freeport sebaiknya dicabut paksa saja. “Kalau tak cepat turuti (aturan), ya sudah mendingan kita cabut saja kontrak karyanya. (Freeport) Sudah seenaknya, mau divestasi saja diulur-ulur,” jelas Rizal Ramli di Jakarta, Selasa (20/10).
Dan sekali lagi, ketegasan dari semua yang sedang diperjuangkan Rizal Ramli saat ini, seluruhnya adalah demi menjadikan Indonesia yang digdaya (kuat dan tangguh) sesuai cita-cita Trisakti. Yakni: Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam bidang ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan.
Dan bagi Rizal Ramli, inilah kesempatan yang sangat berharga bagi Presiden Jokowi bersama rakyat untuk menciptakan legacy dan mencatat sejarah baru dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar maju dan berkembang, yakni dengan segera memberi pilihan kepada perusahaan negara asing (termasuk Freeport) yang selama ini menggantungkan hidupnya di negeri ini: “Ingin mengikuti aturan Indonesia atau segera angkat kaki dari bumi Indonesia!?!?!”
