Ketika Harga BBM Naik, JK Juga Bisa Naik Jadi Presiden?

(AMS, opini)

ADA “hadiah” pertama buat rakyat Indonesia dari pasangan presiden terpilih Jokowi-JK yang diusung oleh PDIP beserta para koalisinya (KIH: Koalisi Indonesia Hebat), yakni harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dinaikkan, atau dalam pengertian lain subsidi BBM akan segera dialihkan untuk membiayai hal-hal lain.

Padahal tahun lalu, PDIP adalah parpol yang sangat ngotot dan paling keras menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Ketika itu PDIP beralasan, kenaikan harga BBM hanya membuat rakyat makin sengsara.

Melalui Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, ketika itu menyatakan, kenaikan harga BBM akan memberikan dampak secara signifikan terhadap kenaikan harga bahan pokok. “Dengan kenaikan BBM tentu saja secara otomatis barang-barang kebutuhan pokok akan merangkak naik, kemudian distribusi barang pokok itu akan semakin naik juga dan tentu saja akan memberatkan dan membuat rakyat makin sengsara,” kata Puan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Tolong JK Janganlah Bermimpi “Menjadi” B.J. Habibie atau Arung Palakka!

(AMS, Opini)

TUBUH Jusuf Kalla (JK) memang boleh dikata kerdil dan usianya juga terbilang sudah cukup sepuh, tetapi sebetulnya ia adalah sosok politikus tangguh, tak mudah menyerah karena punya semangat dan kapasitas yang tinggi dalam mencapai cita-cita dan harapannya.

Sayangnya, dalam memainkan perannya sebagai politikus, JK kerap memperlihatkan mentalitas dan jatidirinya sebagai seorang “pedagang” (pengusaha) yang lebih condong mendahulukan kepentingan dan keuntungan kelompok serta dirinya sendiri. Ambisinya untuk meraih tempat dan kekuasaan tertinggi juga tak bisa disembunyikannya, sungguh sangatlah besar.

Bukan KMP, Tapi Kabinet Neolib yang Akan Menjegal Jokowi

(AMS, Opini)

SEMUA orang yang dalam keadaan sadar tentulah tahu persis, bahwa tugas Jokowi sebagai presiden RI pasca pemerintahan SBY sungguh amatlah berat dan sangat rumit.

Artinya, “peta” atau kondisi tugas Presiden Jokowi ke depan sudah jelas terlihat medannya sangatlah rumit dan berat. Yakni, selain terdapat tumpukan nan menggunung masalah bangsa dan negara yang “diwariskan” oleh pemerintahan SBY, Jokowi juga tak bisa menghindar untuk senantiasa “berhadapan” dengan kelompok penguasa di parlemen yang menjadi rival politiknya pada Pilpres 2014 kemarin, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketika Kabinet Jokowi tak “Berisi” Trisakti, “Tritura” Berpotensi Terulang

(AMS, opini)

TRISAKTI adalah salah satu ajaran dan ideologi yang akan dijadikan tonggak bagi Jokowi-JK dalam membangun pemerintahannya.

Dalam setiap kampanyenya di hadapan publik jelang Pilpres 2014 kemarin, Jokowi bahkan berhasil meyakinkan banyak rakyat bahwa hanya dengan menegakkan ajaran Trisakti, Indonesia mampu menjadi negara hebat. Dan ternyata, ajakan Jokowi untuk menghidupkan kembali ajaran Trisakti tersebut memanglah sangat ampuh, rakyat pun lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada sosok insinyur kehutanan tersebut untuk menjadi presiden.

Sebab, sejauh ini rakyat Indonesia memang amatlah mendambakan sebuah konsep tentang Indonesia Hebat. Sehingga di mata rakyat, Trisakti dipandang adalah sebuah ajaran yang sangat tepat untuk dapat dijadikan sebagai kekuatan sekaligus solusi dalam upaya membentuk Indonesia menjadi negara hebat. Sebab, Trisakti memang terdapat tiga doktrin yang sangat sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat, yakni: Berdaulat dalam bidang politik; Berdikari dalam bidang ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan.

Mau Indonesia Hebat? Para Menterinya Harus “Level Presiden”!

(AMS, Opini)

SEBAGAI pasangan Presiden terpilih Jokowi-JK yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), di mata masyarakat tentunya sangat dimaknai sebagai semangat dan babakan baru dalam kepemimpinan negara yang akan membawa perubahan mendasar, yakni menuju Indonesia Hebat.

Artinya, rakyat saat ini memandang sekaligus menaruh harapan besar kepada Pemerintahan Jokowi-JK nantinya akan dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan di negeri ini, dan akan membuat Indonesia menjadi negara hebat.

Sebaiknya Menko Ekonomi Jokowi-JK Jangan Dari Parpol. Rizal Ramli Sangat Cocok

(AMS, Opini)

MENTERI Koordinator (Menko) Ekonomi adalah merupakan salah satu “organ” yang sangat vital di dalam tubuh kabinet. Jika bisa saya analogikan, Menko Ekonomi itu adalah ibarat sebuah jantung.

Jantung bisa dinilai sehat apabila tekanan darah “normal” dengan memompa darah berisi oksigen yang “segar”. Jantung memiliki dua pompa yang harus bekerja secara “seimbang” dan berdenyut “berirama” teratur sehingga bisa mendistribusikan darah ke seluruh jaringan pembuluh darah secara “merata”. Jika tidak, bisa dipastikan fatal jadinya.

Begitu pun dengan seseorang yang akan diberi tugas sebagai Menko Ekonomi, ia harus “segar” (steril, tidak terkontaminasi) agar dipastikan bisa bekerja secara “normal” (tidak ada kelainan, menurut pola umum), “seimbang” (sama berat, netral, tidak berat sebelah), dan “berirama” (terukur, terarah) secara merata (menyeluruh).

Rizal Ramli “Sang Aktor” Pergerakan Perubahan, Pro-Rakyat, Dibenci Mafia dan Penguasa Zalim

(AMS, Opini)

“RIZAL Ramli adalah salah satu sosok penghalang besar yang tak pernah berhenti menghasut dan melakukan perlawanan kepada setiap pemerintah yang banyak berbaik hati kepada kita,” kiranya demikianlah pandangan secara turun-temurun di lingkungan para mafia (seperti mafia Berkeley, mafia beras, mafia, migas, dsb) dan para politisi busuk beserta para begundalnya terhadap diri Rizal Ramli.

Para mafia inilah yang telah berhasil menguasai Indonesia dengan cara menjajah negerinya sendiri dibantu kekuatan luar (negara asing) pasca lengsernya Soekarno.

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” demikian sepenggal pidato yang pernah diucapkan Presiden Soekarno.

Kalah di Parlemen, Jokowi Jangan Bangun Kabinet “Parlente”

(AMS, Opini)

JOKOWI-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat ini jangan pernah merasa hebat, atau sok jago, apalagi arogan dengan kemenangan yang telah diraihnya pada Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Sebab, remote-control kewenangan di level parlemen (DPR dan MPR) saat ini berhasil berada di tangan Koalisi Merah Putih (KMP). Dan itu berarti, Jokowi sebagai Presiden terpilih telah berada di posisi yang sama sekali tidak menguntungkan di dalam arena pertarungan politik untuk lima tahun ke depan.

Jokowi Presiden. Anugerah atau Malapetaka?

(AMS, Artikel)

PEMILU 2014 memang baru saja usai, tetapi bukan berarti pemenang Pemilu (Pileg maupun Pilpres) bisa dengan serta merta bernafas lega.

PDI-P sebagai pemenang Pileg sekaligus pemenang Pilpres bersama “grupnya”, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), boleh jadi mulai saat ini hingga di hari-hari mendatang akan lebih banyak mengalami “sesak nafas”.

Yang “Berkecamuk” Saat ini Sudah “Dijawab” Rizal Ramli 6 Tahun Silam

(AMS, Opini)

PASCA Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini, ada dua hal yang hingga kini sedang “berkecamuk” dan ramai diperbincangkan dengan 1001 pro-kontra yang mewarnainya. Yaitu pertama, tentang formasi kabinet kementerian amat diharapkan benar-benar bisa diisi oleh orang-orang tepat agar mampu melaksanakan seluruh agenda perubahan yang didorong oleh cita-cita ideologi Pancasila dan ajaran Trisakti. Seperti apakah agenda perubahan itu???

Kedua, tentang berhasilnya Koalisi Merah Putih (KMP) “menaklukkan” Kabinet Indonesia Hebat (KIH) dalam menggolkan Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) via DPRD pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014). Tentunya ini kemudian membuat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak lagi bisa menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.