(AMS, Artikel)
HARI Nelayan Nasional pada 6 April baru saja berlalu. Namun, sungguh begitu banyak harapan dan mimpi-mimpi indah para nelayan yang masih terombang-ambing diterpa ketidakpastian di negeri maritim ini.
Bahkan, dari data yang ada, jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 32,53 juta orang yang meski berhasil diturunkan tipis pada tahun 2011 menjadi 31,02 juta orang tersebut, namun ternyata jumlah penduduk miskin masih didominasi dari kalangan nelayan. Yakni terdapat 7,87 juta orang (nelayan) miskin, atau sekitar 25 persen dari total jumlah penduduk miskin tahun 2011 tersebut.
Tentu saja, angka kemiskinan yang didominasi dari kalangan nelayan tersebut sangatlah berbanding terbalik (ironi) dengan kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim. Dan salah satu penyebabnya ketika itu (tahun 2008-2009) menurut Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichin, adalah perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim.
Bahkan Ketua Umum HNSI kala itu menuding pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla melakukan diskriminasi terhadap sektor perikanan dan kelautan. “Anggaran pembangunan untuk sektor kelautan dan perikanan juga sangat kecil dibanding sektor pertanian. Ini diskriminasi,” ujar Yusuf Solichin yang juga Purnawirawan Angkatan Laut itu.
Menyadari adanya perhatian yang sangat minim dari pemerintah ketika itu, maka pada Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, melalui Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya yang membawahi 4 (empat) kementerian (Perikanan dan kelautan; ESDM, Pariwisata; dan Perhubungan) itupun bertekad agar nelayan tak lagi mengalami keterpurukan hidup di negeri maritim ini.
Selain telah melakukan “pasang badan” di sektor migas (seperti soal Freeport, Blok Masela, dll), Menko Rizal Ramli saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah multidimensi di dalam kementerian yang dibawahinya, tentu saja tak terlepas dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar turut memberikan perhatian besar terhadap masa depan hidup para nelayan.
Yakni Menko Rizal Ramli saat ini di antaranya sedang bertekad memunculkan desa wisata yang bersih, hijau dan ramah di lingkungan sekitar penduduk nelayan. Dan ini tentu saja merupakan solusi bagi nelayan dalam menghadapi masa paceklik, ketika gelombang laut tidak bersahabat.
Dalam konteks ini dapat digambarkan, bahwa ketika nelayan tak bisa melaut karena misalnya ombak yang sangat tinggi, maka nelayan tersebut tak mesti menganggur dan berdiam diri hingga harus kehilangan penghasilan. Mereka (nelayan) sambil menunggu kondisi laut kembali tenang, bisa secara kreatif memanfaatkan keunggulan desanya yang telah menjadi objek wisata pantai.
“Jika berhasil, maka kita akan ciptakan puluhan desa-desa (wisata) nelayan lainnya untuk mengatasinya masa paceklik yang biasa dihadapi nelayan saat gelombang laut tinggi,” ujar Menko Rizal Ramli dalam kunjungan kerjanya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi-Jawa Timur, Sabtu (9/4/2016). Dan sebagai proyek percobaan, Desa Wisata Nelayan telah dimulai di Indramayu, Jawa Barat.
Dan untuk merangsang para turis mancanegara maupun domestik agar dapat berkunjung, maka Desa Wisata Nelayan itu, kata Menko Rizal Ramli, harus hijau, bersih, dilengkapi air bersih, dan fasilitas penunjang lainnya, serta sangat perlu memunculkan keramahan, kenyamanan dan juga rasa aman bagi para wisatawan.
Menurut Menko Rizal Ramli, keberpihakan kepada nelayan sebetulnya tidak sekadar memberi bantuan peralatan melaut, tetapi juga memecahkan permasalahan saat paceklik dan tak bisa melaut. Dan salah satu pemecahan masalah tersebut dalam hal ini, adalah melakukan langkah multidimensi dengan menggabungkan dua kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata.
Masih dalam kaitan mencabut keterpurukan hidup para nelayan, pada kesempatan tersebut Menko Rizal Ramli juga salah satunya memberikan proteksi berupa bantuan iuran jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan kepada seribu (1000) nelayan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
Namun Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Ilyas Lubis berharap, pemerintah daerah dan pusat mau melanjutkan kepesertaan nelayan di bulan ketujuh, kedelapan dan seterusnya, atau nelayan melakukannya secara mandiri.
Premi untuk untuk dua program yang diikuti nelayan adalah Rp.16.800 perbulan dengan manfaat hingga Rp.48 juta jika meninggal karena kecelakaan kerja. Dan ini, menurut, Ilyas adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan perusahaan asuransi.
Ilyas Lubis juga mengungkapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mengajak bicara untuk pelaksanaan perlindungan 1 juta nelayan tahun 2016 yang dibiayai pemerintah pusat. “Manfaat yang kita berikan lebih komprehensif, termasuk pergantian pendapatan atas risiko cacat dan tak bisa melaut,” kata Ilyas.
Pada momen kunjungan kerja di TPI Muncar tersebut, Menko Rizal Ramli juga sempat melakukan tanya-jawab spontan dengan sejumlah nelayan dan pedagang ikan. “Ini ikannya kan masih bisa besar, kok (sudah) dijual?” tanya Menko Rizal.
Pedagang ikan tersebut pun menjawab, bahwa ikan kecil itu tak sengaja kena jaring sehingga dijual oleh nelayan kepada para pedagang. “Ikan kecilnya enggak sengaja kena jaring, pak,” jawab salah satu pedagang ikan.
Mendengar jawaban tersebut, Menko Rizal Ramli pun berjanji akan memberikan sejumlah bantuan. Misalnya, bantuan alat pembuat es kepada nelayan agar ikan lebih awet dan segar.
“Saya lihat tadi es-nya masih kurang, dan saya sudah berkoordinasi dengan dirjen akan memberikan 5 unit alat pembuat es untuk masyarakat nelayan di Muncar,” ujar menko Rizal.
Selain itu, Menko Rizal Ramli juga mengutarakan, bahwa untuk nelayan lokal juga akan mendapatkan bantuan alat penangkapan ikan, seperti jala yang berstandar internasional sehingga ikan kecil tidak ikut tertangkap.
“Standar internasional ukurannya adalah 12 inchi sehingga yang tertangkap ikan besar saja. Ikan kecilnya bisa lepas. Saya lihat masih ada jaring ukuran satu inch,” kata Rizal Ramli.
Bukan cuma itu, Rizal Ramli yang jauh sebelumnya memang telah lama bergaul dengan banyak nelayan itu berjanji, bahwa Pemerintah juga akan membagikan 3.500 kapal fiberglass kepada kelompok nelayan yang ada di Indonesia. Mereka tinggal mengajukannya lewat koperasi nelayan dan mereka akan mendapat pelatihan untuk mengoperasikan kapal.
“Selama ini kan nelayan menggunakan kapal kayu jadi mereka tidak terbiasa mengendarai fiberglass. Malah ada yang terbalik jadi harus didampingi,” ujar Menko Rizal.
Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman juga tidak menampik tentang jumlah penduduk miskin yang saat ini banyak berasal dari kelompok masyarakat nelayan. Olehnya itu, Menko berharap pemerintah akan segera membuat undang-undang khusus kenelayanan yang benar-benar tidak membuat nelayan terpuruk di negeri maritim ini. “Ini bentuk komitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia,” tegas Menko Rizal Ramli.
