Pendukung Ahok Panik, Rizal Ramli Coba Dihambat Pakai “Setrum PLN”

(AMS, Artikel)

“TELAT mikir, keliru lagi?!” Apakah kalimat ini yang pantas diarahkan kepada pihak-pihak yang menuding Rizal Ramli tidak akurat mengenai alasan penghentian reklamasi pulau G?

Entahlah? Yang jelas, Petrus Selestinus selaku pihak yang mengaku sebagai Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), “tiba-tiba” belakangan ini lantang bersuara menyebut Rizal Ramli tidak akurat menunjuk “jaringan listrik” sebagai alasan untuk menghentikan reklamasi pulau G.

Petrus mengemukakan tudingan tersebut setelah mendengar keterangan dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikabarkan oleh sejumlah media online, bahwa reklamasi tidak mengganggu jaringan listrik bawah laut.

“Tidak ancam distribusi. Kabel di bawah laut itu kalau diuruk sama seperti kabel tanah. Tak ada masalah,” kata General Manager PLN Disjaya, Syamsul Huda, di Tanjung Lesung, Banten, Jumat, (5/8).

Mengetahui pernyataan dari pihak PLN seperti itu, Petrus pun tak hanya menuding, tetapi juga mencoba “menyerang” dan mengancam Rizal Ramli.

“Ini bukti Rizal Ramli tidak akurat dan bisa dipidana karena tidak menyatakan kebenaran,” ujar Petrus kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/8).

Mengenai tudingan Petrus, Gede Sandra selaku mantan tenaga ahli Kemenko Kemaritiman pun menyanggah dan meluruskannya.

Dalam keterangan pers-nya, Gede menjelaskan, bahwa Rizal Ramli tidak pernah mengemukakan alasan seperti yang ditudingkan tersebut.

Gede kemudian mengutip pernyataan Rizal Ramli yang pernah disiarkan dalam acara ILC oleh salah satu televisi swasta (Selasa 26 Juli 2016), yakni: “Ada power station 9.600 MW, perlu air laut yang clean dan bersih untuk cooling system-nya. Dengan dipepetin ke power station kayak begini, suhu naik fungsi cooling systemnya berkurang.”

Jaringan kabel-kabel listrik memang juga ada di bawah laut. Tetapi bukan itu yang dimaksud yang dapat terganggu, melainkan power station.

Power station yang dimaksud, kata Gede, adalah pembangkit listrik di Muara Karang dan wilayah lainnya, bukan di bawah laut.

Rizal Ramli mengemukakan alasan tersebut, sebab sebelumnya pihak PLN sendiri pada 16 Juni 2016 telah melayangkan surat “peringatan” kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perihal “Dampak Reklamasi Pantai Jakarta terhadap Pembangkit PT PLN. --- (Untuk melihat surat asli dari pihak PLN tersebut, klik DI SINI)

Bukan cuma surat, pihak PLN juga mengekspos “kecemasannya” terhadap reklamasi pantai utara tersebut di situs www.pln.com dengan judul: “Pantura Jakarta di Reklamasi, Pasokan Listrik Jakarta Terancam” (silakan ditengok, ini link-nya: http://www.pln.co.id/blog/pantura-jakarta-di-reklamasi-pasokan-listrik-jakarta-terancam/)

Berdasar dari surat itulah, Rizal Ramli melakukan pembelaan, bukan hanya pembelaan kepada kepentingan warga sekitar tetapi Rizal Ramli juga sekaligus membela kepentingan PLN.

Jadi sangat aneh jika kemudian di belakangan ini Petrus dan PLN MENDADAK bersuara seolah-olah ingin “menyerang” Rizal Ramli, namun di saat bersamaan  mencoba membela kepentingan Ahok  dan pihak pengembang.

Lebih jauh, Petrus bahkan mendesak Rizal Ramli segera meminta maaf kepada Ahok karena telah mencemarkan nama baiknya.

Desakan Petrus ini tentu saja dinilai sangat aneh, sebab bukankah justru Ahok yang harus meminta maaf kepada warga di pesisir Jakarta Utara (terutama para nelayan) karena telah dengan membabi-buta melakukan “penindasan”? Dan bukankah justru Ahok yang harus segera memulihkan dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka (warga) yang telah ditindas dan diobrak-abrik oleh Ahok?

Pertanyaannya, apakah pernyataan Petrus tersebut adalah wujud kepanikan dari Ahok bersama para pendukungnya, di mana akhir-akhir ini menyaksikan betapa derasnya aspirasi sebagian besar warga DKI Jakarta mendesak parpol-parpol agar segera mengusung Rizal Ramli sebagai Cagub pada Pilkada DKI?

Pertanyaannya, apakah ini wujud kepanikan dari Ahok bersama para pendukungnya yang akhir-akhir ini menyaksikan betapa derasnya aspirasi sebagian besar warga DKI Jakarta mendesak parpol-parpol agar segera mengusung Rizal Ramli sebagai Cagub pada Pilkada DKI?

Jika memang benar itu sebuah kepanikan, maka sangat boleh jadi Ahok bersama pendukungnya memang sengaja ingin menghambat langkah Rizal Ramli menuju Pilkada DKI dengan menggunakan “setrum PLN”. Sayangnya, itu tidak akan mempan, sebab Rizal Ramli sudah sejak dulu telah terbiasa berhadapan dengan "petir dan halilintar" demi membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara tercinta ini.