Dokter Calon Penerima Nobel: Ahok dan Pendukungnya Alami Masalah di Otak

(AMS, Artikel)

SEORANG calon penerima nobel, Prof. Taruna Ikrar, guru besar Neurobiologi dari Universitas California-Amerika Serikat, dikabarkan telah mengamati perilaku dan retorika Ahok selama menjabat Gubernur Jakarta. Hasilnya, tentu tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan yang telah mengetahui “kelakuan” Ahok dan para pendukungnya selama ini.

Yakni, dari sudut pandang neurosains, menurut Prof. Taruna, Ahok termasuk pemimpin di Indonesia yang perlu diobservasi otaknya. Demikian artikel yang dikutip dari “Neuropolitic dalam Pilkada DKI Jakarta” oleh Bang Sem.

Neurosains atau ilmu syaraf adalah bidang ilmu yang mempelajari sistem saraf atau sistem neuron. Area studi mencakup struktur, fungsi, sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, penghitungan neurosains dan patologi sistem saraf.

Aspirasi Terus Mengalir Minta Rizal Ramli Maju Rebut DKI-1

(AMS, Artikel)

KETIKA menyadari alasan sebenarnya pencopotan Rizal Ramli dari kabinet, warga DKI Jakarta dari berbagai penjuru dan kalangan pun seketika melihat munculnya sosok pembawa harapan dan kebangkitan guna melepaskan diri dari keterpurukan untuk perubahan dan kejayaan, yakni Dr. Rizal Ramli.

Olehnya itu, warga DKI Jakarta dari berbagai lapisan itu pun, dapat dipastikan tidak akan menyia-nyiakan sosok Rizal Ramli untuk segera “dipaksa” agar dapat segera maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Apalagi kaum pergerakan juga buruh sudah menyatakan dukungannya terhadap Rizal Ramli forDKI-1.

Bahkan Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) juga saat ini telah mulai bergerak menggalang dukungan buat mantan Menko Kemaritiman tersebut.

Mengetahui Rizal Ramli mendapat dukungan untuk maju bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta, Ahok seakan memperlihatkan “kekuatirannya” dengan menyebut bahwa Rizal Ramli bisa jadi Gubernur Bank Indonesia (BI), kalau Gubernur DKI itu tidak mungkin.

Namun sejumlah pengamat politik justru “melarang” Rizal Ramli untuk sebaiknya menolak jabatan sebagai Gubernu BI jika ada “tawaran” dari pihak istana. Alasannya, jika negeri ini masih terindikasi dikuasai oleh rezim licik, Rizal Ramli percuma menduduki jabatan Gubernur BI tersebut. Bahkan jika Rizal Ramli menerima tawaran itu, maka rakyat malah akan menilai Rizal Ramli adalah pemburu jabatan.

Rakyat Terharu Rizal Ramli Dicopot Karena Bela Rakyat, Jauh Beda Ketika JK Dicopot

(AMS, Artikel)

SUASANA batin sebagian besar rakyat Indonesia sampai saat ini masih terkoyak sejak mengetahui Rizal Ramli yang selama ini menjadi “mata, telinga dan mulut” rakyat di dalam pemerintahan, tiba-tiba dicopot dari kabinet oleh Jokowi selaku presiden melalui reshuffle Kabinet Jilid 2, Rabu (27/7/2016).

Sebelumnya, isu reshuffle jilid 2 ini memang sudah menggelinding awal tahun 2016 lalu, namun rakyat kalangan bawah percaya bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin mencopot menteri yang punya integritas tinggi dan daya keberpihakan rakyat yang sangat besar seperti Rizal Ramli.

Namun sayang sejuta sayang, Rizal Ramli yang dikenal sejak dulu sebagai pejuang pembela hak-hak rakyat kalangan bawah, dan sosok anti-korupsi yang sangat tegas melawan siapa saja yang diniliainya bisa merugikan keuangan negara, juga dikenal sebagai sosok yang senantiasa mengangkat kemulian dan derajat bangsa Indonesia (melawan kesewenang-wenangan asing dan aseng), malah dicopot oleh Jokowi --yang katanya—presiden wong cilik itu.

Alasan Jokowi yang beredar, bahwa Rizal Ramli kerap membuat gaduh atau keributan di dalam kabinet.

Lalu kegaduhan dan keributan macam apa yang dimaksud oleh Jokowi selaku presiden yang mengaku mengusung cita-cita Trisakti bung Karno itu?

Mari kita tengok hubungan antara kegaduhan yang dimaksud oleh Jokowi itu dengan jiwa (cita-cita) yang dikehendaki oleh Trisakti. Apakah memang kegaduhan itu bertentangan dengan Trisakti, atau Jokowi yang malah bertentangan dengan Trisakti (BERDAULAT dalam bidang politik; BERDIKARI dalam bidang ekonomi; dan BERKEPRIBADIAN dalam kebudayaan)?

Selamatkan Jakarta (Indonesia) Dari “Penjajahan” Pengembang: Segera Usung Rizal Ramli Jadi Gubernur DKI!

(AMS, Artikel)

PENCOPOTAN Rizal Ramli dari jabatannya selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya melalui Reshuffle Kabinet Jilid 2, sungguh dan benar-benar sangat mengejutkan sekaligus amat mencabik-cabik hati sebagian besar rakyat Indonesia, terutama wong cilik.

Bagaimana tidak, pencopotan Rizal Ramli tersebut dinilai sangat jauh dari perkiraan, sebab boleh dikata seluruh rakyat Indonesia tahu persis bahwa Rizal Ramli adalah SATU-SATUNYA menteri yang jelas-jelas dan terang benderang berani melawan siapapun demi membela kepentingan rakyat dan negara, bumi Pertiwi ini.

Keberpihakan Rizal Ramli terhadap rakyat kecil memang telah teruji sejak lama. Artinya, tidak muncul secara instan. Sejak sebagai aktivis mahasiswa ITB, dengan sangat menyadari betapa perihnya tak punya ibu dan ayah lagi karena sejak bocah telah berstatus sebagai anak yatim-piatu, membuat Rizal Ramli pun tak ingin “kehilangan ibu” lagi, yakni IBU PERTIWI.

Sejak itu, Rizal Ramli telah mampu memperlihatkan jatidirinya sebagai anak bangsa yang berintegritas tinggi, dan sudah menanamkan tekat untuk melawan siapa saja yang ingin coba-coba “menyakiti dan melumpuhkan” Ibu Pertiwi. Sampai itu, Rizal Ramli pantang menyerah maju ke barisan terdepan dalam setiap aksi demo di era Orde Baru (Orba) tahun 1977-1978 selaku aktivis mahasiswa, meski harus mempertaruhkan dan mengorbankan diri sendiri, yakni dipenjara oleh rezim Orba yang dinilai amat otoriter.

Bara JP: Luhut dan Rizal Ramli Menko Terbaik Presiden Jokowi

(AMS, Artikel)

SIANG ini direncanakan akan digelar Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II di Istana Negara. Dan jelang dilaksanakannya reshuffle tersebut, sejak kemarin seluruh media (televisi, radio, cetak, dan online) hingga pagi ini masih terus memberitakan dan memunculkan “spekulasi” seputar siapa-siapa yang “terkena” reshuffle kabinet kali ini.

TV One misalnya, dalam acara TalkShow secara live pagi tadi juga membahas mengenai reshuffle kabinet jilid II dengan menghadirkan narasumber M. Qadari sebagai pengamat politik serta Sihol Manulang selaku Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).

Pada acara yang dikemas dalam Program Apa Kabar Indonesia TV One tersebut, baik Qadari maupun Sihol Manulang menyebutkan, bahwa Presiden sangat pantas mempertahankan dua sosok untuk tetap berada dalam Kabinet Kerja, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Rizal Ramli.

Menurut Qadari, Luhut dan Rizal Ramli adalah menteri yang sangat sejalan dengan Trisakti dan Nawacita. Sementara menurut Sihol Manulang, Luhut dan Rizal Ramli adalah dua sosok menteri yang sangat kecil kemungkinan untuk diganti apalagi untuk dikeluarkan, sebab keduanya adalah Menko terbaik yang sangat nyata-nyata berani maju terdepan membela kepentingan rakyat.

Sementara itu, tidak sedikit kalangan menyarankan, bahwa kalau pun Presiden Jokowi ingin me-reshuffle Luhut dan Rizal Ramli, paling tidak posisinya saja yang digeser. Misalnya, Luhut digeser menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, sedangkan Rizal Ramli sangat cocok digeser menjadi Menko Perekonomian, sebab sejauh ini Rizal Ramli sangat jelas-jelas merupakan sosok ekonom senior yang berhaluan ekonomi kerakyatan.

Bakar Semangat Kemaritiman, Rizal Ramli Ajak Pelajar ”Berlayar Gratis” Keliling Indonesia

(AMS, Artikel) 

“Nenek moyangku seorang pelaut || Gemar mengarung luas samudra || Menerjang ombak tiada takut ||

Menempuh badai sudah biasa || Angin bertiup layar terkembang || Ombak berdebur di tepi pantai ||

Pemuda berani bangkit sekarang || ke laut kita beramai-ramai”

LIRIK lagu di atas tentu tidaklah cukup dengan hanya dinyanyikan agar bangsa kita dapat kembali menjadi negara Maritim yang tangguh. Tanpa ada upaya yang maksimal sejak dini, maka lagu tersebut dapat dipastikan hanya akan menjadi “penghibur lara” dalam mengenang masa-masa kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Dunia sangat mengakui, bahwa nenek moyang kita adalah pelaut ulung dengan aktivitas kemaritimannya yang sangat tinggi. Sebab, wilayah kepulauan Nusantara yang terletak pada titik silang jaringan lalu-lintas laut dunia, membuat posisi Indonesia sebagai penghubung “dua dunia”, Timur dan Barat.

Kekayaan dan hasil bumi Indonesia merupakan kebutuhan yang “diperebutkan” di pasaran dunia. Hal itulah yang membuat aktivitas kemaritiman (perdagangan dan pelayaran) kita amat padat dan ramai, bahkan menjadi “incaran” untuk dikuasai oleh bangsa lainnya.

[VIDEO] Ahok Berkata: “Loe.. Kamu” Kepada Presiden Jokowi?

KETIKA mengetahui Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang sekaligus juga selaku Ketua Komite Gabungan Reklamasi Jakarta Utara mengeluarkan Rekomendasi penghentian Reklamasi Pulau G, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta bukannya menemui Komite Gabungan tersebut, tetapi malah langsung ke Istana Negara untuk “mengadukan” Komite Gabungan ke Presiden Jokowi.

Sikap Ahok yang langsung "main lapor" ke Presiden inilah yang kemudian dinilai oleh Rizal Ramli bahwa Ahok “Cengeng”.

Rizal Ramli bahkan mengaku bingung terhadap sikap Ahok yang lebih ngotot membela kepentingan pihak pengembang daripada membela kepentingan rakyat (warganya).

Hal ini pula yang kemudian membuat Rizal Ramli menyentil Ahok dengan pertanyaan: “Ahok itu Gubernur DKI Jakarta atau Karyawan Pengembang?”

Dan di bawah ini adalah video yang pernah ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta tentang Ahok yang membantah dirinya disebut Cengeng, namun mengakui bahwa dirinya (Ahok) memang telah menemui Presiden Jokowi terkait rekomendasi dari Komite Gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G.

Dalam video tersebut dapat dilihat bagaimana gaya komunikasi seorang Gubernur seperti Ahok di hadapan publik yang menyampaikan "petikan" pertemuannya dengan Presiden Jokowi: “.... Apa benar Menko LOE ngomong bahwa Keppres KAMU kalah sama Menko...” lontar Ahok kepada Presiden Jokowi seraya 'memperagakan' pertanyaan tersebut  di hadapan media.

Dan andai pada akhirnya Presiden Jokowi ternyata "berpihak" kepada Ahok terhadap masalah reklamasi tersebut, maka dapat dipastikan rakyat pun akan ikut bertanya kepada Presiden Jokowi yang mirip-mirip dengan pertanyaan yang dilontarkan ahok seperti di atas: “...Apa benar LOE (Presiden Jokowi) kalah sama gubernur kamu ...???”

Semoga Ahok bisa lebih mampu menggunakan diksi yang pantas dalam setiap gaya komunikasinya di hadapan publik yang dapat mencerminkannya sebagai pejabat negara yang patut dicontoh, bukan sebagai preman yang tak mampu mengendalikan tutur katanya ketika sedang mabuk di pinggir jalan.

SALAM REVOLUSI MENTAL

Silakan disimak videonya:

Ini yang Membuat Rizal Ramli Bulat Hentikan Reklamasi Pulau G

(AMS, Artikel) 

KOMITE Gabungan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, telah sepakat secara bulat memunculkan 3 poin rekomendasi, salah satunya adalah menghentikan secara permanen pembangunan reklamasi Pulau G.

Namun perlu digaris-bawahi, bahwa dengan dihentikannya pembangunan Pulau G secara permanen, itu bukan berarti Komite Gabungan telah menganulir peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Justru dengan penghentian pembangunan Pulau G tersebut, Komite Gabungan boleh dikata telah berhasil “meluruskan” dan memperjuangkan kehendak hakiki yang tersirat dalam seluruh aturan maupun perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai reklamasi di negara ini. Apa itu? Ya... secara hakiki tentu saja tersirat adalah untuk kepentingan besar bagi rakyat dan negara tercinta ini.

Ahok Terjerohok Dalam “Lumpur” Reklamasi

(AMS, Artikel)

KOMITE Gabungan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang terdiri 2 orang dari Kementerian LHK, 2 orang dari KKP, 2 orang dari Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, 2 orang dari Kemendagri, 1 perwakilan dari Sekretariat Kabinet serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, dan 2 orang dari Pemda DKI Jakarta, telah mengeluarkan 3 point rekomendasi, yakni: 1. Reklamasi Pulau G dibatalkan seterusnya atau diberhentikan pembangunannya secara permanen; 2. Reklamasi Pulau C, D dan N dapat dilanjutkan namun dengan syarat; 3. Reklamasi 13 pulau lainnya dikaji ulang.

Alasan reklamasi Pulau C, D dan N dapat dilanjutkan, sebab para pengembangnya bersedia dan berkomitmen untuk tunduk dan mematuhi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Sebagaimana diketahui kondisi Pulau C dan D sengaja digabung (disatukan) oleh pengembang sehingga tak ada jarak yang memisahkan kedua pulau tersebut. Sementara Perpres No. 54 Tahun 2008 memerintahkan agar reklamasi antar-pulau harus dipisahkan oleh kanal yang berukuran lebar 300 meter dengan kedalaman 8 meter.

Sedangkan penyebab reklamasi Pulau G dinyatakan dibatalkan atau diberhentikan pembangunannya secara permanen, adalah karena keberadaan Pulau ini selain dinyatakan membahayakan lingkungan hidup dan mengganggu arus lalu-lintas laut ke dan dari pelabuhan, juga di sekitar pulau tersebut terdapat prasarana vital dan strategis seperti kabel-kabel listrik milik PLN, dan sebagainya.

Ahok Mantap Jika Melawan Menteri untuk Bela Rakyat Kecil, Sayangnya Ahok Bagai “Penjajah yang Hanya Membela Kaumnya”

(AMS, Artikel) 

KONTROVERSI megaproyek reklamasi Pantai Utara Jakarta terus berlanjut, dan sepertinya sudah semakin jelas tentang siapa berpihak siapa.

Awalnya, pelaksanaan megaproyek yang digarap sebagian besar oleh perusahaan milik non-pribumi itu disambut dengan gelombang penolakan keras dari rakyat, terutama dari para nelayan dan sejumlah aktivis LSM pemerhati sosial dan lingkungan hidup.

Menyadari perlawanan dari rakyat yang semakin kuat, Ahok selaku Gubernur “estafet” DKI Jakarta itupun makin geram. Bahkan tak jarang Ahok mencaci dan menghina siapa saja yang ingin menghalang-halangi pembangunan reklamasi tersebut, termasuk rakyat kecil dengan kata-kata kasar dan kotor.

Kata-kata kasar dan kotor dari seorang kompeni Belanda di zaman penjajahan sepertinya masih lebih “santun” ketika murka kepada pribumi: “verdomme..” (Sialan..), tetapi kata-kata yang muncrat dari mulut si Ahok sungguhlah sangat kotor dan kasar demi membela kepentingan pengusaha sebagai kaum kapitalis itu.

Menko Darmin Lelet, Ekonomi Mencret: Desakan Reshuffle Meroket

(AMS, Artikel) 

SEJAK dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) diyakini punya tekad yang amat besar untuk membenahi seluruh masalah di negeri ini. Olehnya itu, Presiden Jokowi pun tentu sangat diharapkan dapat segera mewujudkan mimpi-mimpi indah seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Sayangnya, sampai saat ini dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi indah rakyat tersebut, Presiden Jokowi dinilai hanya menghambur-hamburkan waktu, tenaga dan energi serta pikiran secara sia-sia.

Disebut demikian, karena hampir dua tahun ini Jokowi menduduki jabatannya sebagai kepala negara dipandang masih keliru menyerahkan tugas-tugas pemerintahan kepada orang-orang yang tidak tepat. Misalnya saja, untuk mengurus masalah perekonomian, Presiden Jokowi dianggap telah dua kali keliru memilih Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.