Sunday, 24 July 2016

[VIDEO] Ahok Berkata: “Loe.. Kamu” Kepada Presiden Jokowi?


KETIKA mengetahui Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang sekaligus juga selaku Ketua Komite Gabungan Reklamasi Jakarta Utara mengeluarkan Rekomendasi penghentian Reklamasi Pulau G, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta bukannya menemui Komite Gabungan tersebut, tetapi malah langsung ke Istana Negara untuk “mengadukan” Komite Gabungan ke Presiden Jokowi.

Sikap Ahok yang langsung "main lapor" ke Presiden inilah yang kemudian dinilai oleh Rizal Ramli bahwa Ahok “Cengeng”.

Rizal Ramli bahkan mengaku bingung terhadap sikap Ahok yang lebih ngotot membela kepentingan pihak pengembang daripada membela kepentingan rakyat (warganya).

Hal ini pula yang kemudian membuat Rizal Ramli menyentil Ahok dengan pertanyaan: “Ahok itu Gubernur DKI Jakarta atau Karyawan Pengembang?”

Dan di bawah ini adalah video yang pernah ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta tentang Ahok yang membantah dirinya disebut Cengeng, namun mengakui bahwa dirinya (Ahok) memang telah menemui Presiden Jokowi terkait rekomendasi dari Komite Gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G.

Dalam video tersebut dapat dilihat bagaimana gaya komunikasi seorang Gubernur seperti Ahok di hadapan publik yang menyampaikan "petikan" pertemuannya dengan Presiden Jokowi: “.... Apa benar Menko LOE ngomong bahwa Keppres KAMU kalah sama Menko...” lontar Ahok kepada Presiden Jokowi seraya 'memperagakan' pertanyaan tersebut  di hadapan media.

Dan andai pada akhirnya Presiden Jokowi ternyata "berpihak" kepada Ahok terhadap masalah reklamasi tersebut, maka dapat dipastikan rakyat pun akan ikut bertanya kepada Presiden Jokowi yang mirip-mirip dengan pertanyaan yang dilontarkan ahok seperti di atas: “...Apa benar LOE (Presiden Jokowi) kalah sama gubernur kamu ...???”

Semoga Ahok bisa lebih mampu menggunakan diksi yang pantas dalam setiap gaya komunikasinya di hadapan publik yang dapat mencerminkannya sebagai pejabat negara yang patut dicontoh, bukan sebagai preman yang tak mampu mengendalikan tutur katanya ketika sedang mabuk di pinggir jalan.
SALAM REVOLUSI MENTAL

Silakan disimak videonya:


Friday, 22 July 2016

Ini yang Membuat Rizal Ramli Bulat Hentikan Reklamasi Pulau G


(AMS, Artikel) 
KOMITE Gabungan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, telah sepakat secara bulat memunculkan 3 poin rekomendasi, salah satunya adalah menghentikan secara permanen pembangunan reklamasi Pulau G.

Namun perlu digaris-bawahi, bahwa dengan dihentikannya pembangunan Pulau G secara permanen, itu bukan berarti Komite Gabungan telah menganulir peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Justru dengan penghentian pembangunan Pulau G tersebut, Komite Gabungan boleh dikata telah berhasil “meluruskan” dan memperjuangkan kehendak hakiki yang tersirat dalam seluruh aturan maupun perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai reklamasi di negara ini. Apa itu? Ya... secara hakiki tentu saja tersirat adalah untuk kepentingan besar bagi rakyat dan negara tercinta ini.

Monday, 18 July 2016

Ahok Terjerohok Dalam “Lumpur” Reklamasi


(AMS, Artikel)
KOMITE Gabungan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang terdiri 2 orang dari Kementerian LHK, 2 orang dari KKP, 2 orang dari Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, 2 orang dari Kemendagri, 1 perwakilan dari Sekretariat Kabinet serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, dan 2 orang dari Pemda DKI Jakarta, telah mengeluarkan 3 point rekomendasi, yakni: 1. Reklamasi Pulau G dibatalkan seterusnya atau diberhentikan pembangunannya secara permanen; 2. Reklamasi Pulau C, D dan N dapat dilanjutkan namun dengan syarat; 3. Reklamasi 13 pulau lainnya dikaji ulang.

Alasan reklamasi Pulau C, D dan N dapat dilanjutkan, sebab para pengembangnya bersedia dan berkomitmen untuk tunduk dan mematuhi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Sebagaimana diketahui kondisi Pulau C dan D sengaja digabung (disatukan) oleh pengembang sehingga tak ada jarak yang memisahkan kedua pulau tersebut. Sementara Perpres No. 54 Tahun 2008 memerintahkan agar reklamasi antar-pulau harus dipisahkan oleh kanal yang berukuran lebar 300 meter dengan kedalaman 8 meter.

Saturday, 16 July 2016

Ahok Mantap Jika Melawan Menteri untuk Bela Rakyat Kecil, Sayangnya Ahok Bagai “Penjajah yang Hanya Membela Kaumnya”


(AMS, Artikel) 
KONTROVERSI megaproyek reklamasi Pantai Utara Jakarta terus berlanjut, dan sepertinya sudah semakin jelas tentang siapa berpihak siapa.

Awalnya, pelaksanaan megaproyek yang digarap sebagian besar oleh perusahaan milik non-pribumi itu disambut dengan gelombang penolakan keras dari rakyat, terutama dari para nelayan dan sejumlah aktivis LSM pemerhati sosial dan lingkungan hidup.

Menyadari perlawanan dari rakyat yang semakin kuat, Ahok selaku Gubernur “estafet” DKI Jakarta itupun makin geram. Bahkan tak jarang Ahok mencaci dan menghina siapa saja yang ingin menghalang-halangi pembangunan reklamasi tersebut, termasuk rakyat kecil dengan kata-kata kasar dan kotor.

Kata-kata kasar dan kotor dari seorang kompeni Belanda di zaman penjajahan sepertinya masih lebih “santun” ketika murka kepada pribumi: “verdomme..” (Sialan..), tetapi kata-kata yang muncrat dari mulut si Ahok sungguhlah sangat kotor dan kasar demi membela kepentingan pengusaha sebagai kaum kapitalis itu.

Friday, 15 July 2016

Menko Darmin Lelet, Ekonomi Mencret: Desakan Reshuffle Meroket


(AMS, Artikel) 
SEJAK dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) diyakini punya tekad yang amat besar untuk membenahi seluruh masalah di negeri ini. Olehnya itu, Presiden Jokowi pun tentu sangat diharapkan dapat segera mewujudkan mimpi-mimpi indah seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Sayangnya, sampai saat ini dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi indah rakyat tersebut, Presiden Jokowi dinilai hanya menghambur-hamburkan waktu, tenaga dan energi serta pikiran secara sia-sia.

Disebut demikian, karena hampir dua tahun ini Jokowi menduduki jabatannya sebagai kepala negara dipandang masih keliru menyerahkan tugas-tugas pemerintahan kepada orang-orang yang tidak tepat. Misalnya saja, untuk mengurus masalah perekonomian, Presiden Jokowi dianggap telah dua kali keliru memilih Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.