Thursday, 19 May 2016

Generasi di Dunia Pendidikan Jadi “Edan”, Anies Baswedan hanya “Bermanis” Kata


(AMS, Artikel)
JOKO Widodo (Jokowi) sesungguhnya adalah seorang presiden yang sangat memimpikan terwujudnya perubahan positif yang besar di negeri ini. Buktinya, ia sejak awal telah memilih dan bertekad untuk menjalankan “Revolusi Mental”, terutama di lingkungan pemerintahan dan juga di dunia pendidikan.

Sayangnya, sampai hari ini mimpi Presiden Jokowi tersebut masih sangat sulit untuk dapat diwujudkan. Lihat saja, di lingkungan pemerintahan hingga hari inipun masih saja terlihat adanya sebagian besar pejabat yang bermental “raja”, bermental “bisnis”, dan bermental “manis kata”.

Disebut bermental “raja” karena sebagian besar pejabat negara saat ini masih bertindak seolah-olah sebagai raja yang harus mendapat pelayanan penuh dari negara dan rakyat.

Disebut bermental “bisnis”, karena saat ini masih saja ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya sebagai kesempatan untuk  membesarkan bisnisnya demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara.

Sedangkan disebut bermental “manis kata”, karena masih saja ada pejabat negara yang saat ini tahu dengan banyaknya situasi dan kondisi buruk yang bermunculan dalam ruang lingkup tugasnya namun hanya pandai “bermanis” kata, --dulu dikenal dengan istilah “ABS: Asal Bapak Senang”.

Friday, 6 May 2016

Rizal Ramli Gebrak Meja, Sebuah Perlawanan Kepada Para “Bandit”


(AMS, Artikel)
PADA artikel saya sebelumnya, berjudul: “Virus yang Melumpuhkan Demokrasi dan Bangsa itu Bernama Pengpeng (Penguasa-Pengusaha)”, --terdapat pandangan seorang pemenang nobel ekonomi, Mancur Olson, yang menekankan pandangannya, bahwa satu faktor utama penyebab kehancuran suatu bangsa adalah karena adanya gangguan koalisi pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam sistem kelembagaan negara.

Cukup sederhana untuk memahami pandangan Mancur Olson tersebut. Yakni, bahwa proses kehancuran suatu bangsa itu akan sangat diwarnai dengan situasi munculnya banyak kebijakan yang seolah-olah adalah untuk kepentingan bangsa, namun sebetulnya kebijakan-kebijakan yang muncul dari hasil koalisi pengusaha yang berkolusi dengan penguasa tersebut lebih memberi keuntungan besar kepada pengusaha dan penguasa itu sendiri. Dan situasi seperti inilah yang sedang terjadi di negeri kita saat ini.

Dan pada artikel kali ini, saya akan menarik satu pandangan lagi dari Mancur Olson yang akan menghubungkan “situasi lain” yang juga sedang terjadi di negeri kita saat ini.

Yakni, ketika rezim Orde Baru berhasil diruntuhkan, seluruh rakyat Indonesia pun percaya bahwa wajah demokrasi dan kedaulatan rakyat yang diemban oleh era Reformasi akan dapat berjalan mulus dan sehat. Namun nyatanya, sangat aneh dan mengherankan hal itu tidaklah terjadi.

Friday, 29 April 2016

“Virus” yang Melumpuhkan Demokrasi dan Ekonomi Bangsa itu Bernama Pengpeng


(AMS, Artikel) 
ISTILAH “Pengpeng” pertama kali diperkenalkan oleh Rizal Ramli. Ia adalah salah satu tokoh pergerakan perubahan yang memang sejak dulu dikenal sangat “gila”. Gila dalam arti, bahwa meski harus berhadapan dengan risiko seburuk apapun terhadap dirinya, ia selalu pantang menyerah dan tetap melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang dinilainya otoriter. Termasuk ketika ia dengan sangat keras memperjuangkan hak-hak dan menuntut keadilan untuk rakyat, ia malah harus dijebloskan ke dalam penjara oleh rezim Orde Baru.

Dan kini, perjuangan Rizal Ramli itupun tidak harus terputus meski telah berada dalam pemerintahan. Justru ia sadar, bahwa posisinya di dalam pemerintahan saat ini adalah kesempatan untuk benar-benar ingin membantu Presiden Jokowi dalam mewujudkan Trisakti dan Nawacita, yang sekaligus juga merupakan cita-cita seluruh bangsa di negeri ini.

Tetapi Rizal Ramli melihat sangat mustahil Presiden Jokowi bisa mewujudkan cita-cita tersebut apabila “tradisi” buruk era Orde Baru masih saja leluasa dilaksanakan di era reformasi seperti saat ini.

Dan “tradisi” buruk yang dimaksud, misalnya, cara-cara otoriter (sok berkuasa sendiri dan sewenang-wenang), yakni salah satunya dengan memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk makin memperkaya diri dan kelompoknya saja, --di mana pada ujung-ujungnya dari tradisi buruk ini adalah hanya menimbulkan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) secara berjamaah.

Sunday, 24 April 2016

Saya Hanya Bangga dan Sangat Hormat Kepada Pejabat Negara Seperti Baharuddin Lopa


(AMS, Artikel) 
MEMBACA dan memperhatikan seluruh komentar yang ada pada setiap postingan artikel di halaman Fan-Page saya, terutama artikel yang menyangkut “kelakuan” Jusuf Kalla (JK) yang cenderung mencampur-adukkan urusan bisnis keluarga dan urusan negara di dalam pemerintahan, membuat saya bisa tahu siapa-siapa yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, juga siapa-siapa yang mendukung “kelakuan” JK itu. Yakni sebuah “kelakuan” yang menjadi salah satu penyebab Presiden Soeharto dilengserkan.

Dan umumnya, komentar-komentar (pihak-pihak) yang membela JK bisa muncul adalah hanya karena faktor satu suku, ---sekali lagi hanya faktor satu suku. Jelas saja itu sangat-sangatlah subjektif, dan bahkan boleh dikata sangat picik.

Sebab, saya menulis artikel-artikel tersebut berdasar dari pandangan-pandangan publik (yang terdiri banyak suku di NKRI ini), dan berharap tanggapan dari apa yang saya tulis tersebut kepada semua pihak agar dapat memahami kebenaran dan kesalahan di negeri ini hendaknya tidak berdasar pada ke-suku-an.

Friday, 22 April 2016

Proyek Anak JK “Rampok” Pertamina? Hidup, Abu Nawas!


(AMS, Artikel)
SEBAGIAN besar orang Indonesia mengenal Abu Nawas sebagai “sosok legendaris” yang sangat licik dan penuh lelucon. Ia menggunakan kecerdikannya dengan memutarbalikkan logika secara licik.

Disebut demikian, karena kelicikannya mampu membalikkan “situasi”, misalnya pada suatu kebenaran menjadi pembenaran untuk hanya “memenangkan” kepentingan tertentu.

Itulah pada zamannya, jika seorang raja dianggap mencontoh sikap Abu Nawas, maka raja tersebut dapat dianggap sebagai raja serakah yang tak punya wibawa dan kehormatan. Sebab, setiap tindakannya yang salah bisa dapat dibalik menjadi benar dengan menggunakan pola kelicikan Abu Nawas. Dan pola licik seperti ini tentu saja sangat tidak sehat dan hanya merugikan orang banyak.

Dan pada zaman sekarang, publik pun menilai bahwa hingga saat ini sejumlah pejabat di negeri ini ada yang menganut “sikap Abu Nawas” di dalam pemerintahan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negara. Dan salah satu pejabat yang diduga kuat sangat menonjol saat ini sebagai “Abu Nawas” adalah Jusuf Kalla (JK).