(AMS, reportase)
MASALAH bangsa begitu banyak menumpuk di sana sini, sementara DPR sebagai wakil rakyat pun belum mampu berbuat banyak untuk mengurangi beban bangsa. Bahkan, hingga saat ini rakyat malah makin dililit kesusahan ekonomi, menyusul telah dinaikkannya harga BBM jelang bulan Puasa, yang sudah pasti diikuti dengan naiknya harga seluruh bahan pokok.
Hal ini kemudian yang membuat mantan Menteri Koordinator Perekonomian DR Rizal Ramli tergerak mendatangi Ketua DPR-RI Marzuki Alie, Selasa Siang (25/6/2013) di Senayan, Jakarta.
Mantan aktivis mahasiswa yang pernah menjadi tahanan politik di era orde baru ini mendesak kepada DPR, bahwa dirinya dan kubu pro-perubahan menginginkan perbaikan dalam proses anggaran, salah satunya terhadap “budaya” penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). “Sebetulnya APBN-P itu tidak diperlukan kecuali ada persoalan eknomi dunia yang luar biasa terjadi,” ujar Rizal Ramli yang kini aktif selaku Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu.
Rizal Ramli yang juga sebagai anggota dewan penasehat ekonomi PBB ini juga mengungkapkan, bahwa selama ini ada pengeluaran-pengeluaran besar yang disembunyikan dari perhatian publik.
Mantan Menteri Keuangan ini pun menyoroti mengenai pembayaran bunga atas Obligasi Rekapitalisasi (OR) dari APBN sebesar sekitar Rp60 Triliun pertahun, dan OR sendiri berlangsung hingga 2040.
Dijelaskannya, OR adalah piutang bank-bank yang telah menjadi milik pemerintah kepada pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah berutang kepada bank-bank yang dimilikinya sendiri. Padahal, munculnya OR ini bermula saat krisis moneter menerpa pada 1998 silam. Kala itu tidak sedikit bank di Indonesia mengalami kolaps. Ketika itu pun pemerintah mengambil langkah penyelamatan pada 1999, yakni pemberian modal (merekapitalisasi) dalam bentuk OR dengan dana mencapai Rp.655 Triliun.
Dalam persoalan inilah, Rizal Ramli mendesak DPR agar segera membentuk tim khusus untuk membahasnya. “Kalau perlu dibentuk Pansus. Buat apa uang obligasi bank tersebut? Ini sama saja dengan orang-orang kaya yang dibantu. Kenapa bukan orang miskin?,” lontarnya.
Belum lagi, katanya, masalah kenaikan harga BBM yang diyakini justru akan lebih menyengsarakan kehidupan rakyat kecil. Menurutnya, kenaikan harga BBM yang dilakukan menjelang puasa dan lebaran akan membuat beban rakyat makin bertambah, padahal rakyat sebelumnya sudah sangat susah, seharusnya pemerintah memberi solusi, bukannya malah tambah mempersulit. Belum lagi, katanya karena kebijakan kenaikan harga BBM itu juga dilakukan di saat pergantian tahun ajaran baru bagi anak sekolahan.
Harusnya Pemerintah Indonesia sudah punya sistem lebih baik lagi untuk masa depan bangsa ini. Namun, sayangnya, pemerintah saat ini malah membuat bangsa ini khususnya rakyat kecil makin menjadi repot dan bertambah susah mengatasi hidup karena adanya kebijakan menaikkan harga BBM.
Sementara itu, Marzuki Alie mengaku menyambut baik masukan dari tokoh yang menjadi simbol perjuangan perubahan itu. Marzuki Alie pun mengaku nantinya akan melanjutkan ke pembicaraan yang lebih teknis dengan Badan Anggaran DPR.
