(AMS, reportase)
WAJAH dan suasana politik jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo yang akan digelar pada 16 Nopember2011 mendatang, kini mulai nampak seram dan cukup mengerikan sekaligus pula telah amat memprihatinkan.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah Satpol Pemerintah Kota Gorontalo dengan kekuatan penuh mengusir paksa Bupati Gorontalo Utara (Gorut) yang sedang menghadiri acara Halal bi Halal bersama warga di Molosipat Kecamatan Kota Barat-Kota Gorontalo, pada Sabtu (10/9/2011).
Dari kejadian tersebut, dikabarkan menimbulkan sejumlah korban luka dan harus terpaksa dilarikan ke rumah sakit, bahkan seorang di antaranya harus mengalami sobek di kepala dengan 17 jahitan.
Kendati, menurut sejumlah warga, panitia acara telah mengantongi izin dari pihak kepolisian, namun satu-satunya alasan Satpol tersebut mengamuk untuk menghentikan Halal bi Halal dan mengusir Rusli Habibie selaku Bupati Gorut secara membabi-buta, adalah karena dinilai tak punya izin dari pemerintah setempat guna menyelenggarakan kegiatan.
Namun alasan itu, bagi menurut masyarakat adalah sebuah tindakan semena-mena dan arogan yang dipertontonkan oleh Satpol kepada seorang pejabat negara–(sesuai Pasal 1 PP No. 34 tahun 2007, yang menyebutkan bupati adalah termasuk pejabat negara).
Sehingga dari peristiwa itu pula, tidak sedikit masyarakat mengecam Adhan Dambea (AD) sebagai Walikota Gorontalo yang disinyalir berada di balik kejadian tersebut. Sebab, menurut masyarakat, adalah sesuatu hal yang tak mungkin berani dilakukan oleh Satpol Kota jika tak ada perintah dari sang Walikota yang sejauh ini memang diketahui amat berseberangan dengan Bupati Gorut Rusli Habibie yang juga sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo itu.
Dan saat ini, status Rusli Habibie juga kini adalah sebagai calon Gubernur Gorontalo dari paket NKRI (Nyata Karya Rusli-Idris) yang didukung oleh Partai Golkar dan PPP. Status ini pula kiranya yang diduga membuat pihak Satpol Kota Gorontalo jadi benci dan “alergi” melihat kehadiran NKRI di Halal bi Halal.
Kebencian AD terhadap NKRI ini diduga mulai nampak memanas, yakni ketika diketahui AD tak berhasil diusung oleh Partai Golkar untuk jadi calon gubernur. Di belakangan, Walikota Kota Gorontalo sebagai kader Golkar itu malah menyatakan mendukung salah satu pasangan dari paket non-Golkar.
Atas desakan dari kader-kader Golkar lainnya, Rusli Habibie sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Gorontalo pun mengusulkan pemecatan AD sebagai kader yang dinilai tak loyal dan enggan tunduk terhadap keputusan dan kebijakan partai, juga ditambah lagi dengan pertimbangan bahwa AD selama ini nampak lebih giat membesarkan Nasdem dibanding partai yang telah menjadikannya sebagai seorang walikota. Usulan pemecatan itu pun kemudian direstui oleh DPP Partai Golkar.
Namun, menurut masyarakat, apa pun alasannya, Satpol tak bisa semudah itu memperlakukan pejabat negara di depan umum, apalagi hanya karena menghadiri Halal bi Halal sebagai acara “penyambungan tali silaturrahim” antar sesama umat Islam yang diketahui saat itu memang masih dalam suasana lebaran. Harusnya: “Mohon Maaf Lahir-Batin.